Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Polemik Penyaluran Bansos atas Temuan LHP BPK Kabupaten Malang

Polemik Penyaluran Bansos atas Temuan LHP BPK Kabupaten Malang

22
0
BERBAGI
sumber gambar : nasional.sindenews.com

Pemerintah Kabupaten Malang, baru-baru ini kembali diramaikan oleh temuan BPK RI atas ketidaksesuaian Bansos untuk penanggulangan dampak Covid-19 tahun anggaran 2020 pada Dinas Sosial Kabupaten Malang. Berdasarkan catatan BPK, terdapat selisih lebih pembayaran sebesar 862.500 Juta. Dalam buku hasil laporan pemeriksaan (LHP) tahun 2021 disebutkan bahwa, pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka penanganan dampak Covid-19, bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim tentang penggunaan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). Disinyalir peristiwa ini berdampak pada ketakutan Dinsos Kabupaten Malang untuk menggulirkan program bansos yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten setempat.

Dalam kerja sama itu, BPBD Jatim memberi bantuan BTT kepada Pemkab Malang sebesar 30 Milliyar yang diperuntukan bagi masyarakat terdampak Covid-19. Bantuan tersebut dicairkan secara bertahap selama tiga kali. Masing-masing tahap dengan nilai pencairan sebesar 10 M untuk 50.000 KK berupa bantuan bahan pangan seperti beras, telur dan minyak goreng. Sementara pihak ketiga yang dilibatkan dalam program JPS ini diantaranya: PT BCP sebesar Rp. 3,8 miliar, CV ABL sebesar Rp 3,5 miliar, CV SK sebesar Rp 2,1 miliar, CV MB Rp 3,6 miliar, CV SM sebesar 3,7 miliar, CV RJ sebesar Rp 2,5 miliar, CV MB Rp 6,6 miliar, CV SM Rp 2,6 miliar dan CV PJA sebesar Rp 684 juta. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan, Pemerintah Kabupaten Malang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengadaan barang pangan dan menanggung biaya distribusi dan pengemasan, serta biaya operasional dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) tersebut. Berdasarkan hal tersebut, MCW sebagai lembaga yang juga ikut memonitoring telah memberikan beberapa catatan, sebagai berikut :

Pertama, berdasarkan hitung-hitungan MCW, sesuai dengan standar harga pangan nasional (Pusat Informasi Harga Pangan Sttrategis Nasional/ PIHPS), bantuan pangan berupa beras, telur dan minyak goreng yang telah diberikan tergolong ‘berkualitas rendah’. Dengan kata lain perhitungan nominal total 30 M dengan 3 kali penyaluran tercukupi jika bahan pangan yang dibeli berkualitas rendah, bukan kualitas medium atau super. Hal ini dikarenakan, jika yang dibeli berkualitas baik, maka nominal biaya 30 M tersebut tidak cukup untuk memenuhi 50.000 KK. Secara rinci, harga pangan berdasarkan HPSN dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Harga pangan Berdasrkan PIHPS Nasional tahun 2020, diolah MCW

beras 
jenis/kulaitas berasharga per Kg berdasarkan HPSNjumlah yang dibutuhkan jumlah KK total (15 KgX 50 00 KK)
kualitas bawah I                                        9.80015 Kg             50.000                              7.350.000.000
kualitas bawah II                                        9.40015 Kg             50.000                              7.050.000.000
kulaitas meduium I                                      10.75015 Kg             50.000                              8.062.500.000
kulaitas meduium II                                      10.10015 Kg             50.000                              7.575.000.000
kulaitas Super I                                      11.80015 Kg             50.000                              8.850.000.000
kulaitas Super II                                      11.15015 Kg             50.000                              8.362.500.000
Minya Goreng 
jenis/kulaitas Minyalharga per Kg berdasarkan HPSNjumlah yang dibutuhkan jumlah KK total (2 KgX 50 00 KK)
minyak goreng curah                                      11.3002 Kg             50.000                              1.130.000.000
minyak goreng kemasan bermerek I                                      13.2502 Kg             50.000                              1.325.000.000
minyak goreng kemasan bermerek II                                      13.1002 Kg             50.000                              1.310.000.000
telur ayam 
jenis/kulaitas Telur harga per Kg berdasarkan HPSNjumlah yang dibutuhkan jumlah KK total (1 KgX 50 00 KK)
telur ayam ras segar                                      19.0001 Kg             50.000                                  950.000.000

Mengacu pada data harga pangan sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas maka, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan adalah:

