Ritual Kendi IKN dan Terulangnya Ketiadaan Partisipasi Masyarakat Adat

BERBAGI

Tepat pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 lalu, publik nasional mulai dikejutkan dengan serangkaian prosesi pembukaan Ibu Kota Nusantara yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo beserta para menteri dan gubernur seluruh Indonesia dan prosesi tersebut dilakukan di titik nol Ibukota Nusantara yang sedianya akan menjadi titik awal bagi pembangunan ibukota baru Indonesia dalam beberapa tahun kedepan.

Sebagaimana pernyataan Jokowi sejak kampanye menjelang Pilpres 2019 pada tiga tahun lalu yang menyatakan bahwa ibu kota Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan, janji Jokowi tersebut saat ini telah direalisasikan oleh pemerintah dan DPR melalui pengesahan Undang-Undang Ibukota Negara yang menjadi landasan hukum bagi pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur pada tanggal 18 Januari 2022 lalu.

Sebagaimana program pembangunan ibukota baru yang nantinya diantara persimpangan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, keberadaan undang-undang ini telah menjadi legitimasi bagi pemerintahan Jokowi untuk mulai membangun ibukota tersebut pada tahun ini dan Jokowi turut menyatakan bahwa pemindahan ibu kota ini akan dilakukan secara bertahap dengan tertuju pada lima tahapan pembangunan yang rencananya akan selesai pada tahun 2045.

Tahapan pertama dari pembangunan ibukota yang telah dinamai dengan nama Nusantara ini akan dilangsungkan pada tahun 2022-2024 dan pembangunannya tertuju pada pembangunan infrastruktur dasar berupa perumahan ASN, TNI, POLRI, dan BIN hingga perpindahan sebagian personel dari keempat lembaga tersebut untuk penempatan pertahanan dan keamanan terlebih dahulu sebelum pembangunan infrastruktur perkotaan hingga pemerintahan pusat pada tahap selanjutnya, sehingga penempatan mereka akan didayagunakan dalam melindungi pembangunan KIPP (Kawasan Induk Pusat Pemerintahan) hingga selesainya pembangunan tahap pertama pada tahun 2024.

Tidak hanya pembangunan infrastruktur dasar yang direncanakan akan dimulai pada Juli 2022, pembentukan lembaga negara pengelola ibukota baru pun juga sudah disahkan melalui Otorita IKN sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang tersebut, dimana Otorita IKN ditetapkan sebagai lembaga setingkat kementerian yang berwenang dalam menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibukota baru Indonesia yaitu Nusantara pada beberapa tahun kedepan dan lembaga ini akan dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN yang pengangkatannya ditunjuk langsung oleh Presiden tanpa melibatkan Pilkada sebagaimana yang saat ini masih digunakan pada DKI Jakarta.

Penunjukkan Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan Dhony Rahajoe kemudian seolah menunjukkan keseriusan Jokowi untuk segera melakukan perpindahan ibukota secepat mungkin dan Otorita IKN yang telah resmi berfungsi saat ini nantinya akan menjadi pelaksana tugas utama dan sekaligus pimpinan fungsional dalam pembangunan IKN hingga 2045.

