Sekolah Swasta yang Problematik

BERBAGI

Setiap warga negara berhak berkontribusi untuk mendukung terselenggaranya pendidikan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara mendirikan sekolah sendiri, biasanya dalam bentuk yayasan. Namun yang patut diperhatikan, sekolah didirikan seharusnya berorientasi non profit. Sekolah bukanlah tempat jual beli untuk mengumpulkan keuntungan. Di Kota Malang tidaklah sulit menemukan sekolah swasta di semua jenjang. Dalam momen pergantian tahun ajaran baru, sekolah swasta selalu bersaing mencari calon peserta didik baru.

Pemerintah meyakini perlu adanya peran swasta di sektor pendidikan. Siswa yang gagal bersekolah negeri, Disdikbud Kota Malang biasanya menyarankan untuk menyekolahkan ke sekolah swasta. Pemerintah menilai sekolah swasta ini memiliki peran yang  sama untuk  menyelenggarakan pendidikan seperti sekolah negeri.

Namun hingga saat ini masyarakat masih menilai bahwa menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta berarti harus siap dengan pembiayaan yang mahal. Tidak sedikit yang akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan sekolah dulu dalam waktu  satu tahun ketika anaknya gagal bersekolah di negeri. Asumsi tersebut seharusnya tidak berlaku karena program pemerintah saat ini yang menjamin pendidikan hingga tahap sekolah dasar (SD-SMP).

Anggaran hibah

Pemerintah sebenarnya telah memberikan berbagai macam suntikan dana untuk membantu sekolah swasta. Biasanya bantuan tersebut berbentuk bantuan operasional pendidikan dan dana hibah pendidikan. Meskipun penyaluran tersebut secara rutin dilakukan setiap tahun, namun terkait kecukupan anggaran dan tepat sasaran alokasinya juga patut dipertanyakan.

Anggaran hibah merupakan rencana keuangan, barang atau jasa tahunan daerah yang diberikan pada kelompok, badan usaha milik daerah, organisasi masyarakat yang berbentuk hukum guna menunjang kegiatan dan program daerah, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial

Nomenklatur belanja hibah pendidikan APBD Kota Malang tahun anggaran 2022 untuk SMP senilai 13.802.100.000. Saat ini total SMP swasta di Kota Malang sekitar 82 sekolah. Jika dibagi secara merata dari total anggaran hibah hanya untuk sekolah swasta saja, per sekolah swasta mendapat kan sekitar Rp. 168.318.293.  Anggaran tersebut diberikan kepada sekolah swasta setiap tahunnya. Dalam Permendikbud 8 Tahun 2021 tentang Juknis BOS, siswa setingkat SMP mendapatkan anggaran BOS Reguler sebesar Rp. 1.100.000. Ketentuan terbaru pada Permendikbud 6 Tahun 2021 tentan Juknis BOS mengatur bahwa syarat sekolah mendapatkan dana BOS reguler adalah memiliki jumlah siswa paling sedikit 60 siswa selama tiga tahun terakhir.

Dari total 82 SMP swasta, 37 diantaranya mempunyai pagu murid kurang dari 60 siswa. Dalam dokumen yang dipampang di Disdiknas, jumlah kuota pagu dari SMP Swasta tersebut masih banyak yang tersisa.  Jika kuota sekolah mereka tidak lebih dari 60 siswa, maka sekolah ini tentu terancam tidak mendapatkan BOS Reguler dari pemerintah. Para calon wali murid  yang akan menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta harus menyiapkan dana pengembangan pendidikan dan SPP. Hal ini kontradiktif dengan program wajib belajar pemerintah 9 tahun yang seharusnya memberikan kepastian nasib terhadap akses pendidikan anak.

Pemerintah Kota Malang seharusnya dapat mengintervensi peran sekolah swasta ini agar memiliki daya tawar. Sehingga masyarakat tidak enggan untuk mengambil opsi bersekolah ke swasta.

LHP BPK Kota  Malang

Dalam LHP BPK tahun 2020 terdapat problem penerimaan  hibah di Kota Malang. Pertama, belum ada pencatatan soal objek secara terperinci sebagai individu/kelompok yang  menerima. Kedua, pengelolaan dana Hibah BOS belum dilakukan sesuai dengan perundang-undangan. Melihat catatan LHP BPK Kota Malang tahun 2020 dana hibah BOS yang didistribusikan di berbagai sekolah namun lampiran objek yang menerima tidak ada. Hanya sekedar nominal yang tertera sebanyak Rp. 31.318.400.000,00.

Anggaran tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan tentang naskah perjanjian hibah (NPH) BOS antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar yang memuat (penerima BOS SD Negeri dan Swasta masing – masing sebesar RP. 44.211.200.000,00 dan Rp. 16.270.400.000,00), (BOS SMP Negeri dan Swasta masing – masing sebesar Rp. 21.217.000.000.00 dan Rp. 15.048.000.000.00). Dan jumlah dana untuk SD dan SMP Negeri adalah Rp. 65.428.200.000,00 dan SD dan SMP Swasta sejumlah RP. 31.318.400.000,00. Total adalah Rp. 96.746.600.000,00.

Jelas ini menyatakan bahwa pagu yang telah ditetapkan di NPH tidak digunakan disebabkan DPA perubahan hanya dialokasikan untuk SD dan SMP Swasta. Akhirnya akan menyebabkan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) untuk anggaran dana hibah BOS. Ketika dana hibah BOS disepakati melalui naskah perjanjian hibah (NPHD), maka pemerintah memiliki kewajiban untuk mengontrol pelaksanaan mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran tersebut.

Tidak hanya pada kesalahan mengalokasikan anggaran yang tidak sesuai dengan NPH namun juga penyaluran yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan langsung kepada sekolah swasta terkait. Padahal dalam melakukan penyaluran tersebut harus melalui Satdikmen (negeri dan swasta) dan Satdikda (negeri dan swasta) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2020 tentang pengelolaan BOS pada pemerintahan daerah.

Penulis: Ahmad Adi, Kepala Divisi Advokasi MCW

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.