Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Politik Uang Semakin Massif dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Malang

Politik Uang Semakin Massif dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Malang

63
0
BERBAGI
Foto diambil dari Rakyatcerebon.id "Sidang Money Politic Pertama"

Malang, 17 April 2019. Pemilu merupakan ajang bagi rakyat untuk menentukan pemimpin terbaik yang akan membawa masa depan bangsa lima tahun ke depan. Sayangnya, Pemilu pada 17 April 2019 kali ini dinodai dengan politik uang yang marak terjadi khususnya di Kota Malang. Kejadian ini diduga disebabkan oleh kurangnya integritas calon legislatif dan lemahnya kontrol serta tindakan dari pihak BAWASLU.

Temuan MCW dan pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran pemilu yang terjadi disekitar Kota Malang sejumlah 23 kasus. Pelanggaran tersebut berupa politik uang, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, hingga alat peraga kampanye yang masih terpasang saat masa tenang. Politik uang merupakan kasus terbanyak yang ditemukan MCW dengan jumlah 17 kasus. Modus yang digunakan sebagai berikut:

  1. Membagikan sejumlah uang dihari tenang dan usai pencoblosan. Dari temuan dan pemantaun yang dilakukan oleh MCW, kegiatan ini berlangsung dengan tertutup dan diberikan oleh tim sukses masing-masing calon. Nominal yang dibagikan oleh beberapa calon legislatif Kota Malang rentang 50 ribu hingga 200 ribu kepada setiap orang, hal ini tersebar dilakukan oleh para caleg di 5 kecamatan. Para caleg ersebut 40% nya ialah dari PAW DPRD Kota Malang tahun 2019 saat ini. Kondisi politik uang yang semakin massif dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU kurang serius dan proaktif dalam mencari informasi ataupun investigasi tentang politik uang.
  2. Penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye juga dilakukan oleh para caleg incumbent. Salah satunya memanfaatkan masa reses DPRD tahun 2019 yang dilaksanakan pada awal Bulan April tersebut diduga banyak disalahfungsikan sebagai ajang kampanye. Ditambahkan dengan besar anggaran dana reses mencapai 12 Miliar. Hal ini juga diperkuat dengan beberapa aduan yang diterima oleh MCW mengenai aktivitas reses yang dilakukan oleh DPRD.
  3. Pembagian uang kepada setiap warga saat hari tenang menjadi modus yang banyak dilakukan oleh caleg Kota Malang. Berdasarkan hasil analisa Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) tercatat bahwa rata-rata setiap caleg mendapatkan sumbangan dana
    kampanye 2 Juta.
    Dan tercatat bahwa sebagain besar berupa jasa, dengan demikian MCW menduga bahwa ada sumber pendanaan lain yang tidak disampaikan para caleg kepada KPU
    Kota Malang didalam LPSDK. Hal ini memperkuat bahwa sejak awal pencalonan legislatif di Kota Malang sudah tidak sesuai dengan prinsip anti korupsi. Masifitas politik uang nantinya akan berakibat terhadap masifitas korupsi politik. Dimana ketika caleg menjadi anggota dewan akan melakukan aktifitas pengembalian modal politik yg digunakan saat melakukan politik uang dimasa pencalonan

Maka dari itu MCW bersama masyarakat Kota Malang mendesak:

  1. Partai politik harus melakukan perbaikan internal, terutama berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas dana partai politik serta dana kampanye.
  2. Penyelengara Pemilu (KPU dan BAWASLU) harus lebih tegas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga temuan ataupun pelanggaran yang terjadi dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
  3. Mengajak masyarakat untuk terus mengawal calon legislatif Kota Malang yang nantinya akan menjadi DPRD agar bekerja secara baik dan anti korupsi.
 Contact person: 085655770956 (Intan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.