Berkaca pada pengesahan UU IKN oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang hanya membutuhkan waktu 42 hari, memang pembahasan undang-undang ini juga menuai kritik dari masyarakat karena waktunya terlampau cepat untuk pembahasan satu undang-undang dan pembahasannya tersebut disinyalir nir-partisipasi alias tidak melibatkan partisipasi yang substansial komprehensif dari berbagai elemen masyarakat serta pembahasannya pula yang tidak transparan dan akuntabel di hadapan publik, sebagaimana hal sama yang terulang kembali dalam pengesahan UU Cipta Kerja hingga UU Minerba, dan pengesahan UU ini seolah menjadikan DPR sebagai “lembaga stempel” bagi ambisi Jokowi untuk memindahkan ibukota negara, sehingga tak ayal apabila undang-undang ini kemudian kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh berbagai pihak seperti Din Syamsuddin, Faisal Basri, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Tidak hanya pembahasannya yang cenderung cepat, pengesahan UU IKN yang disetujui oleh hampir semua fraksi di DPR, dengan lagi-lagi hanya PKS yang menolak pengesahan tersebut sebagai satu-satunya oposisi di parlemen, dapat dilihat bahwasannya komposisi parlemen yang sebagian besar dihuni oleh partai koalisi pemerintahan menunjukkan bahwa parlemen kembali selaras dengan Jokowi terkait program pemindahan ibukota tersebut dan pengesahan tersebut kemudian membuka jalan bagi Jokowi untuk meninggalkan warisan politiknya atau dikenal sebagai political legacy berupa pengesahan IKN sebagai ibukota baru Indonesia sebelum habis masa jabatannya pada 20 Oktober 2024 mendatang, sehingga dengan soliditas eksekutif dan legislatif dalam memenuhi warisan politik Jokowi tersebut, maka banyak pihak yang ragu akan pembangunan IKN tersebut pasca Jokowi tidak lagi menjadi presiden meski Undang-Undang nya sudah diresmikan.  

Terlepas dari berbagai penolakan dari masyarakat dan berbagai kontroversinya, pemerintah tetap melakukan upacara seremonial di titik nol IKN dengan tertuju pada dua agenda utama, yaitu ritual kendi yang dilangsungkan pada Senin tanggal 14 Maret 2022 dan kegiatan perkemahan di IKN yang dilangsungkan oleh Jokowi dan beberapa menterinya pada tanggal 13-15 Maret 2022 lalu.

Kegiatan ritual kendi IKN menjadi hal yang paling disorot oleh media nasional dan publik lebih khususnya, dikarenakan ritual ini seolah menjadi tradisi yang akan menjadi awalan bagi pembangunan ibukota baru dan ritual tersebut dihadiri oleh beberapa menteri dan perwakilan pemimpin dari seluruh provinsi mulai dari Aceh hingga Papua.

Acara seremonial tersebut dilakukan dengan instruksi Presiden kepada seluruh gubernur untuk membawakan tanah dan air dari masing-masing provinsi, yang mana kedua elemen tersebut nantinya akan disatukan di titik nol IKN sebagai wujud simbolis persatuan bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi “legitimasi kultural” bagi pembangunan IKN oleh karena tanah dan air Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Tercatat sekitar 28 gubernur dari seluruh provinsi ikut menghadiri acara tersebut – dengan 6 gubernur lainnya berstatus tidak hadir dan diwakilkan oleh wakil gubernur maupun staf terdekat gubernur – dan acara tersebut telah berhasil menyatukan semua tanah dan air dari masing-masing provinsi di titik nol IKN yang kemudian acara selanjutnya tertuju pada kegiatan perkemahan presiden dan beberapa menteri pada malam hari.

Ritual tersebut memang menjadi kegiatan simbolis dari pemerintah dalam memulai pembangunan IKN tahap satu, dimana visi-misi pemerintah untuk membangun ibukota yang berbeda dari sebelumnya dan kota tersebut nantinya juga akan nilai-nilai kebhinekaan dan persatuan Indonesia melalui representasi penyatuan tanah dan air dari seluruh Indonesia kedalam tanah IKN.

