Salah Kaprah Jaksa Agung

BERBAGI
sumber gambar : nasional.kompas.com

Pelemahan pemberantasan tindak pidana korupsi seakan telah disusun secara terstruktur dan sistematis. Rentetan peristiwa pelemahan beberapa tahun terakhir, telah  membawa angin segar bagi para pengeruk uang negara untuk terus melancarkan aksinya. Dari segi kontruksi hukum, pelemahan ini dapat dilihat dari lahirnya UU No 19 Tahun 2019 yang secara substransi melemahkan independensi KPK dengan memposisikannya menjadi bagian rumpun eksekutif , meski frasa sebagai lembaga independen masih ada dalam UU tersebut. Disusul pencabutan PP No 99 Tahun 2012 yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua narapidana untuk  mendapatkan remisi termasuk koruptor yang merupakan pelaku kejahatan luar biasa tanpa membedakan syarat pemberiannya. Disisi lain dari segi internal KPK, pelemahan pemberantasan korupsi merujuk pada pemecatatan beberapa pegawai KPK yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi dengan dalih belum lolos tes wawasan kebangsaan. Serta yang terbaru adalah bagaimana lantangnya Jaksa Agung RI Sanitar Burhanundi menyatakan bahwa korupsi dibawah Rp 50 Juta tidak perlu diproses secara hukum dengan syarat pengembalian kerugian keuangan negara saja.

Mencari Dasar Pernyataan

Merujuk pada pernyataan Jaksa Agung, dapatlah dipahami bahwa sangat terang bagaimana semangat pemberantasan korupsi mulai redup dikalangan kejaksaan. Hal ini juga sekaligus akan mewadahi korupsi dengan kerugian negara dibawah 50 juta terus berkembang secara masal. Padahal, jika ditinjau dari segi kerugian, belum tentu besaran kerugian negara akibat korupsi sebanding dengan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

Jika pernyataan Jaksa Agung ini dikaitkan dengan aturan khusus mengenai korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentulah hal ini tidak dibenarkan. Karena pada prinsipnya pengembalian hasil korupsi bukan menjadi dasar atau prasyarat tidak dipidananya pelaku, melainkan hanya menjadi salah satu faktor meringankan terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 4 UU Tipikor menyebutkan bahwa:“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.

Mengenai pernyataan Jaksa Agung “korupsi di bawah Rp 50 juta bisa tidak perlu diproses hukum”, juga bertentangan dengan ketentuan pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang tidak mengatur dan tidak mencantumkan mengenai besaran jumlah minimal uang yang dikorupsi.

Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor menegaskan:

  • Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  • Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam aturan a quo, sekali lagi sangat jelas tidak ada batasan minimal jumlah uang yang dikorupsi sehingga seseorang bisa bebas dan tak dihukum karena sudah mengembalikan kerugian yang diakibatkan oleh laku koruptifnya. Kapan dan bagaimanapun korupsi itu dilakukan, hukum tetap harus di tegakkan.

Lebih lanjut, jika pernyataan Jaksa Agung ini di dasarkan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, tentulah hal ini lagi-lagi tidak dibenarkan. Karena pada Pasal 5 ayat (8) huruf b disebutkan bahwa salah satu tindak pidana yang dikecualikan penghentian penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif adalah “tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal”. Sedangkan korupsi merupakan salah satu jenis delik yang ancaman pidanya dirumuskan dengan ancaman pidana minimal atau straf minimum rules. Ketentuan ini dapat dilihat dari rumusan pasal dalam UU Tipikor yang salah satu contohnya terdapat Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam muatan materi pasal a quo, ancaman pidana minimal dapat dibuktikan dengan adanya kalimat “pidana paling singkat 4 (empat) tahun”. Berbeda dengan delik-delik dalam KUHP yang pada umumnya merumuskan ancaman pidananya dengan pidana maksimal, contohnya Pasal 362 KUHP tentang Pencurian yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah” (KUHP Moeljatno). Dalam penjelasan pasal ini, ancaman pidana maksimal dapat dibuktikan dengan kalimat “dengan pidana penjara paling lama lima tahun”, dengan tidak mencantumkan ancaman pidana minimalnya.

Selain itu, dalam Peraturan Kejari No.15/2020 Pasal 5 Ayat (1) huruf c juga dijelaskan bahwa prasyarat perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif adalah tindak pidana yang dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). dan dengan ini, maka gugurlah himbauan Jaksa Agung jika pernyataannya di dasarkan pada Peraturan Kejari ini.

Akhir Kata

Maka dari itu, berdasarkan analisis dan penjelasan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa belum jelas apa legitimasi Jaksa Agung untuk menyatakan “korupsi dibawah 50 Juta bisa tidak perlu diproses secara hukum dengan syarat pengembalian uang kerugian negara saja”.

Memang benar Jaksa Agung memiliki kekuasaan oportunitas yang terkandung dalam UU No. 11 Tahun 2021 atas perubahan kedua UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dengan kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut suatu perkara, atau yang lebih spesifik termuat dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa Jaksa agung memiliki wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. namun, yang perlu dipahami adalah jika wewenang tersebut tidak ditempatkan pada porsi yang seharusnya, atau kalimat “mengesampingkan perkara demi kepentingan umum” ditafsirkan secara pragmatis dengan tidak memperhatikan saran dan pedapat badan kekuasaan yang memiliki hubungan dengan sebuah perkara yang dikesampingkan sebagaimana amanat Penjelasan atas UU No. 11/2021  Pasal 35 Ayat (1) huruf c,  maka penghentian penuntutan sangatlah tidak dibenarkan dengan dalih mengganti uang kerugian saja, khususnya tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), kejahatan terhadap hak asasi manusia (human rights crime) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) berdasarkan UNCAC 2003 yang diratifikasi menjadi UU RI No. 7 Tahun 2006. Mengingat korupsi merupakan kejahatan internasional/transnasional, teringat asas “Aut dedere aut judicare”, yang berarti negara berkewajiban menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional.

Sebagai tambahan, merujuk pada poin menimbang huruf b UU No. 11/2021 tentang Kejari yang menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945, maka dalam melaksanakan fungsinya lembaga ini masih terikat dengan UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingganya, dalam pengambilan kebijakan diskresi ala Jaksa Agung yaitu “kewenangan untuk tidak menuntut atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”, sangat tidak anjurkan jika Jaksa Agung menciderai nilai-nilai tujuan diskresi, syarat dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yang telah terkandung dalam UU ini. Sebagai penutup,Fiat justitia et pereat mundus” hendaklah keadilan ditegakkan walaupun dunia harus binasa. Tak peduli dunia sedang diguncang badai, pandemi, perang, dan situasi buruk lainnya, pantang hukum meletakkan mahkotanya.

Penulis : Fajrianto (Relawan MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.