Beranda Suara Rakyat Rilis Pers REVITALISASI FUNGSI DPRD UNTUK MEWUJUDKAN KABUPATEN MALANG BEBAS KORUPSI

REVITALISASI FUNGSI DPRD UNTUK MEWUJUDKAN KABUPATEN MALANG BEBAS KORUPSI

30
0
BERBAGI

Malang, (29/10/2018). Pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Malang, Rendra Kreshna sebagai tersangka dua kasus sekaligus. Pertama, dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Malang pada tahun 2010-2013 dan yang kedua, dugaan korupsi gratifikasi pada beberapa Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Pemerintah Kabupaten Malang.

Dua dugaan kasus korupsi terebut, menjadi gambaran yang jelas bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Malang tidak serius dalam urusan penyelenggaraan Negara dan masih belum “bersih”. Ketidak seriusan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Negara, ditambah adanya beberapa indikasi korupsi tidak lepas dari kurang maksimalnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

DPRD sebagai lembaga yang terpisah dari Pemerintah Daerah mempunyai independensi dan fungsi tersendiri. Sesuai Pasal 365 Undang-undang Nomor 17 tahun 2004 jo. Undang-undang no 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), DPRD mempunyai tiga fungsi utama yaitu Pengawasan, Legislasi dan Penganggaran.

Kurang maksimalnya fungsi DPRD tersebut mengakibatkan kinerja Pemerintah Daerah kurang terkendali. Puncaknya adalah korupsi yang berakibat buruk pada kualitas pelayanan publik. Di bidang pendidikan misalnya, buruknya kualitas lulusan, infrastruktur pendidikan sampai masih adanya pungutan di beberapa Sekolah Negeri menjadi akibat yang dirasakan masyarakat karena korupsi yang terjadi.

Oleh karena itu, MCW berusaha mendorong peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Malang sehingga penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Malang bisa berjalan dengan maksimal. Melalui kegiatan hearing, MCW menyampaikan beberapa permasalahan berdasarkan fungsi DPRD sebagai berikut:

Pertama, lemahnya fungsi Pengawasan mengakibatkan terjadinya beberapa indikasi Korupsi sebagai berikut:

  1. Indikasi Korupsi DAK Pendidikan 2010-2013 pada Dinas Pendidikan
  2. Dugaan tukar menukar aset Pemerintah dengan pihak ketiga bermasalah pada tahun 2008 yang melibatkan Pemerintah Daerah, Swasta dan BPKAD
  3. Dugaan korupsi Sumber Daya Alam dengan terbitnya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bermasalah pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2012
  4. Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Sumedang sejak tahun 2013 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
  5. Dugaan korupsi Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
  6. Dugaan korupsi Pengadaan Bawang Merah dan Pembangunan Jalan Usaha Tani pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.
  7. Dugaan korupsi pungutan mutasi jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah
  8. Dugaan Korupsi Dana Kapitasi pada Dinas Kesehatan sejak tahun 2014-2018

Kedua, lemahnya Fungsi Penganggaran oleh DPRD Kabupaten Malang mengakibatkan permasalahan sebagai berikut:

  1. Pendapatan dan Target Pendapatan rendah padahal realisasi tahun sebelumnya sudah melebihi target
  2. Belanja Langsung Sektor Pendidikan hanya 6% pada tahun APBD 2018 dan 7% pada RAPBD 2019
  3. Belanja Langsung sektor Kesehatan di bawah 10% sejak tahun 2017, ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2015 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Malang
  4. Silpa (Sisa Lebih Penghitungan Anggaran) tiga tahun terkahir terus meningkat pada angka rata-rata 287 M.

Ketiga, lemahnya Fungsi Legislasi oleh DPRD Kabupaten Malang mengakibatkan permasalahan sebagai berikut:

  1. Dua Pasal pada Raperda Pendidikan Kabupaten Malang bermasalah.

Pertama, Pasal 12 Perda No 7 tahun 2009 (Perda lama) tidak dihapus atau dirubah oleh Raperda, yang berbunyi: “Orang tua/wali murid peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi orang tua/wali murid peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kedua, Pasal 43 ayat (1) Perda No 7 tahun 2009 (Perda lama) tidak dirubah, yang berbunyi: “Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari Belanja Daerah”.

Rekomendasi

  1. Mendorong DPRD Kabupaten Malang untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami permasalahan Korupsi di Kabupaten Malang.
  2. Mendorong DPRD Kabupaten Malang untuk memaksimalkan fungsinya yaitu, Pengawasan, Penganggaran dan Legislasi untuk perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Malang pasca kasus korupsi.

Cp. Afif M. (Divisi Korupsi Politik MCW) – 083834485117

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.