Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Rekomendasi Publik Untuk Satu Tahun Kepemimpinan Wali Kota Malang

Rekomendasi Publik Untuk Satu Tahun Kepemimpinan Wali Kota Malang

88
0
BERBAGI

IMG_20141022_164851

Kota Malang, 22/10/2014_ Rabu (22/10/2014), MCW bersama beberapa warga, akademisi, dan harian surya bertemu dengan Walikota Malang, H. Moh. Anton di Balaikota. Pertemuan ini sebagai tindak lanjut dari forum diskusi publik tiga minggu yang lalu untuk memberikan beberapa rekomendasi publiK untuk peningkatan kualitas kinerja Pemkot Malang empat tahun kedepan. Dalam pertemuan kali ini, Walikota Malang, H. Moh. Anton akan menindaklanjuti dengan segera apa yang kami diskusikan.
Setahun Kepemerintahan H. Anton dan Sutiaji telah diperingati beberapa saat lalu. Tentunya Masyarakat tidak boleh beringatan pendek terkait dengan janji yang sudah diucapkan ketika kampanye. Janji tersebut sudah jelas tertuang dalam visi-misi Kota Malang dan kami menilai sudah cukup ideal. Visi-Misi Kota Malang yang mulia ini tentunya harus dicapai oleh Walikota dan Wakil Walikota dalam waktu 5 tahun, yang tentunya dibantu oleh segenap aparatur yang ada. Kami yakin sejauh benar-benar peduli wong cilik, masyarakat juga tidak akan lepas tangan dan secara sukarela terlibat dalam pembangunan.
Tiga pekan lalu MCW bersama beberapa akademisi dan perwakilan warga telah melakukan diskusi terkait 1 tahun kinerja pemerintah Kota Malang. Diskusi tersebut disambut dengan baik dan pada akhirnya hari ini kami kembali dapat beraudiensi dengan Walikota Malang untuk membahas beberapa isu strategis sebagai berikut:
1. Political Equality, berkaitan dengan sejauh mana pemimpin yang terpilih membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan suaranya dalam pemilihan dan pengambilan keputusan, membentuk asosiasi politik dan menggunakan hak kebebasan berbicara. Berdasarkan data survei yang pernah dilakukan oleh MCW terkait pelayanan publik, keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan terkait pelayanan masih kurang. Partisipasi politik dalam arena kebijakan dirasa masih cukup minim. Begitu pula keleluasaan publik untuk mengusulkan kebutuhan pembangunan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dipenuhi APBD masih sangat minim.
2. Local Accountability, yaitu pemerintah lokal bertanggung jawab dengan mengedepankan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat adalah tujuan dari otonomi. Namun di kota malang berdasarkan data yang kami kumpulkan, pelayanan masih mendapat nilai yang kurang baik. Walaupun perlu diakui beberapa pelayanan meningkat. Sebanyak 67% dari total sampel yang tersebar di lima kecamatan di Kota Malang, masyarakat yang mengalami keluhan pelayanan publik mengaku tidak selesai masalahnya setelah mengadu ke lembaga terkait. Hal ini menandakan keterjaminan dan kepastian pelayanan belum ada.
3. Local Responsiveness, berkaitan dengan keseriusan pemerintah lokal dalam meningkatkan akselerasi pembangunan sosial ekonomi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah kota malang masih kurang responsif dalam beberapa hal terkait pemanfaatan potensi lokal guna melipatgandakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Begitu juga dengan sektor non formal yang tidak terfasititasi kepentingan ekonominya. Inovasi daerah masih sangat kurang, bahkan tidak ada pembeda atau ciri khas yang sudah dilakukan 1 tahun kepemerintahan. Termasuk responsivitas terhadap dugaan kasus korupsi dan upaya pelembagaan pemberantasan korupsi di tubuh birokrasi masih kurang.
Untuk itu kami memberikan beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan oleh walikota malang:
1. Ruang partisipasi publik harus ditingkatkan. Baik dalam perumusan, complain, maupun control terhadap produk kebijakan dan layanan.
2. Sudah saatnya Pemkot Malang terbuka atas segala akses informasi yang diminta publik. Sejauh itu masih dalam koridor UU Keterbukaan Informasi Publik.
3. Agenda pemberantasan korupsi harus ditingkatkan. Baik melalui reformasi birokrasi maupun pengetatan kontrol terhadap SKPD dibawahnya. Selain itu, juga perlu membangun zona-zona anti korupsi di setiap SKPD.
4. Pemerintah Kota Malang harus serius dalam upaya perbaikan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dimanifestasikan dalam pembuatan Stadart Pelayanan Publik yang partisipatif. Sehingga melindungi pengguna layanan publik dan memberikan kepastian layanan. Hal ini juga berdasarkan 1000 petisi yang MCW kumpulkan dari warga
5. Maksimalisasi kinerja birokrasi Pemerintah Kota Malang terlebih dengan bergantinya Sektretaris Daerah Kota Malang dapat mendobrak kinerja aparatur ke arah lebih baik.
6. Memperbanyak ruang publik dan ruang terbuka hijau untuk masyarakat serta mengurangi pembangunan yang tidak berdasarkan pada keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi.
7. Mengevaluasi Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2014 tentang pungutan penyelenggaraan pendidikan dan pungutan dana investasi pendidikan pada SMA dan SMK.
Demikian risalah ini kami buat dengan mengedepankan kerendahan hati dan niat baik untuk bersama-sama melakukan perubahan.

Hayyik Ali MM: Wakil koordinator eksternal MCW

HUTRI AGUSTINO: Dosen FISIP UMM

HARIS EL MAHDI: Dosen Sosiologi Brawijaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.