Beranda Suara Rakyat Politik Lokal dalam Perspektif Gerakan Sosial Progresif

Politik Lokal dalam Perspektif Gerakan Sosial Progresif

826
0
BERBAGI

Oleh: Nabilla Nailur Rohmah

Pembahasan mengenai politik lokal dan pasang surut demokrasi dalam skala lokal, baik daerah Kabupaten / Kota maupun yang sedang hangat diperdebatkan—skala desa— tidak pernah lepas dari ‘politik demokratisasi’ dalam bingkai sistem otonomi daerah.  Dua aspek yang membentuk sistem politik lokal pada dasarnya adalah aspek desentralisasi pengambilan keputusan dan aspek administrasi pemerintahan. Dalam retorika formal pemerintah, otonomi daerah ataupun otonomi desa dimaksudkan untuk memfokuskan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pusat pembangunan yang secara fisik dekat dengan masyarakat dipercaya akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat. Alih-alih demikian, otonomi daerah saat ini justru menjadi realita “bancaan kekuasaan” yang dimanfaatkan oleh elit politik dan pemilik modal di tingkat lokal untuk mengakumulasi sumber daya kapital. Agenda pembangunan cenderung dijadikan sebagai kesempatan untuk melakukan praktek korupsi dalam menjalankan proyek-proyek pemerintah. Praktis dengan sendirinya upaya untuk membangun kemakmuran bagi masyarakat menjadi agenda nomor dua.

Di sisi lain, otonomi daerah masih menyisakan pekerjaan rumah, mulai dari pemerataan pembangunan antar daerah yang masih timpang, kesenjangan sosial yang masih tinggi di daerah-daerah, serta pemenuhan kebutuhan warga miskin dan masyarakat marginal yang belum dipenuhi oleh negara. Di Jawa Timur, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan berkisar antara 8% hingga 13%. Sementara itu, di daerah pedesaan tingkat kemiskinan berkisar antara 15% hingga 23% (Data BPS Jawa Timur Tahun 2015). Kesenjangan pembangunan ekonomi atara kota ternyata belum berhasil diatasi dengan menerapkan sistem desentralisasi. Pemerataan pembangunan dalam skala daerah juga masih mengalami ketimpangan, seperti kenaikan pertumbuhan ekonomi di Kota Batu yang disertai dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan masyarakat di salah satu kecamatan.1 Di Kabupaten Malang, kesenjangan antara daerah Malang Utara dan Malang Selatan juga masih menjadi problem yang belum dipecahkan.2

Potret kesenjangan pembangunan seperti yang terjadi di atas menunjukkan bahwa sistem desentralisasi belum berhasil memberikan solusi atas permasalahan pembangunan dan melahirkan kebijakan yang pro rakyat. Dalam hal ini, kelompok progresif sebagai kekuatan kontra hegemoni menilai bahwa upaya mendekatkan kuasa pengambilan keputusan kepada masyarakat tidak secara otomatis melahirkan kebijakan yang pro rakyat. Kebijakan-kebijakan pro rakyat merupakan kondisi yang harus diperjuangkan secara terstruktur dan sistematis oleh kekuatan kolektif masa rakyat.

Untuk itu, saya menawarkan 3 poin yang perlu untuk ditinjau kembali dalam mengartikulasikan kondisi politik lokal saat ini dan keberhasilan sistem otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni;

(1) Pendekatan grass-root atau bottom-up dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan.

(2) Representasi danakses masyarakat untuk membuat keputusan.

(3) Konsolidasi kekuatan masa dalam skala lokal sebagai kekuatan politik.

Ketiga hal tersebut akan saya kaji dalam konteks Malang Raya— Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang—untuk mendapatkan gambaran riil bagaimana kondisi politik lokal di Indonesia saat ini. Terjadi desentralisasi pengambilan keputusan atau hanya desentralisasi kekuasaan di atas segalanya?

Pendekatan Grass Root dalam Pengambilan Keputusan

Prinsip pengambilan keputusan dengan pendekatan grass root pada dasarnya telah diakomodir melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Mekanisme Musrenbang sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan berbasis masyarakat menawarkan jalan keluar bagi kebijakan dan program pembangunan yang bersifat top-down. Pada dasarnya Musrenbang merupakan mekanisme serap aspirasi di mana masyarakat ikut merumuskan road map pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Oleh karena itulah, dalam proses Musrenbang dibutuhkan kehadiran dari tiap-tiap kelompok masyarakat, tak terkecuali kelompok masyarakat minoritas dan masyarakat marginal.

