BERBAGI
Kualitas pelayanan program JKN dipertanyakan- chapters.id

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan sejak tahun 2014 didesain agar setiap warga negara memperoleh akses kesehatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai pengontrol program JKN. Program JKN adalah penjabaran dari UUD 1945 yang menyebutkan negara memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan serta menyelenggarakan jaminan sosial. Dalam perjalanannya Program JKN adalah modifikasi dari program kesehatan sebelumnya yaitu Asuransi Kesehatan (PT Askes). Disesuaikan dengan UU No 24 Tahun 11 Tentang BPJS. BPJS adalah implementasi dari UU No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan untuk dibentuknya badan hukum jaminan sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan memiliki kewajban untuk mengawasi pelaksanaan program JKN. Bedanya dengan PT Akses ialah pembiayaan program JKN dilaksanakan dengan mekanisme gotong royong. Bagi setiap warga yang telah menjadi peserta JKN diwajibkan membayar iuran bulanan untuk memudahkan pelayanan kesehatan bagi warga lainnya. Selain itu bagi warga miskin dibiayai oleh pemerintah melalui APBN dan APBD setiap bulannya kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp.23.000.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 menyampaikan bahwa pada tahun 2019 seluruh warga negara wajib menjadi peserta JKN. Hingga 31 Desember 2017 BPJS Kesehatan mengkonfirmasi melalui lamannya, kepesertaan JKN-KIS telah mencapai 187.982.949 jiwa, artinya telah mencapai 79,2 persen. Masih terdapat beberapa warga yang belum menjadi peserta JKN. Untuk mengukur hal ini tercapai pada 01 Januari 2019 BPJS Kesehatan harus mengumumkan bahwa seluruh warga negara beserta warga negara asing (WNA) telah menjadi peserta JKN. Ini menandakan bahwa Universal Health Converage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta telah tercapai, dan seluruh peserta akan mudah memperoleh akses kesehatan. Serta persiapan dari seluruh penyelenggara kesehatan untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga jaminan kesehatan dapat dirasakan oleh semua kalangan.

Akan tetapi terlalu cepat untuk menyimpulkan hal demikian. Empat tahun setelah diterapkannya program JKN, ternyata masih terdapat permasalahan. Defisit berkepanjangan sehingga mendesak untuk dibuatnya aturan agar tidak membiayai beberapa penyakit. Hal ini menjadi polemik di masyarakat. Ditambah dengan adanya keinginan dari pihak JKN agar cukai rokok digunakan sebagai pembiayaan JKN. Terlebih dahulu penggunaan cukai rokok dikaji secara serius untuk digunakan oleh JKN. Sedangkan bagi masyarakat melihat sebagai bentuk mendukung warga untuk merokok, dan hasil cukai digunakan untuk pelayanan kesehatan. Sederhananya hal ini sangat paradoks, karena rokok dikampanyekan memiliki berbagai macam penyakit.

Sebagai badan hukum yang seharusnya membantu pemerintah untuk menyukseskan program JKN, BPJS Kesehatan masih kesulitan. Negara harus ikut mentalangin beberapa kelemahan tersebut.

Terdapat tiga permasalahan yang menjadi perhatian terhadap Program JKN. Pertama kepesertaan, BPJS Kesehatan harus mencapai kepesertaanya untuk seluruh warga negara beserta WNA yang telah menetap selama enam bulan di Indonesia untuk menjadi peserta JKN. Terdapat dua kriteria peserta, mandiri dan dibiayai oleh pemerintah (Penerima Bantuan Iuran/PBI) atau biasa dikenal dengan JKN-KIS. Kepesertaan mandiripun terbagi menjadi tiga sesuai dengan kemampuan keuangan, yaitu kelas I biaya iuran Rp.80.000, kelas II biaya iuran Rp.51.000 dan kelas III Rp.25.500. Menjadi peserta JKN harus melibatkan seluruh nama yang ada dalam kartu keluarga (KK). Namun, bagi peserta kelas I dan II sering telat membayar, hal ini pula yang mengakibatkan terjadinya defisit oleh BPJS Kesehatan. Sedangkan Bagi peserta kelas III hal ini memberatkan, karena peserta kelas III pendatapatannya dibawah rata-rata perbulan. Sehingga tidak bisa memprediksikan kebutuhan hidup selama sebulan. Oleh sebab itu iuran bulanan JKN mereka terkadang tidak mampu memenuhi. Dengan begitu peserta kelas III banyak yang mundur dan beralih menjadi peserta PBI.

