BERBAGI
Kecam Korupsi Massal, Warga Malang Gelar Istigasah dan Nyalakan Lilin di Gedung DPRD - news.okezone.com

Mendalami kasus Suap Perubahan APBD 2015 tidak menghentikan KPK untuk menelusuri lebih jauh. Saat ini telah ditetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang yang akan diperiksa lebih lanjut di Jakarta. Sebelumnya KPK telah menetapkan 19 anggota DPRD atas kasus Suap Perubahan APBD 2015; satu terpidana, dan 18 terdakwa. Ke-19 anggota DPRD Kota Malang tersebut terbukti melakukan menerima Suap Perubahan APBD 2015. Dengan demikian telah ditetapkan sebanyak 41 orang.

Tahun 2019, serentak akan dilakukan pemilihan umum legislatif (pileg). Beberapa anggota DPRD Kota Malang yang telah ditetapkan sebagai tersangka bakal calon legislatif (bacaleg), bagaimana nasibnya? Partai politik pengusung telah menyeleksi kader yang dinilai pantas untuk menyuarakan aspirasi masyakat. Dengan situasi demikian, permasalahan di Kota Malang akan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh partai politik agar penyelenggaraan roda pemerintahan Kota Malang berjalan lancar. Sebagai kandidat wakil rakyat yang akan menentukan kebijakan bersama pemerintah. Masyarakat perlu melihat lebih jeli terhadap kualitas dan kuantitas calon PAW tersebut. Apalagi dengan terjadinya permasalahan korupsi jemaah di Kota Malang.

Umumnya pada negara demokrasi, legislatif memiliki kewenangan untuk menyeimbangkan jalannya roda pemerintahan. Kewenangan tersebut diantaranya adalah, pembuatan kebijakan (legislatisi), pengawasan (controling), dan anggaran (budgeting). Ketiga kewenangan ini menjadi kekuatan untuk DPRD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Pertama Pembuatan kebijakan. Pada dasarnya kebijakan dirumuskan oleh pemerintah dan DPRD berserta tim ahli (akademisi), hingga tahap penerapan kebijakan. Tahap penerapan kebijakan disampaikan melalui bentuk pelayanan publik. Terapan dari kebijakan tersebut dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, baik dampak positif dan negatif.

Kedua, pengawasan, sebagai cara untuk mengantisipasi permasalahan yang akan dihadirkan oleh produk kebijakan, yang dilaksankan oleh pemerintah. Selain itu, melalui kegiatan reses, DPRD dapat mengetahui masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Masalah yang diketahui tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah. Agar peroduk kebijakan tersebut dapat dievaluasi bersama, sehingga manfaat dari kebijakan yang diperuntukan dalam bentuk pelayanan publik dapat dirasakan oleh seluruh warga.

Ketiga, masalah pengelolaan anggaran. Perumusan APBD hingga penetapannya dibahas bersama antar pemerintah dan DPRD. Pemerintah yang melaksanakannya, dan DPRD perlu secara jeli memperhatikan anggaran yang akan digunakan oleh pemerintah. Apakah anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak? Selain itu anggaran juga harus disesuaikan dengan skala perioritas.

Ketiga hal kewenangan yang melekat terhadap diri DPRD tersebut perlu dimasifkan, sehingga pelaksanaan cek and balance dengan pemerintah untuk menyeimbangkan roda pemerintahan terlaksana optimal.

Selain itu, kewenangan legislatif tidak berhenti pada tiga hal di atas, menurut Pitkin dalam Ratna Solihah dan Siti Watiati pada jurnalnya Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014. Terdapat kewenangan represntasi, yang merupakan fungsi substantif dalam diri legislatif sebagai wakil rakyat yang bertindak mewakili dengan cara yang responsif dari wakilnya. Artinya DPRD melakukan segala macam kegiatan karena merasa mewakili rakyatnya atas dasar kebutuhan masyarakat. Bukan represntasi dari keinginan pribadi bahkan golongan.

Selain itu, masih terdapat satu kewenangan lagi untuk legislatif, adalah memilih ketua BUMN/D, memilih ketua komisioner KPU, KPK dan berbagai lembaga diluar pemerintah. Khusus di daerah, pemilihan ketua BUMD, DPRD miliki kewenangan secara otonomi terhadapnya.