Dalam survey yang dilakukan Malang Corruption Watch (MCW) pada tahun 2014 ditemukan bahwa 73% masyarakat tidak pernah terlibat dalam Musrenbang dan 61% masyarakat tidak tahu apa itu Musrenbang. Hal ini menunjukkan bahwa negara belum berhasil memberikan pendidikan politik kepada warga negaranya, sehingga masyarakat tidak memiliki pengetahuan, inisiatif, dan keberanian untuk menuntut haknya terlibat dalam proses pembangunan. Selain itu, kebijakan pembangunan bottom-up melalui mekanisme Musrenbang masih gagap dalam penerapan dan mengalami kendala secara substantif. Proses Musrenbang yang berjenjang dan rumit bagi masyarakat umum sering kali membuat penanggungjawab  terjebak dalam teknokratisme administratif. Akibatnya, aspirasi dari masyarakat bawah tergeser oleh logika pembangunan elit politik. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat dipastikan cacat secara substansi. Kehadiran dalam forum pada akhirnya hanya menjadi klaim-klaim untuk “menghadirkan” keabsenan representasi yang sesungguhnya.

Di luar Musrenbang, mekanisme serap aspirasi dapat dilakukan melalui wakil rakyat. Adapun serap aspirasi melalui badan legislatif idealnya bisa dilakukan melalui mekanisme formal dan informal. Mekanisme formal yakni serap aspirasi atau reses yang diagendakan secara rutin. Adapun mekanisme informal yang dimaksud yakni jalinan komunikasi secara terus menerus antara rakyat dan wakil rakyat sebagai konstituen dan legislator. Namun kenyataanya, 91% masyarakat Kota Malang tidak pernah terlibat agenda Reses dan 82% masyarakat tidak mengetahui apa itu reses.3

Artinya, representasi politik yang terjadi melalui proses elektoral tidak melahirkan demokrasi perwakilan yang substantif. Serap aspirasi menjadi ruang eksklusif yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan anggota DPRD. 41% peserta yang hadir dalam forum reses berasal dari parpol dan timpemenangan anggota DPRD, 38% tokoh masyarakat, dan sisanya masyarakat umum pendukung anggota DPRD bersangkutan dalam Pileg.4

Padahal, anggota DPRD sebagai legislator memiliki mandat sebagai wakil bagi seluruh rakyat di daerah, bukan hanya masyarakat pendukungnya saja. Dalam hal ini, demokrasi perwakilan hanya akan melahirkan representasi politik demokratis apabila konstituensi yang dibangun tidak hanya terbatas pada konstitensi elektoral semata.5

Rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan di Kota Malang menjadikan keputusan-keputusan yang diambil bersifat elitis dan instruktif. Terlebih lagi, mekanisme Musrenbang dan reses secara prosedur dan regulasi tidak menjamin lahirnya kebijakan yang sesuai dengan usulan masyarakat. Ketika Proyek-proyek besar berskala milyaran lebih cenderung mempermudah arus modal, dan mengabaikan kebutuhan masyarakat atas pendidikan, kesehatan, modal usaha, serta kebutuhan dasar lainnya, maka kita memahaminya sebagai kesalahan yang terstruktur dari awal proses kebijakan dan program pembangunan tersebut dirumuskan.

Sebagai contoh, rencana proyek multi-years pembangunan underpass oleh Pemkot Malang merupakan kebijakan yang tidak lahir dari usulan masyarakat, tidak memiliki daya dukung lingkungan, dan tidak termuat dalam RPJMD Kota Malang. Padahal, pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan di Kota Malang belum mencapai angak 20 dan 10 persen seagai mana mestinya. Program pembangunan pada akhirnya selalu berpihak pada pemliki modal dan kepentingan kelas atas. Sementara itu, masyarakat kelas bawah semakin terpinggirkan oleh adanya pembangunan yang elitis.

Musrenbang dan reses sebagai sekurang-kurangnya ruang serap aspirasi yang diselenggarakan oleh negara secara formal semestinya tidak hanya memperhatikan keterwakilan identitas kelompok, namun juga memperhatikan dimensi sosial ekonomi— dimensi kelas. Dengan demikian, masyarakat kelas bawah akan memiliki akses lebih untuk memperjuangkan perbaikan hidup dalam “kontestasi” kebijakan pembangunan.

Representasi dan Akses Masyarakat untuk Membuat Keputusan

Sistem otonomi daerah dengan berbagai kekurangan dan pro kontra yang melandasinya, walau bagaimanapun telah mempermudah terjadinya representasi politik. Dalam negara berpenduduk besar dan heterogen seperti Indonesia, representasi politik membutuhkan fokus cakupan dan proyeksi yang matang. Dengan adanya desentralisasi pengambilan keputusan, akan lebih memiliki peluang untuk menghadirkan ide dan keputusan yang datang dari masyarakat, bukan ide dan keputusan yang seolah pro rakyat namun justru datang dari kaum borjuasi politik.

