PPDB Kota Malang 2022/2023: Tragedi Akibat Diskriminasi

BERBAGI

Mengemban amanah sebagai seorang ayah bukanlah tanggung jawab yang bisa dianggap remeh. Jadim (47) menghadapinya dengan penuh kerja keras demi masa depan buah hatinya yang lebih baik. Tidak terkecuali bagi putra ketiganya. Setamatnya sang putra dari SD, bapak empat anak itu ingin menyekolahkan putranya di salah satu  SMP Negeri di Kota Malang. Sebelumnya, kakaknya pernah masuk melalui jalur yang sama pada SMP tersebut. Namun, apa daya, kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang begitu diskriminatif hingga kesempatan masuk di jalur tersebut hampir tertutup rapat.

Sifat diskriminatif pada kebijakan dalam bentuk petunjuk teknis (juknis) tersebut tercantum pada klausul Perpindahan Tugas Orang Tua yang hanya memfasilitasi putra dari ASN, TNI/Polri dan karyawan BUMN/BUMD. Artinya  tidak ada peluang  bagi orang tua/ wali yang bekerja di sektor swasta untuk menyekolahkan putranya melalui jalur perpindahan tugas orang tua ini. Padahal peraturan diatasnya, yakni Perwali Kota Malang No. 5 Tahun 2021 Tentang PPDB, dalam pasal 22 menyebutkan bahwa perpindahan tugas dibuktikan dengan surat penugasan dari  instansi,lembaga, kantor, atau  perusahaan yang  mempekerjakannya. Pendaftaran jalur pindah orang tua terbuka untuk semua, tidak hanya dari golongan tertentu saja. Kebijakan tersebut membuka luka lama sekaligus memperburuk wajah pendidikan di Kota Pendidikan.  

Kondisi Berulang Tiga Tahun Terakhir

Diskriminasi dapat dibagi dalam dua kategori utama: diskriminasi secara langsung dan tidak langsung (Lippert-Rasmussen, 2013). Diskriminasi secara langsung dapat dilihat pada permasalahan yang terjadi pada etnis minoritas dan masyarakat dalam kelompok sosial tertentu (Thomsen, 2018). Diskriminasi tidak langsung tergambar pada persoalan praktik atau kebijakan yang tampaknya netral dengan menempatkan anggota kelompok yang dilindungi (misalnya, perempuan) pada kondisi yang tidak proporsional dibandingkan dengan anggota kelompok serumpun (semisal, laki-laki) (Khaitan, 2018).

Kondisi pada juknis PPDB Kota Malang 2022 masuk dalam kategori diskriminasi tidak langsung. Sayangnya, peristiwa pilu  pada PPDB Kota Malang 2022 bukan yang pertama kalinya. Tahun 2017, terdapat proses wawancara calon murid di salah satu sekolah pelaksana PPDB Kota Malang yang cenderung diskriminatif. Kasus lain pada tahun 2020 membuka fakta lain dari buruknya pengelolaan PPDB di Kota Malang. Siswa yang masuk di jalur Perpindahan Tugas Orang Tua di salah satu SMPN di Kota Malang didiskriminasi dengan pelaksanaan yang hanya untuk putra dari guru atau tenaga pendidik. 

Pembedaan kelas sosial adalah salah satu faktor yang paling berpotensi melahirkan tindakan diskriminasi tidak langsung (Elford, 2018). Masih menurut hasil penelitian yang sama, perilaku tersebut dapat menyebabkan “meritokrasi palsu” yang mengancam proses pendidikan berdasarkan asas keadilan sosial. Tragedi di tahun 2020 dan 2022 dalam pelaksanaan PPDB Kota Malang telah menunjukkan, adanya pengkotak-kotakan kelas sosial  yang terpampang jelas pada juknis dan pelaksanaan program tahunan tersebut. Disdikbud Kota Malang seolah menutup mata pada besarnya jumlah pekerja pada sektor swasta yang ada di Kota Malang. Tidak sedikit pula dari pekerja-pekerja tersebut yang berprofesi di sektor informal. Suatu pekerjaan yang, mengutip “Bunga Trotoar” yang dipopulerkan oleh Iwan Fals, bagai kurcaci diinjak mati. Penanggung jawab utama PPDB itu belum benar-benar memfasilitasi masyarakat Kota Malang yang memiliki kerentanan sosial dan ekonomi yang tinggi. 

Bicara Hukum

UUD 1945 telah mengamanatkan pelaksanaan pendidikan yang jelas dan berkeadilan. Pasal 31 ayat 1 menegaskan, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” secara lebih lanjut, ayat 2 menjelaskan, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) nomor 20 tahun 2003 di pasal 5 ayat 1 menjabarkan, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” ayat 5 pada pasal yang sama mengamanatkan, “Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.”

