Beranda Informasi Refleksi Pelaksanaan PPDB Dari Tahun ke Tahun Kota Malang

Refleksi Pelaksanaan PPDB Dari Tahun ke Tahun Kota Malang

111
0
BERBAGI

Momen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan momen tahunan yang ditunggu-tunggu oleh para calon siswa baru di semua jenjang. Ibarat sebuah negara yang memerlukan sirkulasi elit pada momen pemilu, PPDB menjadi momok yang cukup menegangkan karena tidak sedikit calon siswa yang gagal melanjutkan ke jenjang sekolah negeri yang diminati. Di Kota Malang, pada tahun 2020 jumlah lulusan SD dan MI sebanyak 14.825 anak, sedangkan total daya tampung 30 SMPN hanya sebanyak 6620 siswa.[1]Jumlah ini tidak lebih menampung setengah dari keseluruhan lulusan setingkat SD/ MI. Dengan persaingan yang ketat tersebut, tidaklah kaget jika banyak siswa-siswi yang kemudian frustasi karena tidak lolos ke jenjang sekolah negeri yang ia impikan. Barangkali faktor diatas juga mendorong angka putus sekolah di Kota Malang yang cukup tinggi.[2]

PPDB Dari Tahun ke Tahun

Masalah demi masalah pasti ditemui setiap tahun, pun dengan pola dan dampak yang beragam. Setiap kebijakan yang diambil pasti mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang mengikutinya.[3] Namun yang perlu disorot adalah, problem yang ada setiap tahun itu secara konsisten muncul tanpa menunjukkan perbaikan yang berarti. Pemerintah tidak mempunyai political will yang matang dalam proses perumusan kebijakan PPDB. Gambar dibawah ini menunjukan ringkasan kebijakan PPDB dari tahun ke tahun.

 2017201820192020
 Sistem zonasi menggantikan sistem kompetisi, adanya pembatasan kelas, adanya PPDB online dan offline. 55% reguler 5% luar kota malang  40% jalur online reguler  Lulusan SD/MI 15.000 daya tampung hanya 6000   *≤5% jalur prestasi  Pemerataan pendidikan untuk peningkatan kualitas dengan tetap mengakomodasi perbedaan kondisi daerah   *jika masih ada kuota bisa jalur prestasi  
Zonasi40% (20% untuk warga miskin & 20% sesuai zona)  60% (30% warga miskin & 30% masyarakat umum)  90%≥50%
Afirmasi   ≥15%
Mutasi  ≤5%≤5%
sumber : diolah penulis

Sedangkan problem yang muncul dari tahun ke tahun pun cukup beragam. Dibawah berikut ini adalah ringkasannya.

2017201820192020
– Aduan sekolah yang menjual seragam
– Kurangnya sosialisasi PPDB – KK terbitan 2017 tidak berlaku sebagai syarat PPDB – Persyaratan SKTM tidak sesuai dengan UU sisdiknas
– Kurangnya informasi di sekolah – Sosialisasi dari diknas kurang – Persyaratan SKTM untuk mendaftar jalur zonasi prasejahtera sulit didapat – Masih ditemukan sekolah yang menjual seragam– Kurangnya sosialisasi – Data koordinat tidak akurat & alamat tidak terdaftar – Server sering down – Petugas di sekolah kurang memberikan informasi secara detail  Kurangnya sosialisasi – Ketersediaan sekolah negeri tidak merata – Dikotomi sekolah unggulan – Website mengalami banyak kendala  
sumber : diolah penulis

Dalam catatan MCW, sistematika PPDB yang dilakukan secara online dimulai sejak tahun 2017. Tahun-tahun sebelumnya, sistematika PPDB secara keseluruhan diselenggarakan offline. Hasil penyisiran MCW, dari tahun 2017 hingga 2020 ada tiga masalah yang secara konsisten muncul, yaitu, kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendidikan kepada masyarakat, problem persoalan data kependudukan, serta problem server yang sering eror.

Tiga masalah tersebut selalu muncul disetiap tahunnya selain problem yang lain seperti ketersediaan sekolah negeri yang tidak memadai, dikotomi sekolah unggulan, sekolah yang masih menjual seragam, persyaratan pendaftaran yang tidak sesuai dengan peraturan, dll. Bagaimana tidak, dua tahun terakhir saja, PPDB untuk tingkat pendidikan dasar selalu dilaksanakan tujuh hari setelah hari raya. Hari-hari yang seharusnya masih kental  suasana bahagia, tiba-tiba dibebani dengan teknis pendaftaran yang njlimet dan ruwet. Demikianlah suara-suara dari para calon wali siswa yang seringkali masuk di aduan MCW. Hal ini menandakan persiapan yang memang kurang dari tahun ke tahun. Parahnya, masalah diatas sepertinya tidak berhasil ditangkap dengan baik oleh pemerintah terkait. Setiap tahunnya masyarakat disuguhkan dengan berbagai masalah baru yang muncul akibat kebijakan yang dikelola secara tertutup.

Kebijakan Yang Serampangan

Publik Kota Malang seharusnya masih ingat betul, pada hari Kamis, 23 Mei 2019, sekitar 50 orang dari para calon wali siswa di Kota Malang mendatangi DPRD Kota Malang dan Dinas Pendidikan. Mereka menuntut adanya keadilan terhadap anak-anaknya yang menjadi korban atas  sistem PPDB yang bermasalah. Akhirnya, beberapa tuntutan dari mereka difasilitasi dan berhasil masuk ke sekolah  yang dituju. Namun, tidak sedikit juga yang pulang dengan tangan hampa membawa kekecewaan saat bertemu anak-anaknya.