  • patut diduga bahwa logika pengadaan yang digunakan dalam program JPS di Kabupaten Malang adalah logika “rente” mencari keuntungan dengan cara memasangi harga terendah dari harga standar setiap sembako. Dugaan ini diperkuat dengan keluhan warga penerima bantuan tentang rendahnya kualitas beras. Jika asumsi bahan pangan berkualitas rendah rata-rata adalah: beras berkualitas bawah 1 seharga  Rp 9.800/Kg,  telur ayam ras segar seharga Rp 19.000/Kg, dan minyak goreng curah dengan harga Rp 11.300/Kg, maka rata-rata nilai  pengadaan setiap tahapnya antara 9.4-9.8 M. Untuk tahap pertama, nilai pengadaan hanya mencapai 9.430 M. Dengan perhitungan sebagai berikut:

Beras berkualitas bawah 1Rp9.800 X 15 Kg X 50.000 KK = Rp 7.350.000.000

Minyak goreng Curah Rp11.300 X 2 Kg X 50.000 KK =  Rp 1.130.000.000

Telur ayam ras segar Rp19.000 X 50.000 KK=  Rp 950.000.000

Jika di total maka hasilnya adalah Rp 9.430.000.000  (7.350.000.000+1.130.000.000+950.000.000)

  • meskipun, harga setiap sembako bersifat fluktuatif, sehingga dalam waktu tertentu harga setiap harga sembako dapat berubah. Namun, dalam penelusuran MCW ditemuakan bahwa, dalam rentang waktu yang sama, tren harga beras berkualitas rendah I tidak mengalami peningkatan di atas angka Rp 9.800. Sebagai contoh, harga beras berkualitas rendah 1  per 4 mei seharga 9.800. per 13 mei s.d 20 mei seharga Rp 9.650 dan per 28 mei-4 Juni sebesar Rp 9.700.

Kedua. Bahwa dalam Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2020 tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan Covid-19, Huruf E Poin 3 terdapat klausul yang berbunyi “Penyedia harus menyediakan bukti kewajaran harga”. Maka,dalam konteks ini merujuk pada harga pangan yang dibutuhkan dalam program JPS yakni Beras, Minyak goreng dan telur. Dengan demikian, para penyedia dalam menyetorkan bukti kewajaran harga paling tidak mengacu pada Harga perkiraan sementara (HPS) atau data standar harga pangan strategis nasional. Sementara pihak Dinsos dan PPK yang menerima bukti kewajaran harga dari pihak penyedia, dan berkewajiban melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima, maka seharusnya, Pemkab Malang telah mengetahui berapa nilai yang seharusnya dibayarkan kepada para penyedia dengan bukti kewajaran harga berdasarkan barang yang diterima.  Sehingga jika terjadi kelebihan  pembayaran, maka Pemerintah Kabupaten Malang melalui PPK diduga melakukan tindakan yang menyimpang dari langkah-langakah sebagaimana diatur dalam SE Nomor 3 Tahun 2020. Hal ini sekaligus menjadi modus yang berpotensi menimbulkan kerugian sebesar 862 Juta. Sebab sangat tidak mungkin bagi pemerintah yang telah mengetahui harga kewajaran, akan tetapi justru membayar dengan nilai yang melampaui kewajaran harga.

ketiga, pihak ketiga yang dilibatkan dalam Bansos Jaring Pengaman Sosial (JPS) ini faktanya tidak memenuhi kualifikasi pengadaan. Berikut analisis rincinya :

Nama PerusahaanSektorAlamat PenyediaNilia lebih bayar
PT Borwita Citra PrimaLogistikJakarta, Cabang di Pakisaji, Malang116.995.250
CV ABL JayaKonstruksiMusi Banyuasin106.478.500
CV SK JayaPeralatan listrikKabupaten Sidoarjo64.026.250
CV MB JayaPengolahan Kayu PinusPekalongan105.656.250
CV Surya MitraPenjualan mesinKota Batu107.226.000
CV Prima Jasa AbadiTransportasi dan LogistikKota Surabaya19.751.250
Sumber: dari berbagai sumber diolah MCW 2021

Dari tabel diatas, hanya PT BCP dan CV PJA yang bergerak dibidang logistik. Sementara sisanya tidak. Padahal, PPK dalam hal pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penangan covid-19 pertama-tama menunjuk penyedia yang antara lain adalah pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog elektronik. Masalahnya, bagaimana mungkin para penyedia bisa menyediakan barang/jasa sejenis sementara perusahaannya bergerak pada sektor konstruksi, peralatan listrik, pengolahan kayu pinus, dan penjual mesin? Temuan ini semakin memperkuat dugaan buruknya pengelolaan program JPS Kabupaten Malang.

