Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Rehabilitasi Ruang Kerja Pemkot Malang Abaikan Wong Cilik

Rehabilitasi Ruang Kerja Pemkot Malang Abaikan Wong Cilik

129
0
BERBAGI

DSC_1051Malang, 14/08/2015. Berdasarkan hasil kajian Malang Corruption Watch (MCW), adanya rehabilitasi 3 ruang kerja Pemkot (Ruang kerja Walikota, Wawalikota, dan Sekda Kota Malang) dirasa telah melukai hati masyarakat Kota Malang khususnya mereka yang terkena dampak program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dari hasil aduan warga yang didapat MCW, mereka sangat menyangkan kebijakan Walikota Malang yang begitu banyak menghamburkan ‘uang rakyat’ dengan nominal hampir 1 M tersebut, pasalnya, mereka mereka memberikan kesaksian bahwa selama ini jargon Walikota Malang yang katanya “Peduli Wong Cilik” ternyata harus ditelah pahit oleh ‘wong cilik’ itu sendiri.

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2015, Pemerintah Kota Malang mengalokasikan dana sebesar Rp.784.522.000 untuk Rehabilitasi Ruang Kerja Pemkot Malang. Berdasarkan informasi yang didapat oleh Divisi Monitoring korupsi Pelayanan Publik (MKPP) Malang Corruption Watch (MCW), pada tanggal 28 Juli 2015 Unit LayananPengadaan (ULP) Pemerintah Kota Malang mengedarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan dengan Nomor: 027/2188/ULP/35.73.121/2015. Adapun ruang kerja yang akan direhabilitasi antara lain: 1 yang mana ketiganya dianggarkan melalui pagu anggaran SKPD Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Malang. Pelelangan dimenangkan oleh CV. Grand Jaya dengan hasil evaluasi ‘Memenuhi Persyaratan’ dan HargaTerkoreksi sejumlah Rp. 762.899.000. Sementara itu, lampiran realisasi anggaran dalam LKPJ Kota Malang Tahun 2014 tercatat bahwa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Wilayah Sekretariat Daerah Kota Malang sudah melakukan renovasi bangunan Kantor Bagian Umum melalui pagu anggaran sebesar Rp. 1.450.000.000, dengan realisasi Rp. 1.321.889.000 (1,3 M).

 


Dilain sisi, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang TA 2015 tercatat bahwa program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Sarana Lingkungan (SARLING) dianggarkan sebesar Rp. 498.389.000. Pada tahap pertama untuk Rehabilitasi RTLH sendiri menelan Rp. 160.000.000 yang dialokasikan untuk 16 Rumah, dimana masing-masing penerima mendapatkan 10.000.000 dengan rincian 11,5 % untuk pajak atau sekitar Rp. 1.150.000. Dalam proses pengerjaan, Dinas Sosial menunjuk krekanan (kontraktor) untuk memberi talangan dana awal dan bertanggungjawab atas administrasi laporan pertanggungjawaban (LPJ). Dari beban kerja tersebut, rekanan berhak mengambil keuntungan minimal 10 persen atau sebesar Rp. 850.000.artinya ada sisa dana sebesar Rp. 8.000.000 untuk dana rehabilitasi rumah. Dana Rp. 8.000.000 tersebut digunakan untuk material bangunan dan membayar tukang. Jika ditaksir estimasi biaya untuk membayar tukang sebesar Rp. 1.500.000, maka bersih yang diterima warga untuk bahan material hanya sebesar Rp. 7,500.000. Besaran angka akhir ini bisa dibandingkan dengan kondisi rumah yang akan direhab.

Dari dua hal tersebut terdapat beberapa hal yang perlu disoroti. Pertama, Rehabilitasi Ruang Kerja Pemkot Malang dipandang tidak perlu dilakuka nmengingat pada APBD tahun 2014 sudah ada anggaran yang cukup besar untuk melakukan pemeliharaan rutin; Kedua, Jumlah anggaran untuk rehabilitasi dipandang terlalu besar jika hanya untuk ruang kerja Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekda; Ketiga, Pemerintah Kota Malang menutup mata terkait program RTLH, jika dibandingkan Anggaran untuk rehabitasi ruang kerja pemkot dengan Anggaran RTLH terdapat selisih yang sangat besar (perbandingannya 1 Rumah untuk Program RTLH sebesar Rp. 10.000.000, sedangkan untuk Rehabilitasi Ruang kerja 1 ruangan sebesar Rp. 254.299.000) Hal tersebut menunjukan program rehabilitasi ruang kerja pemkot tidak sesuai dengan jargon “Peduli Wong Cilik”; Keempat, Implementasi program RTLH yang awalnya digadang-gadang dapat mengurangi perumahan kumuh justru menimbulkan permasalahan baru, salah satunya adalah terdapat aduan terkait pengerjaan Rumah yang tidak selesai dan terkesan seadanya; Kelima, Program RTLH berpotensi mengarah pada Korupsi, Anggaran yang seharusnya dihabiskan untuk pembangunan, ternyata masih ada sisa, sedangkan untuk pelaporan sisa tidak disampaikan kepada penerima program.

Oleh karena itu (Malang Corruption Watch dan Warga Kota Malang) merekomendasikan. Pertama; Meminta Walikota Malang untuk membatalkan Rahabilitasi Ruang kerja Pemkot Malang karena mengabaikan kepentingan “Wong Cilik”; Kedua, Meminta DPRD untuk membentuk Pansus terhadap Program RTLH yang menimbulkan banyak masalah; Ketiga, jika Program RTLH tetap dilanjutkan, maka Anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan Penerima (melihat bahwa Anggaran Rp.10.000.000 kurang mampu mengakomodir, maka dalam program RTLH perlu adanya penambahan anggaran), jika Anggaran tetap sama, maka program RTLH harus dihentikan agar tidak menimbulkan permasalahan baru.

CP:
– Musyawir/Fahrudin (MCW)
– Warga (Bu Mustaqim/cakWondo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.