Beranda Suara Rakyat Opini SAPU BERSIH KORUPTOR: Butuh Kapolri Bersih Demi Institusi Penegak Hukum yang Bebas...

SAPU BERSIH KORUPTOR: Butuh Kapolri Bersih Demi Institusi Penegak Hukum yang Bebas Korupsi

47
0
BERBAGI
Dok. MCW
Dok. MCW

 

Putusan praperadilan atas status tersangka Budi Gunawan dibacakan oleh pengadilan negeri Jakarta selatan. Terlepas dari ditolak atau diterimanya permohonan tersebut, praperadilan tidak dengan seketika menghapuskan berbagai permasalahan yang dimiliki Budi Gunawan. Budi Gunawan diduga telah menerima gratifikasi serta melakukan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK menunjukkan bahwa KPK telah mengendus keterlibatan Budi Gunawan dalam kasus kekayaan polisi tak wajar yang lebih dikenal sebagai Rekening Gendut Polisi ini. Tentu saja, mencalonkan bahkan melantik seorang kapolri yang penuh masalah berpotensi menimbukan permasalahan-permasalahan lainnya.

Kehadiran para “Budi Gunawan” siang hari ini bertujuan untuk mengingatkan publik bahwa Budi Gunawan memiliki beberapa catatan merah. Dugaan menerima suap, adanya aliran dana dengan jumlah besar ke rekening Budi Gunawan yang tidak jelas sumbernya. Putusan praperadilan yang menetapkan bahwa penetapan tersangka Budi Gunawan adalah tidak sah tidak kemudian menghapuskan berbagai catatan-catatan permasalahan yang dimilikinya.

Apa jadinya bila sebuah lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi dan tugas pemberantasan korupsi justru dipimpin oleh seseorang yang diduga menerima gratifikasi dari berbagai pihak. Tentu, kian sulit untuk berharap bahwa kepolisian akan mampu mengungkap kasus-kasus korupsi yang melibatkan elit politik di Indonesia. Terpilihnya seorang kapolri yang bermasalah dalam kasus korupsi tentu juga akan mengganggu koordinasi antara penegak hukum yang memiliki fungsi pemberantasan korupsi. Bagaimana mungkin KPK dan Kejaksaan dapat berkoordinasi dengan seorang Kapolri yang juga menjadi salah satu target operasinya.

Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh MCW pada tahun 2014 kepada 200 responden di Kota Malang menunjukan 50% responden memandang pengelolaan kasus korupsi di kepolisian tergolong buruk, 45% responden memandang cukup, dan hanya 5% responden yang menganggap pengelolaan kasus korupsi di kepolisian sudah baik. Pelantikan seorang kapolri yang memiliki catatan hukum, khususnya tindak pidana korupsi sangat mungkin akan menjatuhkan marwah institusi kepolisian lebih jauh. Bagaimana bisa publik nyaman dan merasa aman ketika lembaga penegak hukum yang sehari-hari mereka temui justru dipimpin oleh seseorang yang memiliki catatan hukum.

Oleh karenanya, bersama Koalisi Masyarkat Sipil Anti-Korupsi se Indonesia (Jakarta, Medan, Jogjakarta, Bandung, Makasar, Manado, Padang, Jayapura, Bandar Lampung Dll) atas nama penyelamatan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, MCW mendesak agar:

  1. Presiden Joko Widodo harus mencabut pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri atas nama akal sehat, moral etik masyarakat, dan pemberantasan korupsi
  2. Melibatkan KPK, PPATK, dan Komnas HAM dalam proses penyeleksian calon Kapolri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.