Beranda Informasi Potret Patologi Demokrasi Korupsi Politik di Kota Batu

Potret Patologi Demokrasi Korupsi Politik di Kota Batu

152
0
BERBAGI
sumber gambar : unit kampanye MCW

Tantangan masyarakat menghadapi sebuah ancaman ketidakstabilan politik, intoleransi politik, pembajakan demokrasi, ketidakadilan, ketidakstabilan keamanan, hilangnya kepercayaan publik, penurunan kualitas etika-moralitas, hancurnya  kedaulatan rakyat, ketimpangan ekonomi, kemiskinan, tingginya  pengangguran, penurunan kesejahteraan, buruknya pengelolaan pendidikan dan kesehatan, perampasan hak asasi manusia, kekerasan, diskriminasi, kerusakan lingkungan, menjadi suatu momok  menakutkan yang selalu menghantui kehidupan bernegara dan menjadi kualitas alasan betapa pentingnya memerangi korupsi.

Tidak mengherankan jika Machiavelli berpendapat bahwasanya korupsi adalah sebuah tumor yang sangat menakutkan yang terdapat di sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat.

Demokratisasi dan Korupsi

Berbicara mengenai korupsi maka erat kaitannya dengan demokrasi, demokrasi yang sering kita kenal dengan slogan from the people by the people and for the people, seakan menjadi satu indikator yang universal di setiap bangsa-bangsa modern dan “iman kolektif” pada hari ini untuk bagaimana mewujudkan cita-cita negara yang ideal di mana dengan demokratisasilah hak asasi manusia bisa terpenuhi. Demokrasi dan hak asasi manusia ini juga bisa dimaknai sebagai hasil dari perjuangan untuk bagaimana manusia bisa mempertahankan harkat martabat kemanusiaan secara universal. Mengapa demikian? Karena selain masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, di dalam suasana tatanan masyarakat yang demokratis bukan hanya hak-hal sipil dan kebebasan (Freedom) dijunjung tinggi tetapi dalam perkembangan demokrasi erat kaitannya dengan terjaminnya hak-hak yang lain seperti hak ekonomi, sosial, budaya dan masih banyak lagi. sehingga perjuangan untuk menegakkan demokrasi adalah upaya untuk memperjuangkan dan menjamin hak asasinya.

Lantas apa kaitanya antara demokrasi dan korupsi? Meskipun demokrasi menjadi “Iman kolektif” terkait dengan tatanan masyarakat ideal pada manusia modern hari ini namun dari segi realitasnya tidak berjalan linier dan terjadi patologi demokrasi dalam perkembangannya. Dalam proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia, masih belum bisa berjalan dengan semestinya. Hal ini dikarenakan adanya patologi demokrasi yang diidapnya.

Demokrasi dan korupsi telah terlegitimasi oleh kalangan ahli bahwa keduanya mempunyai sebuah hubungan yang paralel.  Apabila di dalam sebuah sistem negara yang otoriter dikhawatirkan menimbulkan korupsi secara masif, maka begitu pula dalam sistem pemerintahan yang demokratis sejatinya juga mempunyai skema ataupun metode yang berbeda terkait dengan korupsi yang terjadi.

“Tidak ada pertentangan yang inheren antara oligarki dan demokrasi, maupun antara oligarki dan cara produk siapa pun. Dengan alasan yang sama, tak mengherankan bila Indonesia pada tahun 2009 bisa menjadi negara paling demokratis sekaligus paling korup di Asia Tenggara” (Jeffrey A. Winters)

Berangkat dari tesis Winters diatas sejatinya di Indonesia yang menerapkan sistem pemerintahan demokratis dan cukup signifikan dalam penerapannya, hingga hari ini berbagai instrumen-instrumen patologi demokrasi tetap massif terjadi seperti korupsi di dalam penerapannya. padahal sebenarnya antara demokrasi dan korupsi harusnya mempunyai relevansi untuk saling menegasi, namun didalam perkembangan empirisnya justru antara demokrasi dan korupsi mempunyai hubungan mutualis, dikarenakan sebuah kekuasaan bisa diperoleh secara bebas dengan berbagai instrumen di dalam tuntutan demokrasi formal, sementara kedaulatan rakyat yang menjadi substansi demokrasi belum bisa terjamin (Pattinggi dan Jurdi, 2017)

