Beranda Profil Sejarah

Sejarah

227
0
BERBAGI

Gagasan mendirikan Malang Corruption Watch (MCW) berawal dari komunitas diskusi yang sudah berjalan sebelum reformasi 1998. Kemudian resmi berubah menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat pada 31 Mei 2000. Hal ini terinspirasi oleh keberadaan Indonesia Corruption Watch (ICW). Sehingga di Malang juga menginisiasi terbentuknya lembaga anti korupsi yang berbasis dari masyarakat.

Keberadaan MCW sebagai lembaga masyarakat sipil memiliki tanggungjawab besar dalam mendorong tatanan birokrasi yang bebas dari korupsi dan nepotisme. Pendidikan publik menjadi nafas utama gerakan sosial anti korupsi yang ditanamkan kepada masyarakat di Malang Raya. Semenjak tahun 2000 MCW telah mengorganisir kelompok warga yang tersebar di setiap wilayah, yang nantinya diharapkan tercipta zona anti korupsi.

Adapun agenda-agenda yang dilakukan oleh MCW meliputi kegiatan monitoring, investigasi, kampanye dan pendidikan publik dan advokasi kasus korupsi yang terjadi di Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu). Seluruh agenda kerja MCW lebih diarahkan untuk membentuk gerakan sosial yang terlembaga dalam kehidupan masyarakat sebagai bagian dari proses demokratisasi sistem politik dan sistem ekonomi, sehingga nantinya MCW diharapkan dapat mendorong terbentuknya sebuah perangkat nilai dan norma sosial yang adil, beradap, humanis dan berdaulat.

MCW merupakan lembaga independen. Dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan MCW berasal dari usaha mandiri dan donatur. Dalam menjaga independensi dan menghindari konflik kepentingan, MCW tidak menerima dana dari pemerintah atau institusi negara, parpol dan lembaga sosial maupun ekonomi yang berafiliasi dengan parpol. Artinya, MCW tidak menerima donasi dari obyek pantau. Secara sederhananya, MCW tidak menerima donasi dari obyek pantau. Saat ini MCW memiliki sekretariat yang beralamatkan di Jalan Joyosuko Metro No 42 A, Merjosari, kota Malang Jawa Timur.

Kode Etik

  1. Menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan.
  2. Tidak boleh menerima sumbangan berbentuk apapun dan kerjasama program dari obyek pantau (MCW tidak boleh menerima sumbangan dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif).
  3. Dalam satu kegiatan badan bekerja yang bertugas minimal dua orang.
  4. Menganut prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif
BERBAGI
Artikel sebelumyaKuesioner Evaluasi Website MCW
Artikel berikutnyaKontak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here