Selain peraturan-peraturan di atas, regulasi yang secara spesifik mengatur pelaksanaan PPDB dapat dijumpai pada  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB. Pasal 2 dalam produk hukum tersebut menjelaskan bahwa PPDB dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi. Menyoal diskriminasi yang terjadi dalam juknis PPDB Kota Malang, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang di Komisi D yang membidangi Kesejahteraan Sosial dengan PPDB sebagai salah satu urusan utama, ketika dihubungi via pesan singkat menjawab dengan singkat pula, “Juknis sudah sesuai Permendikbud, Pak.” respons tersebut juga menjadi potret buram anggota DPRD Kota Malang yang kurang memahami produk hukum pada bidang yang diawasinya.

Ketika ditemui, Kepala Disdikbud dan jajarannya berdalih bahwa “Juknis tersebut sudah didiskusikan dengan MKKS, tokoh masyarakat, Dewan Pendidikan dan forum lain yang terkait. Sudah dipresentasikan pula ke DPRD,” selain itu, jajaran aparatur berseragam tersebut mengungkapkan jika “Tidak ada maksud untuk mendiskriminasi dan juknis tersebut ditetapkan karena ada beberapa oknum yang membuat surat pernyataan pindah tugas dari perusahaan milik saudara atau kerabatnya untuk pendaftaran PPDB, padahal yang bersangkutan tidak bekerja di perusahaan tersebut,” Ketika ditanya soal persentase oknum yang melakukan praktek seperti itu, mereka menjawab, “Belum ada datanya, nanti kami lihat,”

“Beginilah Indonesia, Mas,” ungkap Jadim ketika sedang menunggu antrian untuk bertemu pejabat publik di Disdikbud. 

Koordinasi adalah Kunci

Melihat kompleksitas permasalahan terhadap PPDB seharusnya Pemkot Malang dapat melakukan beberapa terobosan. Misalnya dengan memperpanjang masa PPDB untuk jalur Perpindahan Tugas Orang Tua. Jika selama pelaksanaan PPDB 2022 dilangsungkan selama tiga hari, perlu ada penambahan waktu sekurang-kurangnya 7 hari atau satu pekan agar bisa melaksanakan verifikasi calon pendaftar yang komprehensif dan tepat sasaran. Verifikasi seperti yang dimaksud dalam poin pertama adalah verifikasi  administratif dan pembuktian mengenai validitas tempat kerja orang tua. Pembuktian tempat kerja orang tua dapat dilaksanakan dengan mengkombinasikan data yang ada melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  seperti Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) yang pasti memiliki data tentang perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Malang, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Penataan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) yang memiliki data perusahaan yang bergerak pada kegiatan yang spesifik seperti konstruksi dan pekerjaan umum lainnya.

Selain yang disebutkan dalam poin tiga, pembuktian juga dapat dilakukan dengan mengintegrasikan data yang dimiliki pada organisasi profesi di Kota Malang seperti  Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan organisasi-organisasi sejenis.  Disdikbud perlu melaksanakan verifikasi faktual dengan memeriksa kondisi lapangan untuk memastikan bahwa orang tua yang pindah tugas memang bekerja di perusahaan tersebut.

Adanya komunikasi antar daerah dengan Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Jawa Timur. Fungsi Bakorwil sebagai fasilitator kebijakan antar daerah wajib dimaksimalkan. Menjalin kerja sama dalam proses PPDB akan sangat mempermudah masyarakat yang berada di berbagai perbatasan daerah yang ada di Malang Raya. 

Berusaha semaksimal mungkin menurunkan atau menyingkirkan ego. Mengutip perkataan salah satu pimpinan Disdikbud dalam pertemuan, “Kalau kami melakukan komunikasi dengan Disdikbud daerah lain, apa untungnya buat kami? Mereka yang butuh, seharusnya mereka juga yang memulai silaturahmi,” pernyataan tersebut merupakan indikasi dari besarnya ego sektoral pada instansi pemerintahan. Kondisi tersebut sangat disayangkan. Jika berkaca pada empat pilar pendidikan yang dicetuskan oleh Komisi Pendidikan bentukan UNESCO yang dipimpin oleh Jacques Delors, salah satu pilar utama dari pendidikan adalah learning to live together

Seluruh tragedi pendidikan yang terjadi sudah sepatutnya menjadi bahan renungan untuk pihak-pihak terkait. Demi terwujudnya pendidikan yang benar-benar “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pendidikan yang tidak menghasilkan nestapa bagi Jadim dan orang tua-orang tua lainnya di seantero Malang Raya.

Penulis: Coqi Basil, Pemerhati Pendidikan Kota Malang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.