Berkaitan dengan keterangan di atas bahwasannya pada akhirnya demokrasi telah menjadi ruang terbuka untuk memberikan kekuasaan yang besar kepada segelintir Elit untuk menguasai sistem pemerintahan, dalam perkembangan sejarahnya seperti yang dijelaskan oleh George Aditjondro yang memberikan keterangan deskripsi mengenai bagaimana kerja sistem politik Oligarki di Indonesia dalam periode orde baru di mana dalam praktiknya kekuasaan oligarki yang dijalankan oleh presiden Soeharto atau yang sering kita kenal dengan istilah koncoisme terbentuk berdasarkan penguasaan terhadap kelompok Elit bisnis (Predator capitalism) dan hubungan-hubungan-perkawinan yang paling menentukan. dalam deskripsi George Aditjondro pihak-pihak yang menjalin relasi tersebut terfokus pada tiga kekuasaan yaitu presiden dan keluarganya, penguasa militer dan polisi serta partai politik penguasa. Kekuasaan yang terfokus kepada segelintir Elit yang bahkan nyaris tanpa adanya suatu counter telah membentuk relasi  mutualis antar sesama Elit termasuk berperan dalam menyuburkan korupsi-korupsi yang terjadi di dataran pemerintah dan sangat merugikan rakyat.

Oleh Jeffrey A. Winters relasi simbiosis seperti ini dikatakan sebagai  sebagai salah satu ciri pokok apa yang dikatakan sebagai “Oligarki sultanistik” meskipun dalam situasi politik terjadi ketegangan namun hubungan simbiosis antara kepentingan Elit ini terjadi, dan sang oligark akan mengkonsentrasikan kekuasaannya dan menggunakan kekuasaan tersebut untuk menghadiahi pendukung dan menghalangi para pesaing

Semenjak masa kekuasaan sultanistik soeharto mulai munculah oligark-oligark modern Indonesia, dia bukan hanya menciptakan oligark tanpa suatu kontrol, Seberapapun kuat dan besarnya kekayaan materil oligark di masa orde baru dengan sangat mudah Soeharto bisa menghancurkannya, hal ini dikarenakan oligark itu adalah sebuah premi (Hadiah) makin tinggi kekayaan oligark pada masa itu semakin tinggi pula ketergantungan dia akan kedekatan di lingkaran soeharto (Pattinggi dan Jurdi, 2017)

Setelah rezim kediktatoran orde baru tumbang Oligark-oligark pada masa orde baru akhirnya kehilangan induk semang yang melindunginya selama 32 tahun, namun bukan berarti situasi seperti ini berimplikasi terhadap hilangnya relasi Oligarki yang sudah mengakar. Richard Robison dan Vedi R. Hadiz menjelaskan Oligarki di Indonesia pasca reformasi tidak begitu saja hilang, justru Oligarki terus beradaptasi bertransformasi dalam situasi politik di Indonesia yang didorong oleh neoliberalisme. Dalam kondisi seperti ini agar Oligark-oligark  tetap bertahan eksistensinya pembentukan aliansi sesama Oligark yang mempunyai kepentingan politik yang sama menjadi niscaya apalagi ditengah krisis aktor untuk melindunginya seperti di masa orde baru, akhirnya munculah aliansi-aliansi oligark yang terbentuk karena semata-mata dalam rangka kepentingan ekonomi politik yang sama, terkadang juga para oligark berkhianat karna berbenturan dengan kepentingan yang berbeda. (Pattinggi dan Jurdi, 2017)

Reformasi yang di Imani sebagai nafas segar bagi demokrasi di Indonesia yang telah dilacuri oleh rezim orde baru, dalam perkembangannya tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan desentralisasi dalam wadah otonomi daerah sebagai produk reformasi justru malah menciptakan para raja-raja kecil dan oligarki lokal dimana ini bisa kita pahami sebagai  salah satu alasan mengapa sekarang terjadi masifnya korupsi di daerah.

Korupsi Politik

Korupsi politik adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh penguasa ataupun pejabat yang menggunakan sebuah wewenang atau kekuasaan yang dia peroleh untuk memperkaya dirinya sendiri, keluarga, ataupun kleptokrasi sehingga atas perbuatan tersebut bisa merugikan keuangan daripada negara dan menyebabkan rakyat yang menjadi korbannya (Pattinggi dan Jurdi, 2017) demikian juga yang terjadi di Kota Batu, dugaan korupsi  yang menimpa pemimpin daerah dengan pengusaha (predatory capitalism) dimana terjadi pemufakatan jahat antara keduanya karena kekuasaan dan wewenang yang diperoleh oleh kepala daerah tersebut sehingga membuat  kebijakan-kebijakan, perizinan yang sebenarnya merugikan masyarakat namun tetap diberikan karena terdapat kontrak politik dengan oligark lokal/ pengusaha (predatory capitalism) seperti pembagian fee yang akan diperoleh dari pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang berimplikasi terhadap buruknya kualitas proyek pengadaan tersebut karna terdapat banyak penyunatan dana dan korupsi dalam pengerjaannya sehingga mengakibatkan kerugian yang akan di terima masyarakat.