Realitas DPRD Kota Malang

Dari berbagai macam kewenangan di atas, DPRD Kota Malang belum menjalankannya dari niatan hati paling dalam. Dari berbagai macam persoalan yang dihadapi DPRD, salah satunya adalah kasus Suap Perubahan APBD 2015. Sebelum mencuatnya kasus Suap Perubahan APBD 2015, tidak bisa dilepas dengan mega proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang. Pembangunan Jembatan Kedungkandang yang diperkirakan dapat terlaksana selama tiga tahun (2012 – 2014). Akan tetapi pembangunan tersebut malah menjadikan gurita korupsi oleh pemerintah, DPRD dan pihak swasta pemenang lelang proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang. Dampak dari gagalnya pembangunan Jembatan Kedungkandang mengakibatkan kemacetan di wilayah Muharto. Padahal rencana pembangunan Jembatan Kedungkandan untuk memperlancar roda perekonomian di Malang Raya dan mengurangi kemacetan.

Karena gagalnya pembangunan Jembatan Kedungkandang, Pemerintah dan DPRD ingin menganggarkan kembali pembangunan Jembatan Kedungkandang. Kongkalingkong pengang-garan kembali Jembatan Kedungkandang dengan disiapkannya pihak swasta yang akan memenangkan lelang. Pengganggaran kembali Jembatan Kedungkandang melalui Perubahan APBD 2015, agar disetujui oleh DPRD, maka suap tersebut dilakukan. Hal ini dapat diartikan sebagai kurangnya moral penyelenggara negara di Kota Malang (pemerintah dan DPRD), hingga melakukan kegiatan hina dan merugikan masyarakatnya sendiri.

Oleh karenanya seluruh kewenangan DPRD semestinya dapat melakukan pengawasan, legislasi, dan anggaran dapat dikatakan cacat, karena keseluruhan kewenangan tersebut tidak dilaksanakan secara optimal. Dari kasus pembangunan Jembatan Kedungkandang hingga terjadinya Suap Perubahan APBD 2015, sebagai wakil rakyat yang merupakan representasi dari keinginan masyarakat, DPRD Kota Malang gagal melakukan kewenangan tersebut.

Semestinya dari kegagalan pembangunan Jembatan Kedungkandang selama tiga tahun dapat di tolak oleh DPRD ketika pemerintah memberikan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) tahun 2014, bukan malah memberikan ruang agar pembangunan Jembatan Kedungkandang dianggarkan kembali pada Perubahan APBD 2015.

Diskresi, Apakah Penting?

Dengan permasalahan ini, maka otomatis penyelenggaraan pemerintah Kota Malang terhambat. Barbagai agenda penting seperti pelantikan Walikota terpilih, Pembahasan APBD 2019, dan LKPJ 2018. Meskipun sebelum telah dibahas Perubahan APBD 2018, namun melihat sisa waktu hanya tinggal tiga bulan, sesuai dengan aturan PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perubahan anggaran tidak dapat dilakukan. Ditambah dengan kondisi semacam ini.

Adapun istilah diskresi disampaikan dalam UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah bahwa Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau di-lakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Oleh sebab itu, Menteri Dalam Negeri melihat kondisi Kota Malang yang dinilai macet dapat diberlakukan diskresi, dengan bantuan dari pemerintah provinsi untuk pembahasan-pembahasan penting agar roda pemerintahan tidak macet.

Akan tetapi, Menteri Dalam Negeri adalah pihak ekskutif, dan ingin memperlancar roda pemerintahan dengan membantu dan memperlancar penyelenggaraan DPRD. Secara dekosentrasi hal ini tidak ketemu, namun UU Administrasi Negara tersebut menyampaikan demikian. Dalam pasal 22 disampaikan; mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Selain itu indikator diskresi diantaranya adalah keadaan darurat dan mendesak. Hal ini telah terjadi di Kota Malang. Akan tetapi perlu dikembalikan lagi, apakah dengan diskresi yang disampaikan oleh Kementrian Dalam Negeri, DPRD Kota Malang ingin melakukannya?

Solusi lainnya adalah, Partai politik yang memiliki kursi di parlemen Kota Malang akan melakukan PAW untuk mengisi jabatan yang kosong. Satu-satunya cara adalah memperoleh bantuan dari pemerintah provinsi sebagaimana yang disampaikan melalui diskresi tersebut. Agar roda pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

PAW adalah solusi, akan tetapi ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Pertama dari Wawan Sobari (Radar Malang; 07 September 2018), ia menyampaikan kepada kandidat PAW untuk segera beradaptasi (tune in) dengan cara kerja DPRD, mengingat banyaknya agenda DPRD bersama pemerintah, bukan hanya sebagai pelengkap quorum. Kedua Rahmad Safa’at (Malang Voice; 06 September 2018), bahwa pelaksanaan PAW akan memicu terjadinya gugatan. Karena ke-22 tersangka tersebut belum diputuskan secara ingkrah menyatakan mereka bersalah.

