Beranda Suara Rakyat Opini Tagih Upah Lembur, Malah DiPHK dan Digugat 2,7 M ?

Tagih Upah Lembur, Malah DiPHK dan Digugat 2,7 M ?

364
0
BERBAGI
Dok. MCW
Dok. MCW

Rabu 1 April 2015,  perkara 77 Buruh PT. Indonesian Tobacco Malang di sidangkan perihal Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Kota Malang, awal mula terjadinya peristiwa gugatan ini yakni, berawal dari aksi mogok kerja 250-an karyawan PT. Indonesian Tobacco, yang disebabkan oleh tidak dibayarkannya upah lembur oleh perusahaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara serikat buruh dengan manajemen perusahaan. Sebelumnya, Pada September 2014 Buruh  PT. Indonesian Tobacco Malang digugat ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Surabaya. Dalam gugatan tersebut, pihak pengusaha meminta kepada majelis hakim yang mengadili perkara tersebut untuk memutus hubungan kerja dengan 77 karyawan PT. Indonesian Tobacco dan mengurangi jumlah total pesangon untuk menutupi kerugian perusahaan akibat aksi mogok para karyawan PT. Indonesian Tobacco. Pada tanggal 10 Desember 2014 majelis hakim pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Surabaya memutuskan mengabulkan gugatan sebagian, yakni 77 karywan PT. Indonesian Tobacco Malang di PHK namun pesangon dan tunjangan berhak diperoleh buruh seluruhnya tanpa dipotong kerugian. Namun, tunjangan dan pesangon belum juga dibayarkan, pihak manajemen PT. Indonesian Tobacco kembali menggugat 77 mantan karyawannya dengan perihal perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Kota Malang. Anehnya, berdasarakan keterangan dari pihak Tergugat (karyawan yang di PHK) sebagian dari mereka yang digugat pada waktu peristiwa aksi mogok kerja, ada karyawan yang memang telah mengambil jatah cuti hamil dan sebagiannya lagi ada yang mengambil cuti dengan alasan hajatan, namun turut digugat.

Berdasarkan informasi dari sebagian karyawan PT. Indonesian Tobacco Malang, ada upaya penghapusan serikat pekerja dalam perusahaan tersebut, hal ini terbukti dengan di gugatnya sebagian besar pengurus serikat pekerja di PT. Indonesian Tobacco Malang. Hal ini merupakan sebuah ancaman yang serius bagi seluruh Pekerja di Malang Raya atas kesewenang-wenangan Pengusaha yang tidak memberikan akses untuk melakukan negosiasi dalam persoalan pengupahan dan hak-hak pekerja lainnya. hal ini tidak dapat dibenarkan Mengingat Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan adanya serikat buruh dalam suatu perusahaan apapun bentuk serikatnya yang penting mengakomodir kepentingan buruh, lebih-lebih serikat tersebut dibentuk oleh buruh sendiri bukan dibentuk oleh perusahaan, karena selama ini banyak perusahaan yang membuat serikat buruh hanya sebagai pelengkap saja.

Perlu diketahui juga bahwa selama ini organisasi buruh di Malang tidak pernah meminta kenaikan upah, Upah minimum di Malang Raya tergolong sangat rendah dibanding dengan daerah lain, seperti Pasuruan dan Mojokerto yang mencapai 2,6 Juta/Bulan, sedangkan di Malang sendiri hanya sekitar 1,8 Juta/Bulan. Upah buruh yang demikian sangat tidak layak, maka Pemerintah baik Kota maupun Kabupaten Malang perlu ambil sikap dan juga peran dalam kesejahteraan buruh, harapan kami dari aksi ini untuk menyadarkan buruh yang lain untuk turut bergerak memperjuangkan hak-haknya, karena selama ini buruh dimalang sudah sangat lama diam. Harapan lainnya Juga tidak ada lagi perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha yang dengan sengaja tidak mendengar keluh kesah buruh. Dan memperingatkan:

BAHWA BURUH MALANG RAYA

SUDAH TIDAK LAGI DIAM

BAHWA BURUH MALANG RAYA

KINI BANGKIT MELAWAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.