Keempat, hasil riset MCW terhadap Penyaluran Bantuan Sosial saat Pandemi Covid-19 Malang Raya menemukan beberapa permasalahan yang mengarah kepada dugaan korupsi, antara lain : dokumen penggunaan anggaran Bansos tidak transparan, data penerima Bansos tidak transparan, serta pemberian Bansos sembako yang tidak efektif.

Dalam riset tersebut Pemerintah Kabupaten menganggarkan Rp 200.000 dikonversi dalam bentuk sembako untuk 520.000 KK. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) harga bahan pangan di Jawa Timur beras kualitas super 1 berkisar Rp 11.800/kg (harga tetap), minyak goreng bermerek 1 yaitu Rp 13.250/kg (harga tetap), telur ayam ras segar Rp 23.950/kg. Pada tanggal 12 April 2020, Pemkab Malang membagikan paket sembako yang berisi 10kg beras dan 1kg telur. 7 Apabila berkaca dari PIHPS Nasional maka akan terhitung sebagai berikut:

BahanJumlahHargaTotal
Beras10 kg11.800118.000
Telur1 kg23.95023.950
Total keseluruhan141.950
Tabel 4.2: Hitungan Harga Sembako

Dari total dana bantuan sosial bersumber APBD Kab.Malang sebesar Rp 200.000 dan akan dialokasikan pada 520rb KPM, maka: Rp200rb – Rp141.950 = Rp 58.050. Hitungan perkiraan dugaan korupsi yaitu : 520.000 × 58.050 = 30.186.000.000.

Kelima. Dengan demikian, berbagai temuan diatas patut diduga memiliki irisan dengan momentum Pilkada Kabupaten Malang pada tahun 2020 lalu. Indikasi ini dilihat dari, pertama, distribusi program JPS dilakukan menjelang kampanye politik, kedua, terdapat calon Petahana yang dalam konteks ini berperan sebagai Kuasa anggaran (KA), ketiga, terdapat dugaan sejumlah stiker paslon dalam kemasan Bansos yang didistribusikan, kelima, intensitas kunjungan bupati dalam pembagian bansos menjelang pemilihan, dst. Dengan dugaan tersebut, tentunya calon petahanalah yang semakin diuntungkan karena masih mempunyai kuasa untuk mengatur sumber daya yang ada.

Kesimpulan dan Rekomendasi :

  1. Membuat data terpadu yang terverikikasi baik jumlah Bansos dari semua tingkatan pemerintahan, maupun data Keluarga Penerima Manfaat secara menyeluruh. Serta membangun sistem penyaluran Bansos anti-korupsi dengan melakukan update kegiatan penyaluran Bansos setiap harinya di website resmi pemerintah baik mengenai data penerima, anggaran dan aktivitas penyaluran;
  2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran Bansos, serta membuka informasi publik tentang penyaluran bantuan sosial, baik mengenai dana maupun data. Agar masyarakat dapat mengawasi dengan leluasa dan menekan potensi praktik korupsi.
  3. Aparat penegak hukum harus secara proaktif melakukan investigasi terhadap dugaan penyelewengan kebijakan yang mengarah ke potensi terjadinya korupsi. Sudah selayaknya APH terutama Kejaksaan Kabupaten Malang tidak hanya menunggu laporan, apalagi harus menunggu perhatian publik ataupun laporan berasal dari pihak dengan jabatan yang lebih tinggi seperti dugaan korupsi oleh PKH yang didesak oleh Menteri Sosial beberapa saat yang lalu.
  4. Problem korupsi baik diranah lokal ataupun nasional tidak bisa dilepaskan dari situasi praktik politik di Indonesia yang didominasi oleh segelintir orang. Fenomena penguasaan sumberdaya material oleh sedikit orang (oligarki) memaksa sistem sosial untuk bertahan pada logika pengumpulan atau pertahanan kekayaan sebanyak mungkin. Pada akhirnya perilaku korupsi semakin menjadi-jadi dan seolah sudah menjadi rahasia umum. Problem relasi kuasa ini menjalar hinga kepada problem teknis hukum dimana hukum hanya menjadi alat kekuasaan dan semakin menggambarkan bahwa hukum memang “tajam ke bawah dan tumpul ke atas”.

Nursasi Ata (Koordinator MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.