Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Rumah Jabatan tak Ditempati, Pimpinan DPRD berpotensi Memperkaya Diri

Rumah Jabatan tak Ditempati, Pimpinan DPRD berpotensi Memperkaya Diri

30
0
BERBAGI
Sumber gambar: MalangVoice

Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana dirubah melalui PP Nomor 21 Tahun 2017 tentang kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang menyatakan bahwa dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. Pemberian tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran dan rasionalisasi serta strandar harga setempat.

Hasil pemeriksaan BPK ditemukan bahwa pada tahun 2015 Pemkot Batu telah merealisasikan pengadaan rumah jabatan pimpinan DPRD sebanyak tiga unit bagi ketua DPRD, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II sesuai kriteria yang ditentukan. Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, Walikota Batu mengeluarkan surat keputusan bernomor 188. 45/133/KEP/422.012/2015 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah Rumah Dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Batu di Desa Pasanggarahan Kecamatan Batu, Kota Batu. Keputusan ini sekaligus menjadi dasar bagi tim perencanaan dan penyelesaian pengadan tanah melalui negosiasi harga.  Selanjutnya dilakukan pembayaran pada tanggal 23 Oktober 2015 dengan nilai sebesar Rp8.508.500.000,00. Pembayaran tersebut sekaligus pelepasan hak atas tanah sesuai kesepakatan kepada negara dan untuk dimohon kembali hak pakai oleh atas nama pemerintah Kota Batu.

Dalam sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 14, 17, dan 18 pada bagian petunjuk (huruf i) menyebutkan peruntukan tanah adalah rumah dinas DPRD Kota batu, Perabotan (meubelair) rumah jabatan pimpinan direalisasi melalui pengadaan sebanyak dua kali pada tahun 2015 dan 2016. Masing-masing nilai pengadan sebesar Rp560.428.605,00 per 1 Desember 2015 dan Rp167.970.000,00 per 9 Mei 2016. Dengan demikian, pernyataan sekretarian DPRD tentang belum adanya legalitas dan serah teriama penempatan rumah jabatan hanyalah dalih pembenaran yang justru melegalkan pemberian tunjangan perumahan kepada para pimpinan DPRD.

Berdasarkan temuan di atas, berikut catatan kritis MCW terhadap temuan LHP BPK tentang Pembayaran Tunjangan Pimpinan DPRD Kota Batu.

Pertama, Berdasarkan LHP BPK tahun 2020 mengungkapkan terjadi pemborosan atas pembayaran tunjangan perumahan pimpinan DPRD sejak tahun 2016-2020 sebesar Rp1.830.900.000,00 dan penetapan strandarisasi tunjangan perumahan pimpinan DPRD selama 2016-2019 tidak mempunyai dasar perhitungan yang jelas sehingga hal tesebut tidak dapat dinilai kewajarannya.

Kedua, bahwa pemborosan tesebut disebabkan karena pemerintah Kota Batu tidak mempedomani ketentuan pasal 20 PP nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan PP nomor 17 Tahun 2007 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD bahwa, ayat 1) “Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan” dan ayat  2) “Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah”.

Ketiga, bahwa Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BKAD Tahun 2006 perihal tambahan terhadap peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Poin 2 bahwa, tunjangan perumahan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD adalah dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyedikan rumah jabatan pimpinan dan anggota DPRD. Oleh karena itu, tunjangan perumahan dimaksud dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap, sehingga tunjangan tersebut tida termasuk dalam pengertian tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan atau imbalan tetap sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 45 Tahun 1994 Tentang PPH bagi Pejabat Negara.

Kempat, bahwa pemberian tunjangan kepada ketiga Pimpinan DPRD Kota Batu secara berturut-turut padahal diketahui dengan sadar bahwa para Pimpinan DPRD Kota Batu telah disediakan rumah jabatan, sehingga perbuatan tersebut diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima, bahwa akibat dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, pemerintah Kota Batu harus menganggarkan dan mengalokasikan belanja tunjangan pimpinan DPRD setiap tahunnya. Pada tahun 2020, berdasarkan LHP BPK Kota Batu disebutkan bahwa, total biaya tunjangan Perumahan untuk ketiga Pimpinan DPRD setelah dipotong PPh adalah Rp525.300.000 dengan rincian masing-masing adalah: ketua Rp188.700.000; wakil Ketua I Rp168.300.000 dan Wakil ketua II Rp168.300.000 sehingga patut diduga sebagai suatu kerugian.

Keenam. Bahwa rumah jabatan pimpinan DPRD yang telah direalisasikan hingga hari ini tidak ditempati memberi implikasi terhadap kewajiban pemerintah membayar tunjangan perumahan bagi para pimpinan DPRD yang memberi keuntungan berupa penambahan pendapatan bagi mereka sehingga patut diduga sebagai suatu modus memperkaya diri.

Dan Ketujuh, bahwa Penyediaan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kota Batu telah direalisasikan dengan alokasi belanja pengadaan sebesar  Rp728.398.605. Sehingga ketika fasilitas Rumah Jabatan Pimpinan DPRD tidak dimanfaatkan secara fungional maka asas penganggaran dalam pasal 20 PP Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan PP Nomor 21 Tahun 2007, pasal 3 disebutkan “pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat dua harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasional serta standar harga setempat yang berlaku” sama sekali tidak ditegakkan oleh Pemkot Batu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.