Oleh sebab itu, banyak pertimbangan dari solusi PAW ini. Yang perlu perhatikan secara jeli adalah, para kandidat PAW ini adalah bacaleg. Jelas dengan kondisi semacam ini mereka memanfaatkannya untuk dikenal publik. Catatan terpenting dari PAW ini agar masyarakat dapat memperhatikan cara kerja mereka terhadap pembahasan kebutuhan masyarakat Kota Malang. Apakah sesuai atau tidak, jika tidak jangan direpresntasikan sebagai wakil rakyat untuk pileg tahun depan.

Dampak yang dirasakan warga Kota Malang

Selain kurang moralnya DPRD Kota Malang, hal ini memperhambat penyelenggaraan pemerintahan. Segala keputusan yang dilakukan pemerintah harus memperoleh izin dari DPRD Kota Malang, hal ini sesuai dengan bentuk pengawasannya.

Akibat dari kerakusan tersebut, sehingga mengakibatkan gagalnya pembangunan Jembatan Kedungkandang dan wilayah Muharto terjadi kemacetan.

Mencuatnya permasalah ini, warga Kota Malang merasa malu dan marah. Sayangnya kemarahan ini digunakan hanya untuk mencaci di media sosial. Padalah secara hak mereka terenggut atas fasilitas publik yang tidak direalisasikan. Dan beberapa warga melalui media sosial menyampaikan bahwa sudah tidak mempercayai wakil rakyat. Hal semacam ini perlu diperhatikan secara serius. Apabila masyarakat Kota Malang apatis terhadap politik, maka secara langsung tidak ingin melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah. Sebagaimana yang disampaikan dalam kontrak sosial, maka negara-lah yang akan mefasilitasi kebutuhan hidup warganya. Apabila apatis, dan mengakibatkan kontrol masyarakat lemah, maka dampaknya korupsi terjadi dan kebutuhan akan hak hidup masyarakat tidak terfasilitasi oleh negara.

Jika tidak ingin malu dan marah akibat ulah penyelenggara negara, maka dikontrol penyelenggaraan pemerintah, karena warga negara memiliki hak konstitusi itu untuk mengawal. Apalagi di era good governance seperti ini, dimana transparan dan akuntabel menjadi kunci dari penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. Minimal masyarakat dapat mengontrol pembahasan APBD, mulai dari musyawarah rencana pembanguan (musrenbang) kelurahan/desa, musrenbang kecamatan, musrenbang OPD, musrenbang kota/kabupaten dan pembahasan paripuran, mulai dari Rencana Kebijakan Anggaran (RKA), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Perioritas Pelafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga penetapan APBD.

Tahun 2019 akan dilaksanakan pileg, kesadaran masyarakat menjadi penting melihat kondisi semacam ini. Agar permasalahan yang disampaikan di atas tidak terulang, masyarakat dapat mem-perhatikan kualitas dan kuantitas wakil rakyatnya. Dan, harus melihat secara jeli kemampuan bakal calon DPRD Kota Malang.

Karena kurang jelinya memperhatikan kemampuan DPRD, dan juga kerakusan DPRD, maka korupsi itu terjadi. Belum lagi dikibulin dengan janji-janji kampanye yang enggan direalisasikan. Terpenting adalah masyarakat dengan negara harus sama-sama pintar, cerdas dan cekatan. Jika melempem, dengan mudahnya hal tersebut akan dipermainkan oleh penyelenggara negara. Buktinya adalah gagalnya pembangunan Jembatan Kedungkandang sebagai fasilitas warga dan memperlancar roda perekonomian malah mengakibatkan kemacetan. Selain itu, sebagai kekayaan masyarakat diberikan kepada negara berupa pajak dan retribusi. Dengan memberikan sebagian kekayaan tersebut harapannya untuk menunjang pelayanan publik yang memadai. Namun, hingga saat ini masih banyak permasalah publik yang belum diatasi oleh penyelenggara negara di Kota Malang.

Dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah, masyarakat telah turut aktif melakukan kontrol agar hak hidup mereka tidak direnggut dan kongkalingkong korupsi dapat diminimalisir. Jika rencana kerja pemerintah yang disampaikan melalui APBD tidak direalisasikan, masyarakat perlu mendatangi kantor-kantor penyelenggara negara untuk menagih hal tersebut. Dengan begitu, masyarakat tidak akan dikibulin, apalagi termakan janji-janji politik.

Arif Ramadhan – Badan Pekerja Malang Corruption Watch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.