Beranda Suara Rakyat Opini Pusaran Korupsi Dunia Pendidikan Yang Tak Kunjung Berhenti

Pusaran Korupsi Dunia Pendidikan Yang Tak Kunjung Berhenti

79
0
BERBAGI
Sumber Gambar : Suluh.co

Setiap harinya manusia terus memahami dan belajar dari apa yang ada di sekitarnya, baik itu dari pengalaman sendiri, dari pengalaman orang lain, maupun dari apa yang kita lihat dan baca di buku. Inilah yang disebut pendidikan. Tan Malaka mengatakan bahwa, “Tujuan pendidikan yaitu mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan.” Sedangkan Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, menyatakan bahwa pendidikan itu upaya untuk memerdekakan aspek lahiriah dan batiniah manusia. Maksud memerdekakan disini ialah memerdekakan diri dari ketidaktahuan, karena seseorang yang memiliki banyak ilmu membuat pemikirannya akan lebih terbuka dan kritis terhadap banyak hal. Dengan memerdekan ketidaktahuan tersebut diharapkan seseorang mampu memahami apa yang sebenarnya diinginkannya, sehingga berani untuk mengkritisi apa yang dirasanya tidak benar.

Pendidikan merupakan sektor penting yang mempengaruhi keberlangsungan suatu negara. Di Indonesia, pendidikan masuk ke dalam indikator dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama dengan kesehatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Artinya pemerintah perlu memperhatikan betul bagaimana pelaksanaan pendidikan di Indonesia karena itu menyangkut keberlangsungan negara di masa depan. Pelaksanaan pendidikan saat ini mempengaruhi bagaimana keberangsungan Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah dalam membangun sektor pendidikan adalah dengan menganggarkan dana untuk bidang pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN yang ditetapkan.

Seperlima APBN yang dianggarkan ke bidang pendidikan tentu bukan jumlah yang sedikit. Dengan jumlah sebesar itu diharapkan lembaga eksekutor dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk membangun pendidikan Indonesia. Namun, sayangnya banyaknya anggaran tersebut bukannya dimanfaatkan untuk membangun pendidikan justru dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Terbukti dari data yang dihimpun dari Indonesian Corruption Watch (ICW), bidang pendidikan menempati empat besar sebagai bidang yang paling banyak memiliki kasus korupsi dalam tiga tahun terakhir.

TahunPeringkatJumlah KasusKerugian Negara
2017353Rp. 81,8 M
2018412Rp. 16,4 M
2019418Rp. 38,3 M
    

Kurangnya transparansi dalam tata kelola sekolah dan pemerintahan menjadi salah satu alasan banyaknya kasus korupsi di dunia pendidikan. Dalam buku “Sekolah Harapan; Sekolah Bebas Korupsi”, dijelaskan bahwa banyaknya pungutan liar di sekolah disebabkan kurang tranpasransinya pihak sekolah terhadap wali murid siswa. Banyak dari wali murid siswa tidak mengetahui bagaimana kejelasan pengelolaan keuangan sekolah dan bagaimana kebijakannya, sehingga wali murid hanya mengikuti apa yang diarahkan oleh sekolah, termasuk pungutan-pungutan di luar kebijakan yang ada. Selain ketidaktahuan masyarakat yang mengakibatkan pungutan liar, ketidaktahuan tersebut juga berdampak pada tidak tahunya beberapa kelompok masyarakat mengenai haknya sendiri. Misalnya di masa pandemik, pengalihan Dana BOS untuk pembelian paket data atau pulsa seharusnya menjadi hak dari peserta didik agar dapat melaksanakan pembelajaran daring dengan baik. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang kebijakan tersebut dan hanya mengikuti arus, sehingga banyak wali murid ataupun peserta didik yang masih harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli pulsa atau paket data.

Tidak hanya dari sekolah, korupsi dalam dunia pendidikan juga ditemui di pemerintahan yang mana kegiatannya berkaitan dengan keberlangsungan pendidikan. Salah satu contoh kasus korupsi dalam pendidikan di Malang Raya adalah korupsi yang dilakukan oleh Mantan Bupati Kabupaten Malang, Rendra Kresna yang mendapatkan gratifikasi terkait pengadaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Selain Rendra Kresna, ada beberapa pejabat lainnya yang ikut terlibat dalam kasus korupsi pengadaan barang untuk pendidikan tersebut, karena kasus ini juga berkaitan dengan pelunasan utang kampanye pilkada dari pasangan Rendra Kresna dan Ahmad Subhan kepada pengusaha IK dan sejumlah pengusaha yang bergabung dalam Tim Sukses. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Malang bukannya dimaksimalkan untuk kepentingan pendidikan masyarakat justru disesuaikan dengan kepentingan kontraktor-kontraktor yang telah dipilih untuk memenangkan lelang. Penyelewengan tersebut menunjukan adanya kasus korupsi di dunia pendidikan yang mana pengadaan barang untuk pendidikan bukan melihat siapa yang terbaik, namun siapa yang dapat membayar fee lebih kepada pejabat yang memiliki kuasa dalam pengadaan barang dan jasa tersebut.

Di masa pandemik Covid-19 seperti yang dirasakan saat ini, kegiatan pendidikan menjadi salah satu kegiatan yang paling terdampak. Pembelajaran dilakukan secara jarak jauh dengan metode dalam jaringan (daring). Untuk melakukan pembelajaran daring, seseorang memerlukan gadget dan paket data/pulsa untuk mengakses platform aplikasi. Sedangkan, apa yang terjadi di lapangan ialah masih banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak punya atau belum mampu untuk memenuhi pembelian alat-alat tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kemdikbud mengeluarkan kebijakan Permendikbud No 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler yang mana salah satu kebijakannya ialah Dana BOS dapat dialihkan ke pendanaan untuk pembelian pulsa atau paket data kepada peserta didik. Namun, di Kota Malang sendiri masih ada beberapa sekolah yang belum menerapkan kebijakan ini dengan berbagai alasan, sehingga yang terjadi ialah masih banyak orang tua yang harus mengeluarkan biaya ekstra untuk keberlancaran pendidikan anaknya. Bila tidak ada transparansi yang jelas terkait permasalah ini justru akan menimbulkan tanda tanya tentang bagaimana penggunaan Dana BOS yang dilakukan pihak sekolah pada situasi seperti saat ini.

Sudah 75 tahun Indonesia merdeka, namun tetap saja korupsi masih menjadi salah satu permasalahan yang tidak kunjung berhenti di negeri ini. Bahkan pendidikan yang merupakan sektor penting dalam pembangunan negara juga tidak luput dari para oknum tak bertangungjawab yang memanfaatkan dana pendidikan untuk kepentingannya sendiri. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting yang harus diinternalisasi ke tubuh pemerintah ataupun lembaga pendidikan dalam pengelolaan sektor pendidikan, khususnya terkait anggaran yang sangat rawan akan korupsi. Sudah sepatutnya di usia kemerdekaan Indonesia yang ke- ¾ abad ini ada kolaborasi yang baik antar aktor dalam tata kelola negara, baik itu dari pemerintah, masyarakat, swasta, media, maupun akademisi. Dengan adanya kolaborasi tersebut maka pelaksanaan pengelolaan pada sektor pendidikan yang transparan dan akuntabel dapat berjalan, sehingga terjalin kepercayaan antar aktor dan mencegah terjadinya tindakan korupsi di dunia pendidikan.

Penulis : Azizah Khusnul Karima, Staf Badan Pekerja MCW Malang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.