Beranda Suara Rakyat Opini SP3 Kasus Korupsi, di antara Kepastian Hukum dan Konflik Kepentingan

SP3 Kasus Korupsi, di antara Kepastian Hukum dan Konflik Kepentingan

167
0
BERBAGI
Ilustrasi : own talk

Beberapa hari yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan atau biasa disebut dengan SP3. SP3 ini dilakukan terhadap tersangka pertama kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, yakni Sjamsul Nursalim dan istrinya atas kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Beragam respon publik pasca itu, public menilai bahwa keputusan tersebut inheren dengan revisi UU KPK terbaru. Bahkan public menilai jika UU KPK yang baru mulai kentara hasilnya, yaitu membuat KPK semakin lemah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sedangkan masyarakat yang pro terhadap revisi UU KPK menilai bahwa SP3 ini merupakan jalan keluar atas buntunya proses penegakan hukum yang selama ini ditangani oleh KPK, mengingat penyelidikan dan penyidikan sering kali memakan waktu yang lama dan cenderung tidak pasti. Selain itu, penerbitan SP3 merupakan langkah KPK menjalankan UU KPK hasil revisi yang menyediakan mekanisme pemberhentian penyidikan perkara yang ditangani oleh KPK.

Mengapa SP3 Di KPK Tidak Ada ?

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan dalam Pasal 40 ayat (1) bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.[1]

Ketentuan diatas memang tidak ditemukan dalam UU KPK sebelum revisi. Mengingat semangat UU baru tersebut lebih menekankan pada asas kehati-hatian, sehingga dalam hal ini KPK secara kolektif kolegial harus dapat mengukur dan mengantisipasi jangka waktu dalam proses hukum, sebelum dikeluarkannya surat perintah penyidikan (sprindik).

Bagi penulis, pandangan tersebut tidak benar. Dalam situasi penegakan hukum di Indonesia, khususnya penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia yang masih lemah, korupsi yang masih merajalela, seharusnya pemerintah menggunakan paradigma penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi harus tetap menggunakan menggunakan primum remedium,bukan Ultimum remedium.

Primum Remedium dalam kasus hukum pidana dapat dikatakan sebagai satu-satunya hal yang dapat dilakukan kecuali dengan menerapkan hukum pidana tersebut, tidak ada alternatif lain sebagai dasar atau fondasi untuk menegakkan suatu hukum. Contoh dari Primum Remedium ini adalah ketika terdapat seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan asas Primum Remedium tidak ada alternatif lain seperti sanksi administratif maupun sanksi perdata melainkan akan diberikan hukuman pidana secara langsung sesuai dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi.[2]

Selain itu, penulis menganggap bahwa pemerintah (Pemerintah dan DPR) sengaja melupakan diri atau memang sengaja lupa ingatan terhadap asal usul mengapa KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dalam naskah akademis rancangan undang-undang republik indonesia tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak adanya pemberhentian penyidikan perkara ini merupakan bentuk tekad serius bangsa untuk mewujudkan bahwa korupsi merupakan SP3 ini dimunculkan agar KPK lebih berhati-hati dalam melakukan setiap tahapan penindakan tipikor. Selain itu, KPK tidak memiliki SP3 dimaksudkan agar menjaga independensi lembaga tersebut dari intervensi pihak luar.

Negara yang beralasan jika SP3 ini adalah langkah KPK untuk memberikan kepastian hukum terhadap tersangka yang meninggal, namun perkara belum diadili merupakan pernyataan yang perlu diuji. Sebenarnya, jika perumus revisi mau membuka kembali risalah Naskah Akademik yang lama tersebut telah ada jalan keluar jika seorang tersangka meninggal dunia, maka kasus tersebut dialihkan pada ranah perdata. Sehingga ahli waris lah yang menghadapi gugatan secara perdata.[3]

Namun, atas dasar penguasa yang mengedepankan kepentingan oligarki, Perumus revisi UU KPK memilih menempatkan korupsi dengan paradigma ultimum remedium. Jikalau perumus mempunyai perspektif bahwa Putusan MK merupakan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh dan final, putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang mencakup pula kekuatan hukum mengikat, artinya tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka Negara yang melakukan revisi Undang-Undang seharusnya patuh dan mengikuti pokok-pokok putusan perkara MK Nomor Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 tanggal 30 Maret 2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006. Putusan tersebut berisi tentang ketidakwenangan KPK dalam menghentikan penyidikan.

