Beranda Suara Rakyat Predator Fun Park : Bukti Ketertundukan Pemerintah Kota Batu Kepada Logika Pasar...

Predator Fun Park : Bukti Ketertundukan Pemerintah Kota Batu Kepada Logika Pasar (Bag II)

147
0
BERBAGI

skeleton-on-knees

Oleh: Hayyik Ali  (Wakil Koordinator Eksternal Malang Corruption Watch)

Tanah dan Ekspansi Kapital

Di luar pertimbangan-pertimbangan administratif-prosedural serta legal-formal, ada pertimbangan lain yang sebenarnya lebih subtil untuk kita jadikan alat penilaian. Dimana hal ini berkaitan langsung dengan nalar kebijakan yang diambil oleh pemerintah, dalam konteks ini adalah Pemerintah Kota Batu dan Pemerintah Desa Tlekung. Jika Nalarnya saja sudah salah, maka pilihan praktiknya juga akan keliru.

Melalui tulisannya di harian Kompas (18/02/216) dengan judul “Desa, Tanah, dan Pasar,” Erani Yustica, ekonom Indonesia, mengajukan kritik atas pembangunan desa yang hari ini tengah terjadi. Alih-alih memperkaya desa, pembangunan desa hari ini diduga mengarah pada proses pemerataan kemiskinan di desa. Hal ini didasarkan pada logika pembangunan yang membiarkan penguasaan faktor produksi berada di tangan pemodal, baik lokal maupun asing. Meskipun penguasaan faktor produksi itu dibayangkan akan menciptakan lapangan kerja, memproduksi barang/jasa, menyumbang Pendapatan Asli Daerah, dsb. Namun, kata Erani, kenyataannya penguasaan faktor produksi pada segelintir orang ( misal : pemodal) merupakan faktor paling menentukan bagi penciptaan ketimpangan yang akut.

Berbagai macam kebijakan yang coba dilakukan untuk mengatasi jurang ketimpangan tersebut tampak loyo dan tidak bertenaga. Bahkan, menurut Erani dalam 10 tahun terakhir ketimpangan melaju begitu cepat tanpa bisa diperlambat. Kecuali, ada paket kebijakan yang mengembalikan kedaulatan faktor produksi (misal : tanah) kepada rakyat. Utamanya adalah rakyat yang tunamodal dan tunakisma. Bukan malah, Negara membiarkan atau memfasilitasi penguasaan faktor produksi besar-besaran kepada segelintir orang, para pemodal kakap misalnya. Dalam konteks penguasaan 2,7 hektar tanah kas Desa Tlekung Kota Batu oleh salah satu Bos Lokal, baik pemerintah desa maupun kota terlihat jelas memberikan kemudahan. Prosedur hukum dan administratif diterabas tanpa ada sanksi. Jangan kan memberi sanksi, Pemkot malah meresmikan dengan selebrasi yang meriah.

Berpindahnya penguasaan tanah secara besar-besaran kepada para pemodal inilah yang pernah disebut oleh Marx sebagai proses enclosure, yaitu proses pemisahan produser dengan alat produksinya. Dalam konteks ini berarti petani lah yang dipisahkan atau dijauhkan dari tanah-tanah yang menjadi faktor produksi mereka. Tanah-tanah yang berciri sumberdaya bersama atau kepemilikan kolektif (misal: tanah kas desa) diserahkan untuk menjadi dan atau dikuasai oleh pribadi-pribadi tertentu dengan batasan yang tegas. Lalu, pribadi yang dengan kekuasaan kapitalnya dengan leluasa mengonversi tanah pertanian menjadi area industri dengan hanya mempertimbangkan akumulasi kapital semata.

Untuk wilayah agraris seperti halnya Kota Batu, penguasaan atas tanah dan sumber-sumber agraria lainnya merupakan aspek yang sangat penting. Karenanya, pemerintah harus memikirkan kebijakan apapun yang dalam hal itu bisa berakibat pada pemisahan rakyat dengan tanahnya. Jangan sampai kebijakan yang dipilih pemerintah ternyata mengarah pada proses enclosure, yang menurut Noer Fauzi dalam tulisan Mohammad Shibuddin, “Krisis Agraria Sebagai Akar Kemiskinan, Menuju Pandangan Relasional Mengenai Kemiskinan,” para petani yang semula memiliki hubungan erat dengan tanah dan kekayaan alam itu dilepaskan dari hubungan tersebut secara brutal, dan lantas dibiarkan lepas sebagai tenaga kerja (proletariat) bebas. Sebut saja masyarakat Batu yang dulunya bisa makmur dengan pertanian, lambat laun akan berpindah menjadi buruh industri wisata yang rentan.

