BERBAGI

Oleh: Arif Ramadhan

Semenjak disahkannya revisi UU MD3 pada 12 Februari 2018, beberapa pasal yang dituangkan memancing respon masyarakat, masyarakat menilai bahwa anggota Dewan bukanlah lembaga yang memiliki otoritas lebih, sehingga mengakibatkan lembaganya memiliki kewenangan terhadap masyarakat yang memberikan kritik. Dasar dari dibentuknya lembaga legistlatif tidak lain untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pemerintah (eksekutif) agar terjadi cek and balance. Indonesia sebagai negara demokrasi yang mengembangkan sistem pemerintahan trias politika (pembagian kekuasaan; eksekutif, legislatif dan yudikatif). Montesquieu (1689-1755) sebagai penggagas dari trias politika, pada masanya di abad ke-18, Ia memperhatikan bahwa struktur pemerintah memiliki wewenang yang berbeda untuk setiap lembaga.[1] Oleh karena itu setiap lembaga harus saling mengimbangi agar tidak terjadi porsi kekuasaan lebih pada suatu lembaga lainnya.

Indonesia karena memiliki masa yang buruk ketika zaman Orde Baru, DPR selaku wakil rakyat, tidak memiliki kewenangan, melainkan melaksanakan keinginan dari eksekutif, sehingga pada masa Orde Baru DPR dinilai sebagai tukang stempel presiden saja. Setelah Reformasi DPR telah didorong untuk menjadi lebih akuntabel dan demokratis dalam melaksanakan tugasnya, antara lain; anggaran, legislasi dan pengawasan.

Impian tersebut belum berjalan secara maksimal, mengacu pada hasil temuan oleh Ratnia Solihah dan Siti Watiati pada jurnal dengan judul Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya. Mereka menyampaikan, Pada tahun 2015 DPR belum berjalan secara maksimal melihat dari produk hukum yang menjadi kewenangan DPR itu sendiri. DPR hanya berhasil menyusun 2 Undang-Undang dari 37 yang direncanakan (26 RUU usulan DPR, 10 RUU usulan pemerintah dan 1 RUU usulan DPD).[2]

Ade Komarudin yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR sebelum digantikan oleh Setya Novanto pada 21 November 2016, menyampaikan bahwa pada semester pertama tahun 2016 DPR sudah menyelesaikan 7 Undang-undang dan 4 perjanjian, masih ada 34 Undang-undang yang belum terselesaikan.[3] Lebih lanjut Ratnia Solihah dan Siti Witianti menjelaskan tidak optimalnya DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya, bahkan anggaran untuk pelaksanaan fungsi legislasi ini juga disinyalir membengkak karena banyaknya kegiatan kunjungan kerja dan studi banding DPR dalam rangkaian proses legislasi tersebut. Hal tersebut pantas mendapatkan tanggapan miring dari masyarakat, melihat dari hasil kerja DPR belum maskimal.

DPR (bukan) Wakil Rakyat

Sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi – diartikan sebagai kekuasaan mayoritas warga negara. Melihat perkembangan demokrasi dari era klasik hingga modern, maka untuk memudahkan warga negara dalam mencapai kekuasaan diperlukan proses pemilihan wakil rakyat melalui partai politik (Sanit; 1982). Keputusan mayoritas masyarakat banyak dalam pemerintahan berada pada keputusan yang tertinggi dilaksanakan oleh badan perwakilan (DPR) sebagai wakil dari anggota masyarakat banyak. melalui lembaga yang berfungsi sebagai badan perwakilan rakyat – yang disebut sebagai parlemen atau lembaga legislatif atau lembaga pembuat undang-undang. Melalui fungsi ini parlemen menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya ke dalam pasal-pasal undang-undang (Sanit; 1982).

Kewenangan tinggi DPR dapat dilihat pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Pembahasan tersebut harus dibahas bersama sebagaimana dinyatakan pada Pasal 20 ayat (2), “setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” Sebagai lembaga tinggi negara kewenangan DPR yang disampaikan pada Pasal 20A ayat (1) “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.” Dalam melaksanakan fungsinya tersebut Pasal 20A ayat (2) menyampaikan “… DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.” Untuk melaksanakan haknya pada Pasal 20A ayat (3) bahwa “… setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan,menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.” Secara spesifik Ratnia Solihah dan Siti Witianti menjelaskan bahwa DPR sebenarnya memiliki empat fungsi dasar, yaitu;

  1. Fungsi Legislasi. Fungsi ini berhubungan dengan upaya menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang nantinya dilaksanakan oleh pihak eksekutif (pemerintah). Di sini kualitas anggota DPR diuji. Mereka harus mampu merancang dan menentukan arah serta tujuan aktivitas pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada.
  2. Fungsi Pengawasan; Fungsi yang berkaitan dengan upaya memastikan pelaksanaan keputusan politik yang telah diambil tidak menyimpang dari arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Idealnya anggota DPR tidak sekadar mendeteksi adanya penyimpangan yang bersifat prosedural, juga diharapkan dapat mendeteksi penyimpangan teknis, seperti dalam kasus bangunan fisik yang daya tahannya di luar perhitungan normal.
  3. Fungsi Anggaran. Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan DPR mendistribusikan anggaran sesuai dengan skala prioritas yang secara politis telah ditetapkan.
  4. Fungsi Representasi.yaitu Terkait dengan fungsi representasi. Fungsi representasi DPR dapat dipahami sebagai fungsi substantif yang melekat dalam diri DPR sebagai wakil rakyat yang diembannya melalui pemilu. Fungsi representasi DPR tersebut sebagaimana mengacu pada pemikiran Pitkin. Menurut Pitkin, representasi politik diartikan dalam arti yang substantif yaitu “bertindak untuk yang diwakili dan dengan cara yang responsif terhadap mereka” (Pitkin, 2004).

