Surat Untuk DPRD Kota Malang: Hati-hati Jatuh di Pokir yang Sama

BERBAGI

Tsunami korupsi yang menerjang Kota Malang pada tahun 2018 lalu masih tertancap dalam ingatan publik. Kasus korupsi “berjamaah” yang memecahkan rekor korupsi terbanyak di Indonesia. Sebanyak 42 orang dari total 45 anggota DPRD Kota Malang “diciduk” KPK menerima suap pembahasan APBD Perubahan tahun 2015 dari walikota dan Sekda saat itu. Dalihnya hal itu sebagai uang Pokir atau Pokok Pikiran hasil tampungan aspirasi masyarakat saat reses. Faktanya, uang Pokir yang mengatasnamakan kepentingan rakyat masuk ke kantong pribadi dewan.

Dari kasus tersebut kita memahami bahwa korupsi dilakukan oleh mereka yang mempunyai akses kekuasaan, dan sistematis menyasar uang rakyat yang diberi nama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran yang seharusnya dikelola sebaik-baiknya untuk kesehatan dan pendidikan ditilap demi kepentingan sendiri. Korupsi menjadi batu besar yang menghalangi perjalanan menuju cita-cita masyarakat adil dan makmur.

Kini, wajah DPRD Kota Malang sudah berganti. Sementara wajah-wajah lama mendekam di jeruji besi, kursi-kursi dewan kemudian diisi pejabat baru. Muncul secercah harapan. Akan ada perbaikan; DPRD memperjuangkan kepentingan rakyat, transparan dan partisipatif, serta bersih dari korupsi. Begitulah harapan publik.

Hampir 3 tahun dewan baru bekerja. Tidak tampak perubahan signifikan yang dilakukan. Hampir sama saja. APBD tetap jadi ladang basah perburuan rente para pejabat. Tidak hanya eksekutif, sebagai lembaga yang memiliki fungsi anggaran dan pengawasan, legislatif pun turut menikmati “kue anggaran”. Pokir tetap menjadi celah strategis mengeruk keuntungan.

Pokir merupakan pengejawantahan Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dijelaskan bahwa Badan Anggaran mempunyai tugas “Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan APBD”. Perlu digarisbawahi, bahwa kewenangan dewan hanya sebatas memberi saran dan pendapat.

Sebelumnya dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) perihal 3 fungsi DPRD. Pertama fungsi legislasi yaitu membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; kedua fungsi anggaran yaitu membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah; dan ketiga fungsi pengawasan yaitu mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Dalam hal anggaran, jelas, bahwa dewan bertugas membahas dan menyetujui rancangan APBD serta selanjutnya melaksanakan pengawasan pengelolaannya. Dewan sama sekali tidak berwenang mengintervensi apalagi ikut mengeksekusi dan bermain dalam proyek.

Transaksi Pertukaran Kepentingan

Pada awal tahun anggaran 2022, KPK melalui Satgas Korsupgahnya menilai adanya potensi penyelewengan dana Pokir DPRD Kota Malang. Hal itu disampaikan setelah mempelajari dana Pokir Kota Malang dengan memanggil dan meminta keterangan dari OPD terkait. Hasilnya, KPK menemukan indikasi adanya manuver kuat dari salah satu anggota dewan terhadap dinas PUPR dalam hal penunjukan pemborong pengerjaan proyek Pokir yang nilainya fantastis ‒hingga puluhan milyar.

Besarnya dana Pokir salah satu dewan tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, mengapa bisa anggarannya begitu besar? Bagaimana mekanisme penentuan besaran anggaran? Apakah Pokir tersebut merupakan kebutuhan rakyat, apa validasinya? Sementara e-Pokir yang tujuan awalnya dirancang agar meminimalisir penyimpangan APBD, dan mempermudah masyarakat mengetahui aspirasi yang disetujui anggota dewan, ternyata tidak bisa diakses publik. Eksklusif. Ketiadaan kontrol publik inilah justru memelihara potensi korupsi.

Penting diwaspadai, jangan sampai “uang rakyat” dipermainkan. Bisa bisa jatuh di lubang serupa. Mengingat kasus APBD-P 2015 lalu pun mengatasnamakan aspirasi masyarakat bernama Pokir namun berujung berbaju orange KPK. Jika sebelumnya modusnya adalah uang THR hari raya dengan kode Pokir agar pembahasan APBD-P berjalan mulus tanpa interupsi dan kritik saat paripurna DPRD. Ini adalah transaksi pertukaran kepentingan atau ijon politik.

Sama halnya kini, dugaan modusnya mengarah pada pertukaran kepentingan atau ijon politik antara anggota dewan dan OPD terkait, seperti dinas PUPR. Mengingat eksekutif punya kewenangan menyusun rencana APBD, sementara dewan punya kewenangan membahas dan menyetujui anggaran.

Eksekutif berkepentingan agar perencanaan APBD berjalan lancar, sedangkan DPRD menghendaki apirasi rakyat yang mereka tampung diakomodir di dalam APBD tahun berjalan. Namun di samping itu semua sering kali dipertontonkan perebutan proyek pembangunan untuk mendapat keuntungan. Meski sudah menerapkan Pokok-pokok Pikiran elektronik (e-Pokir Dewan), potensi manipulasinya tetap tinggi. Seperti ada anggota dewan yang mengusulkan anggaran Pokir cukup besar, kemudian melobby eksekutif dalam penentuan pemborong atau kontraktornya sesuai kepentingan si dewan.

Permainan seperti ini yang perlu diwaspadai ketika anggota dewan ikut dalam mengelola anggaran dan terjerumus dalam permainan korup. Jangan sampai DPRD Kota Malang jatuh di Pokir yang sama.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.