Beranda Suara Rakyat Rilis Pers STOP PEMBODOHAN ATAS KORUPSI DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN DI KOTA BATU

STOP PEMBODOHAN ATAS KORUPSI DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN DI KOTA BATU

98
0
BERBAGI

Batu, 26 April 2018, Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK kepada walikota Batu (ER) telah memberikan keyakinan kepada kita bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kota Batu sedang bermasalah. Dimana permasalahan utamanya didasari oleh dugaan adanya tindak pidana korupsi (suap) pengadaan meubel air yang juga melibatkan pihak lain baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Dugaan korupsi inipun telah diproses oleh KPK dan menjadikan ER sebagai terdakwa,  jaksa penuntut umum KPK telah melakukan tuntutan pidana penjara 8 tahun dan dalam waktu dekat akan ada putusan dari hakim pengadilan tindak pidana korupsi jawa timur atas kasus korupsi tersebut. Ada sejumlah fakta baru yang ditemukan saat proses persidangan berlangsung, termasuk dugaan korupsi lain terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Kota Batu yang patut ditelusuri oleh KPK (dugaan korupsi pengadaan pakaian dll). Selain itu, terdapat sejumlah dugaan korupsi lain yang diduga juga melibatkan mantan walikota Batu (ER), yaitu Korupsi PT BWR, Korupsi Roadshow (Batu Shining Investmen)  dimana dari dua kasus tersebut dengan jelas disebutkan dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi jawa timur tentang peran ER.

Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa Kota Batu memiliki begitu banyak potensi terutama potensi di sektor pertanian (agro), sayangnya potensi tersebut justru tidak menjadi prioritas dalam agenda pembangunan di Kota Batu. Lahan pertanian berubah menjadi bangunan-bangunan bisnis yang jika tidak dikelola dan diatur dengan baik maka akan sangat berdampak terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, termasuk adanya rencana revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (PERDA RT RW) yang akan mengurangi peruntukan lahan pertanian di Kota Batu. Dampak yang saat ini sudah dapat dirasakan adalah adanya penurunan jumlah mata air dan jumlah debit mata air di Kota Batu. dan tentu yang akan dirugikan adalah Petani di Kota Batu. Selain potensi di sektor pertanian, batu juga memiliki potensi di sektor pariwisata,  sayangnya sektor ini tidak menjadikan warga batu sebagai pemain utamanya (main actor) melainkan hanya dikuasai dan didominasi oleh segelintir orang. Seharusnya desain pariwitasa di Kota Batu adalah dengan mengaktifasi potensi disetiap desa atau kelompok masyarakat untuk berdaya dan mengelola sektor pariwisata secara mandiri dan bergotong-royong.

Jika melihat problem diatas dapat disimpulkan bahwa Kota Batu hari ini dihadapkan dengan problem yang sangat serius. Problem tersebut diakibatkan oleh kebijakan pemerintah Kota Batu yang tidak pro terhadap peningkatan kesejahteraan warga dan tidak menjaga/memproteksi keberlanjutan lingkungan hidup serta  buruknya tata kelola pemerintahan yang tidak sesuai dengan semangat pencegahan korupsi.

Malang Corruption Watch bersama dengan masyarakat Kota Batu mendesak:

  1. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur memberikan hukuman maksimal atas dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Walikota Batu (ER).
  2. Pemerintah Kota Batu bersama dengan DPRD harus membuat kebijakan (PERDA) yang pro terhadap masyarakat batu dan pro terhadap perlingungan lingkungan hidup.
  3. KPK menelusuri dugaan korupsi lain yang ada di Kota Batu, terutama yang melibatkan mantan Walikota (ER).
  4. Kepolisian dan Kejaksaan harus aktif melakukan pemberantasan korupsi di Kota Batu
  5. Mengajak seluruh masyarakat kota batu untuk tidak mudah dibodohi oleh kepentingan-kepentingan tertuntu yang justru membawa dampak buruk bagi Kota Batu

CP: Fausi Wibowo (Divisi Advokasi MCW) 082331341416

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.