Beranda Suara Rakyat Opini PUTUSAN PEMBERANGUS PEMBERANTASAN KORUPSI

PUTUSAN PEMBERANGUS PEMBERANTASAN KORUPSI

41
0
BERBAGI

Menyoal Putusan Praperadilan Budi Gunawan dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi

Doc. MCW
Doc. MCW

Dikabulkannya permohonan praperadilan Budi Gunawan meninggalkan efek berkepanjangan utamanya pada penegakan hukum korupsi. Hal ini tidak terlepas dari peran hakim tunggal Sarpin Rizaldi yang memutuskan bahwa penetapan tersangka merupakan objek praperadilan. Beberapa tersangka korupsi pun mencoba meniru kesuksesan Budi Gunawan. Sebut saja mantan menteri agama Suryadharma Ali yang juga turut mengajukan praperadilan yang sayangnya berakhir dengan penolakan.

Melihat begitu peliknya permasalahan korupsi akibat putusan ini, ICW bersama para akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia melakukan Eksaminasi atas putusan terkait. Majelis eksaminasi terdiri dari:
a. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Bosowa ’45, Makassar)
b. Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabduhi, S.H., M.S. (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Udayana, Denpasar)
c. Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto)
d. Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran, Bandung)

Hasil eksaminasi disampaikan dalam berbagai forum, salah satunya dalam Diskusi Publik Masa Depan Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Praperadilan. Diskusi yang dihadiri oleh Emerson Yuntho (Peneliti ICW), Dr. Harjono (Hakim MK 2003-2014), dan Dr. Agus Sudaryanto (Dekan FH WIdyagama) ini dilakukan pada Senin (06/17). Secara garis besar, diskusi ini menyampaikan hasil kesimpulan Majelis Eksaminasi berupa:

1. Pertimbangan hukum dalam putusan hakim praperadilan, Sarpin Rizaldi tidak didukung oleh teori hukum, doktrin, dan asas-asas hukum yang cukup agar dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah (juridish en filosofich veranwoord). Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang mendukung pandangannya bahwa hakim boleh melakukan “penemuan hukum”, padahal tidak boleh ada penemuan hukum apabila aturan hukumnya sudah jelas dan tegas terhadap objek perkara yang diperiksa. Apalagi hukum formil (hukum acara) oleh banyak pakar hukum pidana tidak dibenarkan melakukan penafsiran secara progresif, karena hukum formil hanya mengatur bagaimana tata cara melaksanakan proses hukum apabila hukum materiil dilanggar.

2. Putusan hakim praperadilan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel, bahwa “penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah”, pada hakikatnya tidak berdasarkan hukum dan teori hukum. Sebab objek praperadilan sudah sangat jelas dan tegas diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 82 Ayat (3) huruf-d KUHAP. Penetapan tersangka bukan objek praperadilan, dan apabila tersangka ingin mempersoalkannya, dapat dilakukan dalam eksepsi setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pengadilan.

3. Setiap hakim diberi kebebasan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tetapi tidak boleh diintervensi oleh siapa pun. Akan tetapi, hakim harus tetap berpijak pada keyakinan dan ketentuan normatif yang mengatur tata cara menjatuhkan putusan. Apabila pedoman itu tidak ditaati, maka akan membuka celah bagi pihak lain yang memiliki kepentingan untuk mengintervensi hakim.

4. Ada dua pendekatan yang tidak dilakukan oleh hakim praperadilan dalam menjatuhkan putusan. Pertama, ”pendekatan keilmuan” yang bertujuan untuk mengukuhkan putusan dari sisi teori hukum agar bisa dipertanggung-jawabkan secara ilmiah (juridish en filosofich veranwoord). Itulah dasar ilmiah suatu putusan hakim yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik, sekaligus diterima secara luas oleh masyarakat atau pihak yang berperkara.

Kedua, ”pendekatan empiris” karena dalam realitasnya hukum tidak otonom. Hukum selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang ada di luar hukum, seperti kekuatan ekonomi, politik atau kekuasaan, sosial, dan budaya masyarakat. Hukum bukan kaidah yang bebas nilai lantaran bertitik-tolak pada manusia (orang) sebagai subjek yang berorientasi pada kultural dan moral. Teori hukum yang direfleksi dalam pertimbangan hukum, selain menuntut koherensi logikal, juga menuntut pembuktian empiris.

Rekomedasi:
KPK perlu melakukan langkah hukum untuk mengoreksi putusan praperadilan itu melalui upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Tentu ada syaratnya, misalnya harus ada keadaan baru (novum) yang belum terungkap dalam sidang praperadilan (Pasal 263 Ayat 2 KUHAP). Bisa juga karena berbagai dasar dalam putusan praperadilan, ternyata telah bertentangan satu dengan lainnya. Atau putusan itu jelas-jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari hakim (Pasal Ayat 2 KUHAP), yaitu hakim menjadikan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. KPK juga harus membuat argumentasi untuk mematahkan putusan hakim bahwa Budi Gunawan bukan aparat penegak hukum.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.