Pada tahun 2020, dalam website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang http://ppdb.malangkota.go.id/ terdapat penjelasan bahwa “Kesalahan dan ketidakakuratan adalah merupakan risiko yang tidak dapat diakomodir oleh sistem PPDB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang”. Pernyataan ini semakin mengafirmasi bahwa pemerintah memilih cuci tangan akan kewajibannya sebagai pelaksana kebijakan. Masyarakat sebagai penerima layanan justru kembali mendapat tekanan bertubi-tubi sehingga menimbulkan kebingungan-kebingungan baru. Pada situasi ini, relasi negara yang bertenggungjawab terhadap kondisi rakyatnya seolah tidak berlaku.

Di tahun 2020 pula, MCW mengajukan surat permohonan informasi NO. 31/K/BP-MCW/VI/2020 mengenai penggunaan sisa pagu kuota siswa yang tidak terisi. Poin D surat jawaban dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan no. 010/2469/35.37.73.401/2020 menjelaskan bahwa “saat ini sisa pagu tersebut sudah terpenuhi sesuai Permendikbud no. 44 tahun 2019 diperbolehkan untuk putra putri guru/ tenaga kependidikan dan masyarakat yang memaksa untuk difasilitasi di sekolah negeri juga melalui DPRD, KOREM, KOSTRAD, POLRESTA, ARHANUD ABD SALEH dan seijin  Bapak Walikota Malang.” Balasan tersebut memunculkan pertanyaan baru. Kenapa yang difasilitasi hanya masyarakat yang mempunyai jaringan orang-orang dengan jabatan tinggi itu, yang notabene “mapan”? Kenapa sisa pagu kuota tersebut tidak didistribusikan untuk masyarakat miskin yang lebih berkebutuhan untuk menempuh pendidikan sekolah negeri? Apakah dengan adanya mekanisme itu menutup kemungkinan jual beli kursi di sekolah? Sepemahaman penulis, didalam Permendikbud no. 44 tahun 2019 tidak ada nonmeklatur yang menyebutkan demikian,  yang ada adalah bahwa kuota mutasi bisa ditujukan untuk anak guru saja. [4]

Mengembalikan Perspektif

Wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.[5] Mungkin kalimat tersebut selayaknya tidak hanya menjadi landasan yurudis saja, melainkan landasan filosofis sistem pendidikan kita.  Jaminan akses terhadap pendidikan seharusnya dipenuhi oleh negara kepada masyarakatnya tanpa diskriminatif. Sehingga disini yang paling bertanggungjawab adalah negara, bukan rakyat. Negara memiliki kuasa[6]untuk menentukan kemana arah gerak laju pendidikan. Sedangkan, meskipun masyarakat sebagai pihak yang paling berkebutuhan, tidaklah sepatutnya dibebani dengan prosedur yang berbelit-belit dan menyusahkan. Bayangkan, ditahun lalu, tidak sedikit wali siswa yang  harus 24 jam melototi layar gadget atau komputer untuk sekadar mengecek website PPDB.

Sistem pendidikan di Indonesia memang menuntut siswa menyelesaikan target pembelajaran sesuai kurikulum. Guru pun akhirnya mengamini itu semua sebagai sebuah kebiasaan. Akhirnya, pendidikan tersimplifikasi menjadi ajang formalitas berburu gelar, dengan sedikit memikirkan substansi pembelajaran. Disini, PPDB bermakna sebagai pintu masuk calon siswa-siswi kita untuk memproyeksikan masa depannya. Dengan membuka pintu itu seluas-luasnya berarti sama dengan menabur harapan-harapan baru akan kemajuan sebuah peradaban. Hal ini yang sepatutnya kita pahami. Pendidikan kita seharusnya mendidik siswa untuk mempunyai perpesktif. Yaitu pendidikan yang mempelajari bagaimana siswa seharusnya belajar, “belajar bagaimana caranya belajar”, bukan “belajar untuk dapat apa?”


[1] https://suryamalang.tribunnews.com/2020/04/30/3-smpn-baru-kota-malang-mulai-terima-60-siswa-tampung-ppdb-zonasi-mulyorejo-gadang-dan-poleman?page=2.

[2] Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Malang 2020 (data BPS Kota Malang)

[3] Sebagai contoh, di tahun 2020, kuota yang ditetapkan sejumlah 30% jalur prestasi mengakibatkan mayoritas pendaftar mempermasalahkan jalur prestasi yang memakai nilai rapot, dikarenakan rataan nilai masing-masing sekolah yang berbeda.

[4] Hal ini tidak ada sangkutpautnya dengan orang-orang yang disebut (DPRD, KOREM, KOSTRAD, POLRESTA, ARHANUD ABD SALEH dan seijin  Bapak Walikota Malang)

[5] Pasal 34 ayat 2 UU sisdiknas no. 20 tahun 2003

[6] Aparatus negara, anggaran, sistem kebijakan, tenaga ahli pendidikan, dll

Ditulis oleh : Adi Susilo (Unit Pendidikan Publik MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.