Dari penyampaian diatas, DPR merupakan representasi dari rakyat itu sendiri. Namun revisi UU No … Tahun … Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat tiga pasal yang bermasalah, dan diartikan sebagai lebaga legislatif (DPR) memiliki kewenangan yang begitu luas, sehingga mengkhawatirkan jika rakyat (nantinya) mengkritik terlalu jauh. Akibat dari kritik tersebut DPR dapat memberikan sanksi pidana.

Dari hasil revisi tersebut, terdapat beberapa pasal yang menjadi sorotan:

  1. DPR dapat menjalakan fungsi keamanan dari Polri untuk memanggil pihak-pihak yang dinilai bermasalah dengan DPR. Aturan tersebut disampaikan pada Pasal 73 “Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (a). Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa; (b). Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a; dan (c) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Pada ayat (5). Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf `b, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
  2. Pengkritik DPR Bisa Dipidana, Pasal 122 huruf k tegas menyebut pengkritik DPR dapat dipidana. Dalam hal ini, adalah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR diberi tugas untuk menjalankan wewenang UU MD3 itu. (k). “mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;”
  3. Mekanisme Pemanggilan Anggota DPR oleh Penegak Hukum, Pasal 245 mengatur tentang mekanisme pemanggilan anggota DPR oleh penegak hukum. Semua anggota DPR, jika dipanggil penegak hukum, harus mendapat izin tertulis dari Presiden RI setelah sebelumnya mendapat pertimbangan dari MKD DPR. Aturan ini tak berlaku anda anggota DPR terjerat tindak pidana khusus. Selain itu, aturan ini sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

DPR adalah Lembaga Otoriter Legislatif

Secara jelas penyampaian diatas bahwa DPR bukan lagi sebagai wakil rakyat. Secara tidak langsung hal tersebut telah mengganggu proses demokrasi yang ingin dibangun pasca runtuhnya Orde Baru. Hal diatas merupakan salah satu kritik yang disampaikan oleh Montesquieu (1689-1755) dalam buku Demokrasi Klasik & Modern yang ditulis oleh Diane Revitch dan Abigail Thernstrom (2005), ia menyampaikan “manakala kekuasaan legislatif bergabung dengan kekuasaan eksekutif dalam diri satu orang atau dalam sebuah lembaga pemerintahan, maka tidak ada kebebasan, karena orang dapat merasa takut bahwa raja yang sama atau senat yang sama yang membuat undang-undang kejam itu akan melaksanakannya dengan kejam pula.”[4]

Dengan tujuan besar pasca reformasi adalah mengembalikan marwah DPR sebagai legislasi dan menjunjung tinggi nilai demokrasi, namun dalam UU MD3 yang direvisi tersebut terdapat Pasal yang akan membungkam kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Padahal dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Selain itu, penyampaian atau mengeluarkan pendapat telah dituangkan dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia pada Pasal 19 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”

Kewenangan DPR tersebut telah mengembalikan wujud pelaksanaan pemerintah yang otoriter pada masa Orde Baru, dimana kebebasan berpendapat dibungkam oleh Soeharto. Oleh karena itu, penting kirannya merebut dan mempertahankan kebebasan yang telah diperoleh semenjak pasca reformasi.

Kekuasaan Adalah Rakyat

Sebagai masyarakat dan telah memilih para wakil rakyat itu untuk duduk diparlemen dan melaksanakan kegiatannya untuk membahas kebutuhan semua orang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Adi Sasono (2008) setiap individu harus memiliki perasaan yang sama (kolektif) bahwa kebebasan dalam menentukan nasib adalah keniscahayaan demokrasi. Masyarakat merasa dan lantas memposisikan dirinya setara dengan pemerintah dan atau kekuatan-kekuatan lain. Tidak ada perasaan bahwa “orang pusat” lebih hebat dari “orang daerah” atau sebaliknya.[5]

Oleh karena itu mereka yang telah nyaman dengan kursi parlemen merupakan manusia biasa yang pantas untuk dikritik apabila salah atau menyimpang, karena sejatinya masyarakat pada negara demokrasi adalah yang memiliki kekuasaan terbesar dan kekuasaan terbesar itu bukan wakil rakyat. Selain itu juga wakil rakyat adalah objek yang menerima dari hasil pendatapan masyarakat yang disampaikan melalui pajak dan retribusi. Agar pajak dan retribusi itu tidak mubazir, maka menyampaikan kritik terhadap Dewan adalah sesuatu yang sah dan itu berhak untuk dipertimbangkan kembali. Sehingga hasil dari kinerja anggota dewan dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

 

——————————-

[1] Diane Revitch dan Abigail Thernstrom. 2005. Demokrasi Klasik & Modern. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Cetakan Ke-II.

[2] Ratnia Solihah dan Siti Witianti. Oktober 2016. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya. Vol 02, No 02. jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/download/10010/pdf.

[3] Ibid.

[4] Diane Revitch dan Abigail Thernstrom. 2005. Demokrasi Klasik & Modern. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Cetakan Ke-II.

[5] Adi Sasono. 2008. Rakyat Bangkit Bangun Martabat. Jakarta. Pustaka Alfaber.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.