Kondisi ini juga ditambah dengan banyaknya perusahaan yang belum berkerjasama dengan BPJS Kesehatan. Padahal ini menjadi penting agar pekerja penerima upah memperoleh jaminan kesehatan. Di sisi lain, perusahaan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan malah memotong gaji pekerja untuk diberikan jaminan kesehatan. Sedangkan dalam aturannya perusahaan memiliki kewajiban membiayai segala jaminan untuk pekerja.

Kembali pada kepesertaan PBI yang semestinya dilakukan pendataan setiap enam bulan sekali dengan kriteria kemiskinan. Mengaharapkan adanya perubahan data, ternyata data tahun sebelumnya masih digunakan, yaitu data PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) tahun 2015 dari BPS (Badan Pusat Statistik). Sedangkan tahun 2015 ke tahun 2018 telah terjadi banyak perubahan data. Oleh sebab itu, masih teradapat warga yang belum menjadi peserta PBI. Indikator kemisikinan yang masih kabur dan data tahun sebelumnya masih digunakan, serta pendataan setiap enam bulan tersebut belum optimal. Apalagi kepesertaan PBI masih terdapat dari kalangan mampu.

Kedua masalah defisit BPJS Kesehatan. Kondisi ini berdampak terhadap pembiayaan kepada penyelenggara kesehatan. Pembiayaan yang dikenal dengan INA-CBG’s adalah cara BPJS Kesehatan mengontrol biaya berdasarkan penyakit yang diderita oleh peserta untuk dibayarkan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut atau Rumah Sakit. Sedangkan untuk puskesmas diberikan dana bulanan yang dikenal dengan Dana Kapitasi. INA-CBG’s khususnya pada Rumah Sakit swasta menganggap miring kebijakan ini, meskipun dinilai memudahkan biaya sewa dokter. BPJS Kesehatan sering terlambat membayar hak kerja dokter serta masalah biaya obat-obatan ke apotek.

Kondisi ini akan mengarah pada kebangkrutan rumah sakit, dan BPJS Kesehatan sebagai pelaksana program JKN tidak mampu memberikan alternatif, yang terlihat menggerutu kepada negara untuk dibantu. Mengharapkan pengelolaan yang sempurna agar realisasi program JKN dapat dirasakan manfaatnya, sedangkan implemetasinya masih bermasalah.

Ketiga Dana Kapitasi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada pemerintah daerah agar memudahkan pelayanan keseahatan melalui puskesmas untuk warga yang tidak mampu. Ternyata Dana Kapitasi ini sering disalahgunakan. Korupsi yang terjadi di Jombang membuka tabir pengolaan Dana Kapitasi oleh Pemerintah Daerah. Bahwa dana kapitasi dijadikan ladang basah oleh kepala Dinas Kesehatan agar mempertahankan jabatannya dengan memotong dana kapitasi dan diberikan kepada Kepala Daerah.

Padahal melalui Dana Kapitasi yang diberikan setiap bulan oleh BPJS Kesehatan kepada pemerintah daerah agar mempermudah masyarakat tidak mampu memperoleh akses kesehatan. Juga bagi peserta dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan tingakat pertama sehingga tidak langsung menggunakan fasilitas kesehatan tingkat lanjut untuk memperoleh akses kesehatan. Jadi ada mekanisme atau prosedur yang ingin dikembangkan.

Dari uraian yang disampaikan diatas, BPJS Kesehatan masih banyak hal yang perlu dibenahi. Masyarakat menanti hadirnya jaminan kesehatan semesta yang dapat diperoleh setiap kalangan. Rumah sakit tidak ingin telat membayar biaya tugas dokter, maka BPJS Kesehatan harus responsif. Menjadi tantangan adalah kepesertaan mandiri dan mekanisme pembiyaan gotong royong. Jika memperhatikan kondisi BPJS Kesehatan dengan target tahun 2019 seluruh warga negara beserta WNA harus menjadi peserta JKN, sepertinya masih kesulitan. Dana Kapitasi harus dikontrol secara ketat, sehingga pemanfataanya dapat dirasakan. Oleh sebab itu, Program JKN harus dievaluasi dan dicarikan solusi agar tidak serta merta publik acuh terhadap kondisi yang menimpa BPJS Kesehatan hingga mengakibatkan masyarakat tidak ingin menjadi peserta JKN. Apalagi Jokowi sampai menyampaikan “kebangetan”.

Arif Ramadhan – Badan Pekerja Malang Corruption Watch

[*] Tulisan ini pernah dipublikasi oleh Harian Bhirawa tetanggal 03 Oktober 2018 dengan Judul “Ketika Program JKN Kesulitan Mencapai Target”. http://harianbhirawa.com/2018/10/ketika-program-jkn-kesulitan-mencapai-target/.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.