Beranda Suara Rakyat Opini REFLEKSI 14 TAHUN KOTA BATU, MENCEGAH PEMBUSUKAN KOTA APEL

REFLEKSI 14 TAHUN KOTA BATU, MENCEGAH PEMBUSUKAN KOTA APEL

378
0
BERBAGI

huge.3.16976

Batu, (14/10) memperingati hari jadi kota batu ke-14, berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Kota Batu menyatukan gagasan demi kota batu yang lebih baik. Koalisi yang terdiri atas Malang Corruption Watch, Forum Masyarakat Peduli Mata Air, Sekolah Perempuan Desa, Omah Munir, Praktisi, Akademisi, serta Forum Pemuda Kota Batu melihat dibalik gelarnya sebagai destinasi wisata ke-2 setelah Bali, kota Apel ini memiliki permasalahan laten yang tak kunjung teratasi. Permasalahan-permasalahan ini berpotensi menjadi virus ‘pembusukan’ kota yang sempat dikenal dengan budidaya Apel-nya ini.

Pertama, terdapat permasalahan dalam tata kelola pemerintahan di Kota Batu. Hal ini dapat dilihat dari 1) pengelolaan dana hibah yang tidak tepat sasaran bahkan berpotensi merugikan Negara. Tercatat dari pengelolaan hibah yang tidak baik ini, Kota Batu berpotensi merugi hingga 21,3 Miliar. Beberapa bantuan yang diberikan pun tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Artinya proses serap aspirasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik. 2) Praktik perizinan yang diduga maladministrasi. Secara konkrit hal ini terjadi pada proses perizinan the rayja resort yang berdasarkan pada surat rekomendasi ombudsman RI dinyatakan bahwa proses perizinan tidaklah sesuai dengan prosedur. 3) Permasalahan-permasalahan tersebut diperparah dengan transparansi pemerintah yang buruk

Kedua, lemahnya upaya penegakan hukum. Hal ini terlihat dari tidak ditindaknya para penunggak pajak oleh pihak berwajib. Seperti telah diketahui, terdapat dugaan pajak yang tidak dibayar seperti ketentuan bahkan berpotensi terjadi manipulasi perpajakan. Selain itu beberapa kasus korupsi juga belumlah tuntas diusut.

Seperti korupsi PT BWR yang dalam putusannya disebutkan oleh para saksi berkaitan dengan keterlibatan walikota. Akan tetapi hingga saat ini pihak kejaksaan belum sekalipun memanggil dan melakukan pemeriksaan kepada walikota.

Ketiga, terdapat persoalan serius berkenaan dengan moralitas pemuda pemudi batu. Budaya sex bebas dinilai masih marak dalam kehidupan pemuda saat ini. Hal ini tidak lepas disebabkan pula oleh proses pembangunan yang lebih mengutamakan pembangunan fisik dibanding pembangunan moral. Wisata-wisata yang dibangun pun lebih condong pada fenomena disneylanisasi dibanding menjaga wisata alam serta nilai lokalitas masyarakat.

Keempat, APBD adalah anggaran yang bersumber dari masyarakat yang dititipkan kepada pemerintah agar dapat di kelolah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun hal tersebut hanya sebatas mimpi bagi masyarakat, karena kertika di lihat dalam pengelolaan APBD Kota Batu dari T.A 2012-2014 ternyata terdapat.

Selama Tahun Anggaran 2012-2014, APBD Kota Batu terus menerus mengalami peningkatan angka defisit. Di sisi lain, angka SiLpa juga meningkat secara terus menerus, sehingga ada indikasi bahwa pemerintah kota Batu cenderung menganggarkan defisit pada perencanaan, meskipun pada realisasinya mengalami surplus. Hal tersebut di duga ada indikasih kesengajaan untuk mengharapkan agar bantuan dana perimbangan dari pusat di perbesar setiap tahunnya.

Oleh karenanya Koalisi merekomendasikan:

  1. Pemerintah kota batu wajib menjamin hak masyarakat atas informasi. Salah satu langkah yang dilakukan dengan membentuk satu instansi yang bertanggung jawab dalam penyampaian informasi publik
  2. Memperjelas keberpihakan pemerintah terhadap wisata yang berbasis komunitas dalam bentuk pengembangan kapasitas warga, pemasaran produk, manajemen, serta pencegahan konflik kepentingan warga.
  3. Pemerintah melakukan moratorium pembangunan wisata buatan.
  4. Pemerintah perlu memperkuat langkah konservasi mata air.
  5. Lakukan tindakan paksa terhadap wajib pajak yang menunggak.
  6. Pemerintah wajib melakukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam merancang program berbasis kebutuhan
  7. DPRD perlu melakukan evaluasi terkait proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran di kota batu
  8. Mengevaluasi tempat-tempat hiburan dikota batu dari segi administrasi perizinan dan dampak sosial masyarakat sekitar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.