Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Sudah Saatnya Dewan Bekerja Untuk Rakyat

Sudah Saatnya Dewan Bekerja Untuk Rakyat

48
0
BERBAGI

IMG_6989

Malang, 16/01/2014_ DPRD Kota Malang melalui surat bernomer 005/15/35.73.204/2015 tertanggal 13 Januari 2015, mengundang Malang Corruption Watch (MCW) untuk bertemu dengan para pimpinan dewan. Dalam pertemuan ini MCW diminta menyampaiakn beberapa hal yang dapat dijadikan masukan sebagai prioritas kerja DPRD baru Kota Malang kedepan.

Adapun berdasarkan analisis dan kajian yang MCW lakukan setidaknya ada 5 prioritas yang perlu dijawab dengan maksimalisasi kerja DPRD Kota Malang kedepan :

  1. Terjadi begitu banyak kasus korupsi yang merugikan anggaran daerah Kota Malang. Berdasarkan LHP BPK Tahun 2013 dan kajian MCW, kerugian Negara ditaksir mencapai 15,3 Miliar. Diantaranya terdapat kasus korupsi pengadaan Lahan RSUD Kota Malang (4,3 M), Korupsi Pembangunan Jembatan Kedungkandang (9,7 M), dan Korupsi Pengerjaan Drainase Jalang Bondowoso (1,1 M).
  2. Buruknya pola konstituensi. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya anggaran reses, akan tetapi tidak diikuti dengan pengetahuan dan keterlibatan warga terkait reses. Dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh MCW, didapatkan temuan bahwa hanya 9% Responden yang mengetahui tentang reses, 91% sisanya sama sekali tidak mengetahui tentang reses. (Responden: 300 orang tersebar di Kota Malang)
  3. Begitu banyaknya pengaduan masyarakat terkait layanan publik. Hal ini tidak terlepas dari kualitas penyelenggara layanan masih belum memaksimalkan kualitas layanan, dengan menyusun SPP misalnya. Pada tahun 2012-2014 terdapat setidaknya 1504 permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Malang. 351 diantaranya adalah keluhan atas sikap petugas layanan.
  4. Reformasi birokrasi yang tidak berdasarkan uji kelayakan publik. Padahal berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Permenpan 13 Tahun 2014 sangat dianjurkan mekanisme reformasi birokrasi merupakan perwujudan sistem merit yang mengedepankan kualifikasi, kapabilitas, dan kompetensi.
  5. Belum jelasnya beberapa Raperda yang mengakomodir publik.

 

Bila kondisi-kondisi tersebut masih terus terjadi dan tidak dilakukan perbaikan secara sungguh-sungguh, bukan tidak mungkin masyarakat akan kian kehilangan kepercayaan kepada Pemerintahan Kota Malang khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Para anggota DPRD 2014-2019 harus bergerak cepat melakukan inovasi-inovasi dengan menggunakan fungsi serta kewenangan yang dimiliki. Oleh karenanya, sebagai solusi untuk perbaikan permasalahan-permasalahan tersebut serta mengembalikan kepercayaan publik, MCW merekomendasikan kepada para pimpinan DPRD Kota Malang beberapa opsi berikut:

 

  1. DPRD segera membuat pansus untuk turut serta dalam penuntasan kasus-kasus korupsi yang ada di Kota Malang. Sehingga, DPRD mampu membuktikan diri bahwa mereka tidak masuk dalam bagian kejahatan korupsi yang terorganisir.
  2. DPRD bisa secara periodik bertemu dengan kelompok-kelompok dampingan MCW berdasarkan dapil yang sesuai. Selain itu, DPRD harus mulai terbuka terhadap informasi publik macam APBD, Prolegda, Perda, risalah sidang, dsb, yang diakses publik.
  3. DPRD perlu memaksimalkan pengawasan terhadap kinerja penyedia layanan yang masih “ogah-ogahan”.
  4. DPRD Kota Malang bisa mendorong Pemkot Malang baik melalui Perda maupun dorongan Perwali untuk mendasarkan reformasi birokrasi berdasarkan uji kelayakan publik.
  5. DRPD segera menuntaskan tanggungan-tanggungan Perda yang bakal mengakomodir publik. Selain itu, juga mencoba merumuskan raperda yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi konstituennya.

Hayyik Ali M.M (Wakil Koordinator MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.