Fenomena korupsi politik yang menjerat mantan walikota Batu (ER) dengan seorang pengusaha Filipus Djap pada tahun 2017 lalu menjadi bukti riil terkait adanya korupsi politik di daerah. Pada tahun 2016 dan 2017 Filipus Djap melalui PT DAILBANA PRIMA INDONESIA dan CV AMARTA WISESA memenangkan 7 lelang proyek pengadaan barang di kota batu, yang diduga sebagai kompensasi atas pemberian Mobil New Toyota Alphard oleh Filipus Djap terhadap mantan walikota

Di dalam kajian ekonomi politik kita mengenal Kapitalisme kroni sebagai sebuah istilah di mana kesuksesan ekonomi bisnis bergantung pada kedekatan antara pengusaha dengan pemerintah. Kapitalisme kroni dibaca sebagai sebuah tindakan pilih-pilih terkait dengan kebijakan-kebijakan perizinan, pemotongan pajak khusus intervensi pemerintah, atau sebuah  ikatan pertemanan maupun keluarga yang melayani diri antara pengusaha/pembisnis dengan pemerintah yang mempengaruhi ekonomi bahkan melemahkan ekonomi politik di dalam masyarakat. Para kapitalis kroni ini menunggangi sebuah kekuasaan politik pemerintahan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan bisnis mereka sendiri dengan sebuah proses perizinan yang tertutup, dan imbalannya si patron juga bisa memperkaya diri sendiri, kelompok, ataupun keluarga tanpa harus turut beraktivitas dalam aktivitas bisnis mereka. (Arianto Sangadji, 2017).

Didalam kesaksian (ES) bahwa terdakwa (ER) awal mei 2016 menginginkan Toyota New Alphard Tipe 3,5 Q A/T tahun 2016 yang kemudian memamanggil pengusaha bernama Filipus Djap untuk membayarkan terlebih dahulu mobil alphard tersebut yang nantinya akan di ganti proyek-proyek atau paket pekerjaan yang bersumber dari APBD pemkot batu.

Hal ini membuat demokrasi kita akhirnya tersandra karena menguatnya relasi bisnis dan politik dalam suatu pemerintahan yang mengakomodatif  seluruh kepentingan kepentingan Elit atau (predator capitalism) yang akhirnya membuat lembaga pemerintah membawa beban kepentingan-kepentingan Elit bisnis. Mungkin hal ini disebabkan kutukan warisan orde baru peninggalan kekuasaan Soeharto yang beranak-pinak dan menginspirasi golongan Elit untuk mengamankan kepentingan ekonominya dengan mencoba mereorganisasi kekuasaan politik melalui berbagai instrumen (Vedi R. Hadiz, 2005)

High Cost Demokrasi

Demokrasi yang terjadi di Indonesia apalagi di tingkat lokal, memang sedikit unik dan berbeda di mana akan kita jumpai ketika seseorang ingin menjadi pemimpin daerah selain memerlukan kendaraan politik untuk mencapai tujuannya juga membutuhkan dana yang besar untuk kampanye yang harus diembannya hal ini membuat calom pemimpin daerah menggunakan segala cara untuk bagaimana mendapatkan dana tersebut, maka tak heran jika banyak kasus korupsi politik yang menjerat antara calon pemimpin daerah dengan Oligarki lokal atau pengusaha yang sudah terikat perjanjian karena telah menyumbang sebagian dana untuk kampanye. Jika terpilih maka pemimpin daerah harus memutar otak untuk bagaimana mengembalikan dana tersebut atau bagaimana memberikan kontribusi terkait dana-dana yang telah disalurkan untuk kampanye yang sering kali pada akhirnya kepala daerah mengakomodif kepentingan-kepentinganpara elit bisnis di dalam pemerintahan dan biasanya berimplikasi terhadap kebijakan-kebijakan perizinan-perizinan ataupun proyek-proyek pengadaan barang dan jasa yang sudah di monopoli sehingga berdampak terhadap bobroknya pengelolaan pemerintahan. 

Fenomena menarik yang terjadi di kota batu, dimana kesaksian (ES) selaku  Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Batu yang selain di perintahkan untuk  memenangkan pengadaan barang kepada seorang pengusaha (Y) ia  juga diminta mengambil uang senilai 5 milyar (2 dus) yang di duga kuat untuk pendanaan kampanye istrinya (DW).

(Y) adalah seorang pengusaha yang melakukan beberapa pekerjaan di Pemerintah Kota Batu sekaligus rekanan mantan walikota batu (ER) dan  sama-sama Kader Pemuda Pancasila.  Terdapat 6 proyek pekerjaan yang dimenangkan oleh (Y) di tahun 2017  adapun format pembagian fee dalam kesaksian (ES)  di peroleh dari hasil rapat pada bulan april atau mei yang dipimpin oleh mantan walikota batu itu sendiri yang juga di hadiri oleh (Y) dimana terdapat pembagian fee 7-10% untuk walikota tergantung bobot dari masing-masing proyek pengadaan barang dan 2,5 untuk SKPD.