Ekspansi kapital yang menusuk sampai di desa dan memisahkan rakyat dengan tanahnya ini secara tidak langsung telah memarginalisasi rakyat setempat. Massimo de Angelis dalam tulisannya, “Marx’s Theory of Primitive Accumulation: A Suggested Reinterpretation,” mengatakan “… there is no enclosure of commons without at the same time the destruction and fragmentation of communities.” Jadi, pada saat yang bersamaan, proses enclosure yang dilakukan oleh pemodal dan difasilitasi oleh pemerintah telah merusak tata kehidupan bersama.

Sekilas, industri wisata yang telah memisahkan petani Kota Batu dengan tanahnya tampak menguntungkan dan baik-baik saja. Ada lapangan kerja baru, percepatan perputaran uang, dan potensi PAD disana. Namun, pada dasarnya kebijakan tersebut menyimpan bara kerentanan bagi ketangguhan dan ketahanan hidup rakyat Kota Batu. Mohammad Shibuddin, dalam bukunya “Krisis Agraria Sebagai Akar Kemiskinan, Menuju Pandangan Relasional Mengenai Kemiskinan,” menyajikan empat kerentanan sosial-ekonomi (social-ekonomi insecurity) yang terjadi akibat ketimpangan relasi-relasi sosial (misalnya : relasi agraria) yang pada gilirannya dapat menentukan kemakmuran dan kemiskinan.  Yaitu, kerentanan yang terkait penguasaan tanah dan sumberdaya lainnya (land and resource tenure), kerentanan yang berkaitan dengan relasi-relasi produksi, kerentanan dalam konteks keberlanjutan alam, dan kerentanan dalam kaitannya dengan relasi-relasi kuasa dalam isu organisasi sosial dan kepemimpinan.

Ketimpangan serta pemisahan penguasaan tanah juga diperkuat oleh tulisan di harian Kompas edisi 28 Januari 2016, dengan judul “Pemodal Kuasai Lahan Desa,” yang meminjam argumen Sri Palupi, Peneliti The Institute for Ecosoc Rights, mengatakan bahwa Indonesia sama sekali tidak tegas mengenai monopoli penguasaan dan pemilikan lahan. Hal ini mengakibatkan distribusi lahan menjadi timpang. Dan pada gilirannya, tegas dia, bahwa kondisi ini tidak hanya memiskinkan, tapi juga memperlebar ketimpangan ekonomi.  Selain itu, dalam artikel tersebut juga disebutkan bahwa ribuan hektar lahan desa kini dikuasai para pemodal. Tulisan itu mengacu pada data Badan Pertanahan Nasional (BPN), 56 persen aset berupa properti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanya 0,2 persen penduduk Indonesia. Sedangkan Sensus Pertanian (SP) 2013 menunjukkan, 26,14 juta rumah tangga tani menguasai lahan rata-rata 0,89 hektar per keluarga. Sekitar 14,25 juta rumah tangga tani lain hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar per keluarga. Padahal, skala ekonomi untuk satu keluarga adalah minimal 2 hektar.

Terakhir, menggunakan kepekaan ekonomi politik (sense of political economy) mari kita menyibak relasi-relasi di Kota Batu yang mencipta ketimpangan. Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dengan penguasaan tanah 2,7 hektar di Tlekung Kota Batu ini? Siapa yang selalu diberi kemudahan akses dan fasilitas untuk mengekspansi kapitalnya di Kota Batu? Ada hubungan ekonomi-politik apa Si Wali Kota dengan SI Pemodal? Benarkah mereka menjadi satu jejaring oligarkis yang sama-sama mengamankan, mempercepat, dan memperluas konsentrasi kekayaan berada di tangan mereka? Mari kita sibak bersama.

Waallahu a’lamu bisshowaab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.