Selain itu, ritual tersebut juga menjadi perwujudan dari tekad kuat bangsa akan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana Argo memandang bahwa perwujudan tersebut terlihat dari partisipasi semua daerah melalui tanah dan airnya masing-masing dan ritual yang diiringi dengan do’a ini akan memperkuat ikatan dan solidaritas dari semua elemen bangsa, sehingga ritual ini harapannya menjadi fondasi awal dari persatuan bangsa yang akan dicerminkan dari ibukota baru nantinya. Namun demikian, ritual kendi tersebut tidak lepas dari kontroversi yang terjadi diantara masyarakat adat, dimana pematokan lahan untuk pembangunan IKN pun tidak lepas dari pengambilan tanah milik masyarakat adat tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan mereka sebagai pemilik tanah yang sah.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sebagai pihak LSM yang mengadvokasi masyarakat adat memaparkan bahwa IKN tentu membutuhkan lahan yang luas – sebagaimana yang dinyatakan oleh Kementerian PUPR yaitu sekitar 256.000 hektar – dan kebutuhan untuk peralihan kepemilikan lahan kepada negara untuk pembangunan IKN tentu akan mengorbankan sebagian besar tanah milik adat untuk dikonversi menjadi tanah milik negara, yang mana apabila konversi tersebut tidak dilakukan secara berkeadilan maka akan ada 20.000 masyarakat adat yang menjadi korban dari perampasan lahan oleh negara demi pembangunan IKN.

Hal tersebut memang bertentangan dengan janji yang dinyatakan oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, yang mana ia pernah berjanji bahwa lahan IKN merupakan lahan milik negara dan lahan hutan produksi dan tidak sejengkal pun pemerintah mengambil tanah milik adat, dan janji tersebut nyatanya tidak terpenuhi sebagaimana laporan dari media bahwa terdapat beberapa masyarakat adat yang lahannya tiba-tiba dipatok secara sepihak oleh pemerintah demi membangun IKN dan terdapat sekitar 40 persen areal IKN yang merupakan tanah milik adat.

Tidak hanya itu, AMAN pun menilai bahwa UU IKN yang telah ditetapkan oleh pemerintah memang pada dasarnya tidak responsif dan partisipatif kepada masyarakat adat di Kalimantan Timur sebagai penduduk asli di kawasan IKN, dimana pasal-pasal yang tertuang dalam undang-undang tersebut sekali lagi tidak mencantumkan klausul penghormatan dan perlindungan masyarakat adat yang terdampak proyek IKN dan sekaligus memberikan ketentuan hukum yang mengikat terhadap perlindungan tersebut seperti pemberian kompensasi terhadap lahan yang digunakan, konsultasi publik secara utuh antara pemerintah dengan masyarakat adat, dan lain sebagainya, sehingga potensi terjadinya marginalisasi masyarakat adat akan semakin besar sepanjang berlangsungnya pembangunan IKN dalam beberapa waktu kedepan.

Penyetujuan UU IKN yang tidak substantif dan komprehensif oleh DPR sekali lagi menunjukkan bahwa ambisi pemerintah untuk pembangunan ibukota baru memang tidak direncanakan secara matang dan melihat segala konsekuensi dibalik pembangunan tersebut, yang mana kepentingan perkumpulan oligarki lebih diperhatikan daripada aspirasi masyarakat adat di wilayah ibukota baru tersebut. Selain itu, fenomena terulangnya ketiadaan partisipasi dari masyarakat adat hingga pemerintah setempat baik dalam perumusan UU IKN hingga penetapan lahan untuk pembangunan IKN, juga sekali lagi mencerminkan bahwa di negara yang kaya dan subur ini pemerintah justru tidak menghormati kearifan lokal secara utuh dan hak-hak agraria yang dimiliki oleh masyarakat adat.

Apabila sikap pemerintah tersebut terus berlanjut hingga selesainya pembangunan IKN pada tahun 2045, bukan tidak mungkin bahwa konflik agraria antara pemerintah dengan masyarakat adat akan kembali meningkat seperti konflik-konflik di wilayah lainnya dan marginalisasi masyarakat adat demi kepentingan ekonomi nasional juga menjadi hal yang tidak terhindarkan dalam beberapa waktu kedepan, sehingga pembangunan dan ritual kendi IKN yang berlangsung minggu lalu tersebut juga sarat akan permasalahan yang belum dituntaskan oleh para pemangku kepentingan terkait, khususnya Presiden Jokowi dan jajarannya.

Penulis: Dhen Favian, Pengamat Politik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.