Seruan Mendesak Pemerintah Kota Batu dan DPRD Kota Batu untuk Menghentikan Revisi Perda RTRW dan Segala Bentuk Eksploitasinya

BERBAGI
Aksi Simbolik dan Konferensi Pers Aliansi Selamatkan Malang Raya di depan Rumah Rakyat (Dokumentasi Aliansi Selamatkan Malang Raya)

Pada 22 Februari 2022, Aliansi Selamatkan Malang Raya (ASMARA) sedianya akan menggelar aksi damai dan konferensi pers di depan kantor DPRD Kota Batu pada pukul 10.00 WIB. Namun, perwakilan Aliansi yang akan menggelar aksi tertahan oleh pihak keamanan DPRD Kota Batu dengan dalih bahwa harus ada koordinasi sebelumnya. Perlu diketahui DPRD Kota Batu yang mengusung jargon “Rumah Rakyat” terlalu elite untuk rakyat yang ingin menyampaikan aspirasinya, sebab harus ada tata protokoler yang berbelit-belit.

Perwakilan Aliansi ditahan oleh pihak keamanan DPRD Kota Batu (Dokumentasi Aliansi Selamatkan Malang Raya)

Sebelumnya, kami dari Aliansi sudah mencoba cara resmi dalam menyampaikan aspirasi, yakni dengan mengirimkan surat resmi ke pihak DPRD mulai dari November 2021. Namun, dari yang dijadwalkan, tiba-tiba ditunda dan mereka menawarkan jadwal yang pada saat itu kami tidak bisa, karena berbarengan dengan agenda lainnya. Lalu, kami mencoba mengirimkan surat kembali. Surat dilayangkan pada 12 Januari 2022, tetapi hingga bulan Februari akan habis, ternyata tidak ada tanda-tanda pihak DPRD menjawab surat kami.

Selain itu, kami juga menyayangkan ketertutupan birokrasi Kota Batu yang tidak terbuka dengan publik. Hal ini terbukti dari tidak dijawabnya surat kami terkait permohonan dokumen publik yakni Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Peta Rencana Kawasan (PRK) Kota Batu oleh Pemkot Batu. Parahnya, dokumen yang tertutup tadi merupakan dasar pembuatan dari revisi Perda RTRW Kota Batu, yang kami temukan bermasalah. Sehingga kami duga KLHS tersebut juga bermasalah.

Perda revisi RTRW yang sampai hari ini masih tertahan di ATR/BPN sangat berpotensi memperentan situasi ruang di Kota Batu yang beberapa kali dihantam bencana iklim, salah satu yang terbesar terjadi di bulan November 2021 kemarin. Situasi inipun didukung oleh aneka alih fungsi melalui pembangunan yang tidak mematuhi kaidah ruang. Kondisi ini telah memicu penyempitan ruang terbuka hijau di Kota Batu, termasuk kawasan hijau yang seharusnya menjadi wilayah resapan dan tangkapan air. Tidak hanya itu saja, potensi bahaya dari revisi Perda tersebut yakni adanya ancaman terhadap eksisting kawasan hutan di Kota Batu, termasuk ancaman alih fungsi untuk kawasan budidaya hingga adanya ancaman geothermal serta kawasan ekonomi pariwisata berbasis mass tourism.

Padahal, Perda tersebut harusnya menjadi dasar bagi koordinasi dalam menjaga kawasan hutan yang dikelola oleh lintas lembaga negara, baik Perhutani maupun Tahura. Kekhawatiran kami selain akan memicu bencana, juga persoalan keberlanjutan kehidupan warga Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Pasuruan dan Mojokerto serta wilayah lainnya. Sebab Kota Batu merupakan kawasan penyangga (hulu) yang menyimpan ratusan mata air.

Dari pelaksanaan Perda RTRW yang kami rasa masih cukup bagus saja, alih fungsi di kawasan mata air begitu masif, salah satunya terjadi di Umbul Gemulo di Bulukerto, lalu sumber Kasinan di Pesanggarahan dan sumber-sumber lainnya yang mengalami situasi serupa. Lalu bagaimana dengan penerapan revisi Perda RTRW yang baru ini, di mana salah satu muatannya menghilangkan kalimat “perlindungan kawasan mata air setempat.”?

Kondisi inilah yang mendesak kami melakukan aksi di depan DPRD Kota Batu untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Di mana di Kota Batu ruang partisipasi dan keterbukaan seolah-olah menjadi hal yang langka. Meski kami pada akhirnya diizinkan masuk ke DPRD Kota Batu pada pukul 11.00 WIB, tetapi dari proses selama advokasi ini sangat terlihat jika pihak stakeholder Kota Batu terlampau tertutup soal tata aturan dan tata kelola di wilayahnya. Sehingga, kami mendesak agar DPRD Kota Batu untuk lebih serius mengawal revisi Perda RTRW ini dan juga menghadang keberadaan aturan yang berbahaya bagi masa depan Kota Batu. Selain itu kami mengingatkan kepada Pemkot Batu untuk lebih berpihak pada rakyat dan lingkungan hidup, karena kebijakan mereka selama ini justru bukan malah meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi sebaliknya yakni memperentan kehidupan rakyat.

Belum cukup soal Perda RTRW, ternyata Pemkot Batu sedang menggodok revisi Perda RPJMD. Melihat dari informasi yang beredar di media, Perda tersebut ternyata akan diarahkan untuk menyokong pembangunan dan ekonomi yang kami menduga eksploitatif. Dimana munculnya revisi Perda RPJMD di tengah revisi Perda RTRW yang eksploitatif tersebut semakin menunjukkan bahwa kebijakan Pemkot Batu patut dipertanyakan, apakah benar untuk rakyat atau hanya untuk kepentingan bisnis besar?

Perlahan tapi pasti, kita dihadapkan oleh situasi pelik, di mana tidak ada itikad baik dari Pemkot Batu dalam membuat kebijakan yang sensitif ruang dan lingkungan hidup. Serta mereka tidak terbuka, tidak akuntabel dan tentu tidak partisipatif. Sehingga dibutuhkan suara-suara lantang untuk mengawal dan mengembalikan kelola ruang batu yang sesuai kondisi lingkungan hidup dan mengembalikan lagi suara-suara rakyat yang diabaikan. Masa depan Kota Batu adalah masa depan wilayah Malang Raya untuk ke depannya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.