Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Selamatkan Pendidikan Indonesia: Tuntaskan Kasus Korupsi Institusi Pendidikan

Selamatkan Pendidikan Indonesia: Tuntaskan Kasus Korupsi Institusi Pendidikan

73
0
BERBAGI
Doc. MCW
Doc. MCW

Pada hari ini, Selasa (19/5) Malang Corruption Watch bersama jaringan melaksanakan diskusi publik bertemakan “Selamatkan Pendidikan Indonesia”. Bertempat di Auditorium Lt. 3 Kampus III Universitas Widyagama Malang, kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan masyarakat, pemerhati pendidikan, penyelenggara pendidikan, dan mahasiswa. Diskusi yang diadakan sebagai bentuk refleksi atas hari pendidikan ini membahas berbagai macam persoalan dalam dunia pendidikan.

Diskusi diawali dengan pemaparan terkait dampak korupsi pendidikan terhadap sektor-sektor lainnya. Akmal Adicahya selaku kepala divisi monitoring hukum peradilan menggambarkan bahwa praktik korupsi pendidikan tidak hanya merugikan peserta didik. Akan tetapi efeknya telah mempengaruhi lintas lembaga. Sebagai contoh, kasus korupsi pengadaan lab UM tidak hanya mengganggu kinerja UM secara kelembagaan, akan tetapi juga mempengaruhi kinerja DPR RI, DPRD, Penegak Hukum dan Pengusaha.

Hal ini Ia contohkan dengan proses penyelidikan kasus yang awalnya dilakukan oleh KPK, tiba-tiba dilakukan pula oleh Kejati Jatim. Hal ini berakibat pada indikasi tidak tuntasnya pengungkapan kasus oleh Kejati. Hingga ini baru tiga tersangka yang diproses. Sementara itu, para pelaku intelektual lainnya masih bebas berkeliaran. Artinya, kasus korupsi di institusi pendidikan ternyata mempengaruhi kinerja penegakan hukum.

Sumber: Putusan pengadilan Tipikor SBY
Sumber: Putusan pengadilan Tipikor SBY

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi Kedua disampaikan oleh suefendi yang merupakan aktivis FMPP (Forum Masyarakat Peduli Pendidikan). Kakek dengan 17 cucu ini menyayangkan terbatasnya informasi masyarakat seputar dana pendidikan. Ia menyatakan bahwa seringkali sekolah menggunakan berbagai cara untuk menarik pungutan dari masyarakat. Padahal biaya pendidikan telah dianggarkan seluruhnya dari Negara. Ia juga sempat mengkritik sikap dinas pendidikan yang mewacanakan untuk melegalkan sumbangan di sekolah.

Buruknya kualitas layanan pendidikan ini menjadi perhatian akademisi universitas widyagama malang, Dr. Siradjuddin. Pakar hukum pelayanan publik ini menilai akar permasalahan pendidikan berada pada ketiadaan transparansi dari institusi pendidikan. “Tidak ada yang tahu berapa dana yang dikelola oleh perguruan tinggi,” ujarnya. Ia selaku pemateri ketiga dalam disuse ini juga menyayangkan sikap apatis masyarakat. Masih banyak masyarakat yang kurang peduli dengan kondisi pendidikan. Meski tentu banyak juga yang sangat peduli. “Kawan-kawan FMPP dan MCW merupakan contoh masyarakat yang sangat peduli terhadap layanan publik,” terangnya.

Meski sempat diwarnai dengan ajang klarifikasi dan adu argumentasi antara masyarakat dan penyelenggara pendidikan, diskusi ini berakhir dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk terus melakukan komunikasi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.