Namun demikian, representasi politik lokal yang demokratis hanya akan terjadi apabila masyarakat sebagai pihak yang memiliki kepentingan politik memiliki kapasitas dan akses untuk mempengaruhi pembuatan keputusan.6 Apabila salah satu dari keduanya tidak dimiliki oleh masyarakat, maka representasi politik yang terjadi hanya sebatas representasi formal akibat sistem demokrasi elektoral.

Kehadiran masyarakat dalam pembuatan keputusan atau partisipasi politik hanya akan terjadi apabila warga terlibat dalam aktivitas pengendalian sumberdaya pada proses alokasi dan distribusi.4 Dengan demikian, desentralisasi pengambilan keputusan hendaknya mampu membangun tatanan politik yang berpusat pada warga, sehingga warga memiliki kapasitas dan akses untuk mempengaruhi proses alokasi dan distribusi sumberdaya alam, sumberdaya ekonomi, dan sumberdaya sosial. APBD dan APBDes, merupakan wujud sumberdaya yang dimiliki masyarakat kabupaten/kota dan masyarakat desa.

Dalam hal ini, masyarakat dikatakan telah mengambil peran dalam partisipasi politik apabila masyarakat terlibat dan mampu mempengaruhi pembuatan kebijakan pembangunan yang dirumuskan dalam APBD ataupun APBDes. Gagalnya penerapan pengambilan keputusan dengan pendekatan grass root menunjukkan bahwa representasi politik yang terjadi belum berhasil secara substansial. Representasi politik yang terjadi dalam hanya sebatas representasi formal.

Konsolidasi Kekuatan Masa dalam Skala Lokal

Dalam menghadapi hegemoni politik status quo, kelompok progresif setidaknya perlu mengambil dua posisi untuk membangun blok historis; sebagai pressure group dan sebagai kekuatan politik alternatif. Dalam skala lokal, upaya-upaya untuk mengukuhkan kekuatan masa memiliki kesempatan yang lebih besar. Kebijakan politik pemerintah lokal memiliki dampak material yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena kebijakan politik lokal merupakan kebijakan politik “rumah tangga” yang berhubungan langsung dengan rotasi kehidupan sosial ekonomi warga negara, keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah daerah  atau pemerintah desa memiliki implikasi langsung pada aspek kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti kebijakan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik dasar.

Posisi sebagai kelompok penekan telah banyak diambil oleh kalangan kelas menengah terdidik kita. Kelompok akademik, seniman, pegiat sosial, praktisi, dan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kesadaran progresif telah secara temporal mampu membangun kekuatan kontrol bagi pemangku kekuatan politik. Namun, hingga saat ini kelompok-kelompok ini belum mampu membumi dan bersatu dengan kekuatan kolektif rakyat untuk membangun gerakan yang masif. Kita masih berkutat dengan kritik terhadap penguasa dan argumen-argumen keilmuan bercita rasa pro rakyat, namun kita belum mampu untuk mempraksiskan gagasan besar mengenai kekuatan politik rakyat.

Di sisi lain, kelompok yang memiliki pandangan progresif cenderung alergi untuk terjun ke politik praktis. Tentu kita tidak hendak terjun dan terbawa arus yang dibentuk oleh sistem ekonomi politik neoliberal yang membentuk sistem otonomi daerah sebagai kanal politik bagi kaum kapitalis lokal. Oleh karena itu, kekuatan politik alternatif sebagai kekuatan politik rakyat yang akan merebut kekuatan politik status quo, harus sudi untuk masuk ke dalam politik praktis dan membuat platform gerakan yang  mampu memberikan jalan keluar atas kebuntuan politik demokrasi yang dianut negara ini.

Catatan

  1. Kecamatan Junrejo merupakan kecamatan yang relaif tertinggal dibanding Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Batu. Kota Batu merupakan daerah yang sebagian penduduknya bermatapencaharian sebagai petani. Namun Kebijakan pemerintah Kota Batu sejak diresmikannya Kota ini tidak memberikan porsiyang cukup untuk pembangunann pertanian. Sehingga, peningkatan pertumbuhan ekonomi berbanding terbalik dengan pemerataan pendapatan penduduk yang berprofesi sebagai petani. Lihat “Analisis Disparitas Regional Dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Kota Batu Tahun 2002-2012)”, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol 6, No.2, November 2014.
  2. Lihat Pernyataan pers PJS Bupati Malang, 17 Februari 2016
  3. Survey MCW “Partisipasi masyarakat dalam Proses Pembangunan Kota Malang”, Desember 2014.
  4. Riset MCW “Kualitas Pelaksanaan Reses Kota Malang” Tahun 2014
  5. In’amul Mushofa, dkk. (2016) “Konsep Memperdalam Demokrasi: Dari Prosedural ke Substantif, Menuju Reprsentasi Politik yang Berkualitas”. Malang: Intrans Publishing
  6. Susan C. Stokes (2013), Brokers, Voters, and Clientism: The Puzzle of Distributive Politics (Online).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.