Beranda Suara Rakyat Rilis Pers RK MEMIMPIN DARI PENJARA

RK MEMIMPIN DARI PENJARA

14
0
BERBAGI

Masih lekat dalam ingatan kita bagaimana kegemparan terjadi saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan di berbagai instansi pemerintahan Kabupaten Malang. Keingin tahuan publik selama sepekan pada waktu itu akhirnya terjawab saat KPK melakukan penetapan tersangka kepada Bupati Malang berinisial RK, serta dua pengusaha berinisial EAT dan AM pada tanggal 11 Oktober 2018.

Setelah penetapan tersangka tersebut, kemudian RK, EAT dan AM ditahan oleh KPK sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai sampai saat ini. Praktis setelah menyandang kasus sebagai tersangka dan ditahan KPK, status sebagai Bupati Malang yang diemban
RK menjadi nonaktif.
Menyadari kekosongan posisi Bupati Malang, Gubernur Jawa Timur lewat Surat Perintah Tugas nomor 131.142/1104/011.2/2018 tanggal 16 Oktober 2018. Surat
Perintah Tugas tersebut memerintahkan kepada Sanusi sebagai Wakil Bupati Malang untuk:

  1. Menjalankan Tugas dan Wewenag Bupati Malang sebagaimana dimaksudkan
    dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
    tentang Pemerintahan Daerah, selama Sdr. Bupati Malang ditetapkan sebagai
    tersangka dan dilakukan penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
    untuk kepentingan penyidikan;
    2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Malang

Jika kita cermati lebih lanjut, poin nomor 2 surat tersebut bertentangan dengan konsiderannya yaitu Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakir dirubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 (UU Pemda). Pasal 65 ayat (3) UU Pemda berbunyi “Kepala Daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya…..”. Lebih lanjut, Pasal 65 ayat (4) UU Pemda menyatakan bahwa “Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah”

Oleh karena itu, perintah Gubernur Jawa Timur kepada Wakil Bupati Malang pada poin nomor 2 yaitu “melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Malang” bertentangan dengan UU Pemda. Bupati Malang (nonaktif) dilarang melaksanakan tugas dan wewenangnya selama masa tahanan dan digantikan oleh Wakil Bupati Malang sepenuhnya.

Kesalahan tersebut adalah fatal, mengingat tersangka/terdakwa kasus korupsi yang ditangani KPK lebih dari 99% diputus bersalah. Maka dari itu, hampir dipastikan RK nantinya akan divonis bersalah atas tindak pidana korupsi. Walaupun belum benar-benar dinyatakan bersalah oleh hakim, tidak sepantasnya RK masih berperan dalam jalannya pemerintahan di Kabupaten Malang berdasarkan Pasal 65 ayat (3) UU Pemda di atas.

Selain itu, kesalahan Surat Perintah Tugas tersebut pada poin 2 diduga akan membuat Sanusi sebagai pelaksana tugas dan wewenang Bupati sementara masih bergantung pada RK. Dugaan itu diperkuat dengan beberapa informasi yang diperoleh oleh MCW bahwa jajaran pimpinan Pemerintahan Kabupaten Malang diduga menjenguk RK ke enjara untuk “berkonsultasi”.

Sangat disayangkan, RK sebagai Bupati Malang (nonaktif) tidak kunjung mengundurkan diri. Hal tersebut kontras dengan apa yang ia lakukan saat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan Partai Politik. Hal ini memang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun tentu hal ini mencederai etika publik. Seolah RK lebih mementingkan nama baik partai politikya dari pada daerah yang dipimpinnya.

Fakta-fakta di atas diperparah dengan tumpulnya fungsi controlling DPRD Kabupaten Malang. Seperti yang tercantum pada Pasal 365 UU nomor 17 tahun 2014 jo. UU no 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) bahwa salah satu fungsi DPRD adalah funngsi pengawasan kepada eksekutif. Kurang berjalannya fungsi pengawasan dari DPRD kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malang mengakibatkan Pemda berjalan sendiri dan tidak sesuai dengan kehendak wakil rakyat tersebut

Oleh karena itu, Malang Corruption Watch (MCW) mewakili masyarakat Kabupaten Malang menyampaikan:

  1. Mendesak Gubernur Jawa Timur untuk mencabut Surat Perintah Tugas nomor 131.142/1104/011.2/2018 tanggal 16 Oktober 2018.
    2. Mendesak stakeholder Pemerintahan Kabupaten Malang untuk tidak melibatkan RK selaku Bupati Malang (nonaktif) dalam segala bentuk
    kegiatan pemerintahan.
    3. Mendesak Sanusi sebagai Wakil Bupati Malang untuk independen dan tidak melibatkan RK dalam menjalankan tugas dan wewenang Kepala Daerah.
    4. Mendesak RK untuk segera mengundurkan dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap publik.
    5. Mendesak DPRD Kabupaten Malang untuk lebih proaktif mengawasi jalannya Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.