Beranda Informasi Reportase RUMUSAN HASIL HALAQOH KEBANGSAAN: Pesantren dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi

RUMUSAN HASIL HALAQOH KEBANGSAAN: Pesantren dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi

36
0
BERBAGI
Dok. MCW
Dok. MCW

Halaqoh kebangsaan yang diadakan di Pesantren Tebuireng Jombang yang dihadiri oleh KH. Sholahudin Wahid, Johan Budi SP (PLt Pimpinan KPK), Dr. Bambang Widjojanto (Pimpinan KPK Non Aktif), Prof. Jimly Assidiqie (Tim 9), Robithoh Ma’had Islamiyah (RMI Jawa Timur), dan Pimpinan Pondok Pesentren di Jawa Timur menimbang beberapa hal sebagai berikut;
1. Kekuatan Oligarki tengah menguat dan memperluas dominasinya.
2. Terjadinya pelemahan kepemimpinan nasional yang masih tersandera oleh kepentingan sekelompok elit.
3. Adanya kepentingan ekonomi dan politik pihak tertentu yang menjadikan hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan.
4. Adanya kecenderungan kekuasaan politik diperebutkan dengan menghalalkan segala cara.
5. Pemberantasan korupsi menjadi korban dari menguatnya oligarki politik dan ekonomi.
6. Masa depan pemberantasan korupsi semakin kabur akibat konflik KPK dan Polri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merumuskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pesantren sebagai lembaga yang peduli pada kepentingan dan kemaslahatan ummat/rakyat berpandangan bahwa korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan dari aspek mana pun dan nyata-nyata merugikan ummat. Oleh karena itu pesantren dengan tegas mendukung pemberantasan korupsi dan menentang segala bentuk pelemahan terhadapnya.

2. Negara Indonesia harus diselenggarakan oleh pemimpin yang bisa menggunakan akal sehat dan hati nurani serta memiliki integritas. Oleh karena itu, seluruh penyelenggara Negara di semua tingkatan harus menunjukkan komitmennya sebagai pelopor pemberantasan korupsi.

3. Dalam praktek pemberantasan korupsi terdapat intervensi kekuatan-kekuatan besar yang mencoba mengganggu proses penegakan hukum. Oleh karena itu, dengan dukungan ummat/rakyat dan pesantren:
a. Presiden harus bersikap tegas dalam penanganan urusan korupsi dengan melakukan upaya-upaya politik nyata yang mengarah pada penyamaan persepsi dan penguatan institusi-institusi hukum seperti POLRI, KPK, MA, Kejaksaan dan lain-lain.
b. Presiden harus menolak segala bentuk intervensi politik pihak manapun yang mengarah pada pelemahan dan kriminalisasi (mencari-cari kesalahan) terhadap lembaga maupun pegiat anti korupsi yang berpihak dan memperhatikan aspirasi rakyat.

4. Mengusulkan hukuman seberat-beratnya, pemiskinan , sanksi sosial bagi koruptor serta menolak pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi mereka.
5. Mendorong pemerintah dan parlemen untuk memberikan dukungan politik bagi penguatan lembaga anti korupsi

Tebuireng, 29 Maret 2015 M/ 8 Djumadil Tsani 1436 H
Pukul 15.30 wib

Kami yang merumuskan hasil Halaqoh Kebangsaan ini adalah sebagai berikut ;

1. K.H Sholahudin Wahid (Pengasuh Pesantren Tebuireng)
2. K.H Fahmi Amrullah (Kepala Pondok Putri Pesantren Tebuireng)
3. K.H D. Zawawi Imron (Budayawan)
4. KH. Hisyam Syafaat (Ponpes Darussalam Blok Agung Banyuwangi)
5. Gus Reza Ahmad Zahid (Pengasush Ponpes Al-Mahrusy Lirboyo, Ketua RMI Jawa Timur)
6. Gus Zaki Hadziq (Ponpes Al-Masruriyah Tebuireng, Wakil Ketua RMI Jawa Timur)
7. KH. Muwafiq (Ponpes Bustanul Ma’mur Banyuwangi)
8. Gus Muhammad Al-fayadl (Ponpes Nurul Jadid Paiton Probolinggo)
9. Gus Fadhoil (Ponpes Sukorejo Asembagus Situbondo)
10. Guz Muhammad Nizar ( RMI Mojokerto)
11. Gus Miftahul Huda (RMI Madiun)
12. Gus Hamid Bishri (Ponpes Darul Ulum Rejosa)
13. Gus Ach. Kanzul Fikri (Ponpes Al-aqobah)
14. Gus A. Muhyiddin Khotib (Ma’had Aly Sukorejo Situbondo)
15. Gus Musleh Wahid (Ponpes Al-Amien Prenduan Sumenep)
16. Gus Kholid Murtadlo (Ponpes Ngalah Pasuruan)
17. KH. Abdul Hadi Yusuf (Ponpes MQ Tebuireng)
18. Gus Imron Rosyadi Hamid (Ponpes Islahiyah Malang)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.