Pasal 40 mengatur “KPK tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi” yang oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan pasal 28 guruf g ayat (1) dan pasal 28 huruf d, Mahkamah Agung berpendapat bahwa : “Ketentuan tersebut justru untuk mencegah KPK melakukan penyalahgunaan wewenangnya yang sangat besar. Sebagaimana diatur KPK berhak untuk melakukan supervisi terhadap dan mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dari aparat penegak hukum lain. Maka “Jika KPK diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap korupsi ditengah ditangani aparat penegak hukum lain, dikhawatirkan wewenang tersebut dapat disalahgunakan“.

Menurut Hamdan Zoelva, Mantan Hakim Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan Pasal 40 UU KPK untuk mencegah KPK melakukan penyalahgunaan wewenangnya yang sangat besar sebagaimana termuat dalam Bab II UU KPK. Berdasarkan Pasal 6 huruf b, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU KPK, KPK berwenang untuk melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dan mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dari penegak hukum lain (Polri dan Kejaksaan). Ketentuan dalam UU KPK tersebut berarti penegak hukum dari kepolisian dan kejaksaan masih mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Apabila KPK diberi wewenang untuk mengeluarkan SP3 terhadap perkara korupsi yang tengah ditangani aparat penegak hukum lain, dikhawatirkan wewenang tersebut dapat disalahgunakan.[4]

Selain itu, Hamdan Zoelva juga berpendapat bahwa penuntut umum pada KPK tetap berkewajiban membawa terdakwa ke depan persidangan dengan mengajukan tuntutan untuk membebaskan terdakwa, apabila terjadi keadaan yang ternyata tidak ada tindak pidana yang disangkakan dan baru diketahui saat proses telah memasuki tahap penyidikan. Cara ini lebih baik daripada KPK diberi kewenangan menerbitkan SP3, karena terdakwa akan memperoleh kepastian ketidakbersalahannya melalui putusan pengadilan, dan proses yang demikian dinilai lebih akuntabel daripada tersangka mendapat SP3.[5]

Rawan Disalahgunakan 

Keputusan KPK mengeluarkan SP3 ini sangat rawan konflik kepentingan. Hal ini erat kaitannya dengan kewenangan KPK  yang mengeluarkan surat perintah penyidikan perkara korupsi, kemudian surat perintah yag diterbitkan sendiri KPK dan bisa di SP3 sendiri  oleh KPK ini rawan disalahgunakan, rawan dengan penilaian subjektif belaka.

Terlebih, Pimpinan KPK yang merupakan hasil politik melalui fit and proper Komisi III DPR-RI. Sepengetahuan penulis, pada saat pencalonan pimpinan KPK, sangat rawan terjadinya aktivitas calon komisioner berlomba-lomba bertemu dengan tokoh partai politik, bertemu dengan oligarki, guna mendapatkan rekomendasi sehingga dipilih pada saat fit and proper nantinya. Apabila SP3 ada di tubuh KPK, ada kekhawatiran SP3 akan dimainkan. Tentu public tidak menghendaki adanya istilah “tidak ada makan siang yang gratis” akan berlaku nantinya.  

Selain mengkhawatirkan akibat SP3 KPK jangka panjang, efek jangka pendeknya pun sangat berbahaya, yakni dengan adanya penerbitan SP3 terhadap kasus BLBI ini, sangat terbuka kemungkinan adanya keputusan-keputusan yang sama untuk kasus yang telah merugikan keuangan Negara selama ini.

Penulis, Ibnu Syamsu, Badan Pekerja MCW


[1] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[2] Prof. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 2000

[3] Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006

[5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.