Beranda Suara Rakyat Rilis Pers SEGERA TETAPKAN TERSANGKA LAIN YANG TERLIBAT!

SEGERA TETAPKAN TERSANGKA LAIN YANG TERLIBAT!

133
0
BERBAGI

Kabupaten Malang, 5 Maret 2019. Malang Raya menjadi sangat terkenal bukan karena prestasi namun 3 mantan Kepala Daerahnya (Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang) terjerat dengan kasus korupsi. Setelah kasus suap APBD-P Kota Malang tahun 2015 yang melibatkan 41 anggota DPRD Kota Malang. Kabupaten Malang juga mengalami hal yang sama, dugaan suap Bupati Malang non-aktif Rendra Kresna pada tahun 2011 lalu sebesar Rp3.026.000.000 (tiga miliar dua puluh enam juta rupiah), sebagai fee 7,5% proyek pekerjaan peningkatan fisik dan mutu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya telah menjatuhkan hukuman kepada Ali Murtopo si penyuap RK pada Kamis, 28 Februari 2019 dengan Pidana Penjara 3 tahun, denda 200 juta (subsidair 6 bulan kurungan) dan pembayaran uang pengganti sebesar Rp1.8 miliyar.

Diputusnya Ali Murtopo bukan berarti sudah menyelesaikan masalah. Apabila kita lihat uraian dakwaan Penuntut Umum KPK terhadap RK (37/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby) yang sudah dibacakan dalam persidangan Kamis, 28 Februari 2019. Terlihat beberapa peran aktor lain yang sampai saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, dari fakta persidangan dapat kita ketahui bahwa korupsi besar tidak hanya terjadi di Dinas Pendidikan, namun diduga juga terdapat di Dinas-Dinas yang lain, berikut rinciannya:

Pertama, terdapat dugaan keterlibatan aktor lain yang belum ditetapkan sebagai tersangka. Diantaranya sebagai berikut:

  1. HT (Kepala Bagian PDE-LPSE Kabupaten Malang). Diduga HT mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE, agar proyek-proyek di Pemda Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses RK.
  2. TD (Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik di LPSE). Diduga turut serta mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE, agar proyek-proyek di Pemda Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses RK.
  3. SU (Kepala Dinas Pendidikan). Diduga turut serta mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE, agar proyek-proyek di Pemda Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses RK dengan fee sebesar 17,5% – 20% untuk masing-masing proyek.
  4. MA (Kepala Dinas Pekerjaan Umum). Diduga turut serta mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE, agar proyek-proyek di Pemda Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses RK dengan fee sebesar 15% – 17,5% untuk masing-masing proyek.
  5. S (Kepala Dinas Peternakan). Diduga turut serta mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE, agar proyek-proyek di Pemda Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses RK dengan fee sebesar 17,5% – 20% untuk masing-masing proyek.
  6. WPS (Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah). Diduga turut serta mengatur keungan di Pemda Kabupaten Malang untuk memuluskan praktik korupsi.
  7. Diduga Beberapa Kepala Dinas yang lain, turut serta mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE, agar proyek-proyek di Pemda Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses RK dengan fee sebesar 17,5% – 20% untuk masing-masing proyek.

Kedua, ladang korupsi bukan hanya Dinas Pendidikan, namun diduga juga di Dinas lain. KPK baru mendalami dan menetapkan tersangka korupsi di Dinas Pendidikan saja. Padahal, korupsi juga terjadi di Dinas-dinas yang lain. Beberapa Dinas tersebut antara lain sebagai berikut:

  1. Dinas Pekerjaan Umum
  2. Dinas Peternakan
  3. Dinas Pengairan
  4. Dinas Peternakan
  5. Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
  6. Beberapa Dinas yang lain dengan fee untuk pengadaan di masing-masing Dinas sebesar 17,5% – 20%.

Harapan datangnya KPK di Kabupaten Malang adalah menyelesaikan permasalahan fee atau pemberian suap untuk pemenangan PBJ di Kabupaten Malang. Mengingat kasus ini bermula dari pinjaman dana kampanye untuk pemenangan pasangan calon Bupati RK dan wakil Bupati Malang AS beserta tim suksesnya. Pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam tim sukses memberikan pinjaman yang pengembaliannya akan diambilkan dari fee proyek di Pemerintah Daerah Malang, jika terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati Malang. Terlihat juga dalam perkara ini, LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) masih bisa dimanipulasi dan diatur siapa pemenang lelang.

Dengan demikian putusan AM masih menyisakan masalah yang belum terselesaikan seperti adanya aktor lain yang belum ditetapkan sebagai tersangka, ladang korupsi yang belum didalami oleh Aparat Penegak Hukum. Oleh karena itu MCW menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

  1. Mendesak KPK untuk segera menetapkan tersangka lain yang turut serta terlibat dalam perkara ini.
  2. Mendesak KPK dan Aparat Penegak Hukum lain (APH) untuk mendalami korupsi di Dinas yang lain.
  3. Menuntut APH lain untuk proaktif mendalami dan menyelesaikan kasus korupsi di Kabupaten Malang.
  4. Mendesak DPRD untuk menjalankan fungsi controlling dengan baik agar korupsi serupa tidak terjadi lagi.
  5. Mendesak RK (Bupati Malang nonaktif) untuk segera mengundurkan diri dari Jabatannya.
  6. Mendesak Pemerintahan Kabupaten Malang untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa demi perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik.

Cp. Eki M (Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan MCW) – 082336929288

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.