Korupsi politik tidak hanya tentang kesalahan dalam mengarahkan alokasi sumber daya tetapi juga memanipulasi lembaga-lembaga politik melalui aturan-aturan dan prosedur yang kurang sistematis dan di salahgunakan, dikesampingkan, diabaikan atau bahkan disesuaikan agar sesuai dengan kepentingan mereka (Pattinggi dan Jurdi, 2017)

Demikian juga dengan pengkondisian sejumlah proyek-proyek pengadaan kepada rekanan terdekat pemimpin daerah, seperti contoh 6 paket pekerjaan pengadaan di batu 2017 yang dimenangkan oleh seorang pengusaha (Y) yang diduga kuat terdapat kontrak poiltik pembagian fee atas masing-masing paket pengadaan dimana fee tersebut di duga kuat untuk pembiayaan kampanye istri walikota (DW) di pilkada mendatang.

Korupsi politik yang terjadi seperti di atas pernah diulas oleh direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono dimana biaya politik yang mahal menjadi salah satu urgent factor dalam korupsi politik yang terjadi. Giri menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pilkada daerah saja para calon bisa menghabiskan dana  senilai 20-100 milyar.

Menurut Giri dengan besarnya biaya yang telah di keluarkan oleh kepala daerah ketika dia berhasil menduduki kursi pemerintahan maka dia akan mencari cara agar bagaimana modal yang telah ia keluarkan saat pemilihan bisa kembali, sebab jika ia hanya mengandalkan gaji maka tidak akan menutupi semua modalnya di pemilihan. Maka untuk menutupi itu  korupsi akan merambah di level-level terbawah seperti jual beli jabatan kepala sekolah ataupun jabatan birokrasi tuturnya.

Penuturan tersebut terlegitimasi oleh kejadian di atas dimana mantan walikota batu memonopoli proyek pengadaan barang dan jasa untuk keperluan kampanye istrinya (DW), belum lagi dalam kesaksian (ES) dimana  Kepala Dinas PUPR (AA) diduga mengumpulkan sejumlah uang ijon sekitar 1,2 milyar atau 1,8 milyar yang telah diakomodir dari beberapa rekanan yang dimenangkan dalam proyek pekerjaan pengadaan barang dan jasa di kota batu yang juga di duga untuk kepentingan pembiayaan kampanye istri mantan walikota (ER) dalam pilkada walikota  yang akan datang.

korupsi politik adalah sebuah praktik haram berupa sebuah penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat publik atau politisi yang digunakan untuk kepentingan pribadi dengan sebuah tujuan melanggengkan kekuasaan dalam bentuk perdagangan pengaruh kekuasaan (Hobbes dalam ICW. 2010:10) cara seperti ini menunjukkan bahwa kita mulai mundur kebelakang pasca reformasi, praktik-praktik seperti diatas mulai menunjukkan metamorphosis dari apa yang dilakukan oleh orde baru namun di dalam sebuah kemasan yang lebih modern. Jalan gerbong dari reformasi sudah melenceng jauh dari relnya akibat patologi-patologi demokrasi yang idapnya pasca reformasi (Edward Aspinall) reformasi selama dua dekade ini telah gagal memberikan perbaikan bagi nasib rakyat Indonesia secara keseluruhan, belum lagi mulai mengguritanya dinasti politik yang ramai muncul di tingkat lokal sehingga menghambat sirkulasi secara baik karena kekuasaan birokrasi hanya di kuasai oleh segelintir orang keluarga penguasa. Ditambah jejaring “bosisme” dimana orang-orang kuat di daerah berkolaborasi dengan pemerintah mengatur hubungan sosial, mengeksploitasi sumberdaya dan memberikat tekanan kepada rakyat seakan belum cukup puas memberikan penderitaan kepada rakyat. (Muhammad Aqil Irham Demokrasi Bermuka Dua, KPG 2016)

Perjalanan Indonesia menuju demokrasi sangat dramatis, demokrasi diartikan sebagai suatu pemerintahan yang keputusan pemerintahannya diambil secara sah yaitu berdasarkan keputusan kolektif bukan keputusan golongan atau beberapa golongan saja secara esensi untuk mewujudkan (good society dan good government) dari kesimpulan diatas penting bagi suatu negara menerapkan asas kedaulatan rakyat yaitu melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan suatu pemerintahan. Oleh karna itu perlunya upaya-upaya edukasi kritis terhadap masyarakat agar rasionalisasi radikal tumbuh disertai beraneka ikhtiar untuk menggedor bermacam patologi yang diidap demokrasi kita.

Penulis : Achmad Najib Ad Daroin (Relawan MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.