Beranda Suara Rakyat Rilis Pers RELASI ADANYA INDIKASI KORUPSI DENGAN LEMAHNYA PENCATATAN ASET DAERAH KABUPATEN MALANG

RELASI ADANYA INDIKASI KORUPSI DENGAN LEMAHNYA PENCATATAN ASET DAERAH KABUPATEN MALANG

81
0
BERBAGI

Peraturan dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milih daerah dan Perda Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik daerah menyebutkan bahwa Barang milik daerah adalah semua barang  yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Hal ini juga sesuai dengan. sehingga barang miliki daerah merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan daerah. oleh karena itu penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola aset tersebut secara memadai.

Dalam pengelolaan aset daerah harus mempertimbangkan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahan pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah sehingga arah pembangunan dibidang pengelolaan aset daerah dapat terintergrasi dan terprogram dengan baik.

Untuk mendukung aset daerah kabupaten Malang yang baik diperlukan adanya pengelolaan aset daerah kabupaten malang secara efektif dan efeksien guna menciptakan pemerintahan yang bebas dari Korupsi. Akan tetapi MCW menilai bahwa pencatatan aset di Kabupaten Malang dilaksanakan secara Maksimal.

Pertama, MCW menilai bahwa alokasi anggaran Untuk pengelolaan aset daerah Kabupaten Malang Cukup Besar, apabila melihat di APBD Kabupaten Malang 2018, terdapat Mata Anggaran yang di gunakan Untuk Pengamanan aset daerah di kabupaten Malang misalkan dengan;

No Pelaksana Program Besaran anggaran Keterangan
1 Badan Pengelola keuangan dan aset daerah Inventarisasi dan validasi data barang milik daerah 650 juta Bersumber dari APBD kabupaten Malang Tahun 2018
2 Badan Pengelola keuangan dan aset daerah Pengamanan barang milik daerah 600 juta Bersimber dari APBD Kabupaten Malang Tahun 2018
3 Dinas Pertanahan Program Inventarisasi dan penyediaan tanah aset pemerintah kabupaten Malang 34.8 M Sumber APBD kabupaten Malang Tahun 2018

 

Oleh karena itu, alasan pemerintah Kabupaten Malang terkait lemahnya pencatatan asetdi karenakan banyaknya jumah aset dan kurangnya tenaga untuk melakukan pencatatan aset daerah kabupaten malang seharusnya tidak dijadikan alasan lemahnya Pencatatan aset.

Kedua, lemahnya Pencatatan Aset daerah kabupaten Malang akan berpotensi terjadiny masalah hukum yang mengakibatkan indikasi adanya Korupsi, argument ini berdasarkan ;

  1. ditahannya mantan Lurah sedayu Kabupaten Malang oleh Kejaksaan Kepanjen Kabupaten yang menyalahgunakan tanah bengkok yang merupakan aset dari Kabupaten Malang.
  2. Adanya Temuan MCW di audit BPK tahun 2008, menjelaskan bahwa pencatatan aset tetap kantor dan gedung kantor pada neraca Per 31 Desember 2008 pemerintah Kabupaten Malang yang merupakan hasil tukar menukar denga pihak ketiga belum didukung dengan bukti formal yang memadai karena tidak memiliki dasar hukum yang sah. Sehingga mengakibatkan Pencatatan nilai tanah Rp1.532.558.674,00 dan bangunan Rp12.964.237.957,00 pada neraca per 31 Desember 2008 Pemkab Malang belum mempunyai kepastian hukum yang kuat serta Pelaksanaan perjanjian tukar menukar tanah dan bangunan aset antara Pemkab Malang dan PT ACA tidak dapat dipertanggungjawabkan.
  3. Adanya temuan MCW mengenai dugaan penyalahgunaan tanah kas Desa Di kabupaten Malang yang saat ini dimanfaatkan sebagai wanaha permainan unggulan di Kabupaten Malang.

Adapun rekomendasi yang di berikan oleh MCW terkait masalah tersebut adalah sebagaimana berikut ini :

  1. MCW mendorong Pemerintah Kabupaten Malang untuk Segera menyelesaikan pencatatan aset daerah Kabupaten Malang.
  2. Mendorong Pemerintah Kabupaten Malang Untuk segera mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat pencatatan aset daerah Kabupaten Malang.
  3. MCW mendorong Kepada pihak Penegak Hukum Untuk melakukan penindakan penyalahgunaan aset Daerah Kabupaten Malang.
  4. MCW mendorong DPRD kabupaten Malang menjalankan Fungsi Pengawasan terkait lemahnya pencatatan aset di kabupaten Malang.

Kontak Person : Ibnu Syamsu Hidayat ( Divisi Advokasi MCW )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.