Beranda Suara Rakyat Rilis Pers TELUSURI HARTA KEKAYAAN RK

TELUSURI HARTA KEKAYAAN RK

176
0
BERBAGI

Sesuai Pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat serta melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.

Fungsi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) adalah sebagai bentuk pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta alat kontrol KPK, penegak hukum dan masyarakat terhadap penambahan harta kekayaan penyelenggara negara. Namun, hingga tahun 2019, Bupati Malang Rendra Kresna tidak taat dalam melaporkan harta kekayaannya.

Pada dasarnya kewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan bagi Penyelenggara Negara adalah sebelum, selama, dan setelah menjabat. Hal ini diperkuat Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara yang tertuang pada Pasal 5 ayat (1):
“Penyampaian LHKPN selama penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara priodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”.

Tercatat sampai tahun 2019, Bupati Malang Rendra Kresna periode 2015-2020 tidak pernah melaporkan harta kekayaan pribadinya. (1) RK pernah melaporkan sekali di tahun 2001 selama menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang dan dua kali melaporkan harta kekayaannya saat menjadi Wakil Bupati Malang periode 2005-2010 (2005 dan 2006). (2) RK melaporkan kembali harta kekayaannya tiga kali selama menjadi Bupati Malang periode 2010-2015 (2010, 2013 dan 2014).

Dari tabel di atas terlihat tidak taatnya Rendra Kresna untuk melaporkan harta kekayaannya. Ini adalah bukti buruknya transparansi dan integritas RK sebagai Bupati Malang. RK sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Malang juga tidak memberikan contoh yang baik dan mendukung agenda pemberantasan korupsi. Apabila RK tidak taat melaporkan harta kekayaannya, bagaimana dengan seluruh LHKPN Kepala Dinas di Kabupaten Malang? Hal ini diperparah dengan terungkapnya Kasus Korupsi Dana Alokasi Khusus di Dinas Pendidikan oleh KPK yang melibatkan RK sebagai terdakwa penerima suap.

Tidak terlaporkannya harta pribadi RK selama menjabat sebagai Bupati Malang tahun 2015-2018 mengindikasikan dugaan penambahan harta kekayaan secara tidak wajar. KPK patut menelusuri seluruh harta kekayaan RK selama ini dan RK wajib membuktikan bahwa seluruh harta kekayaannya adalah hasil yang diperoleh secara sah dan legal sesuai perundang-undangan. Hal tersebut didasarkan pada aduan yang masuk di MCW, terkait dugaan bahwa RK memiliki harta kekayaan yang banyak di beberapa wilayah di Kabupaten Malang.

Untuk itu Malang Corruption Watch Mendesak :
1. Mendorong KPK untuk menelusuri harta kekayaan RK dan menggunakan intsrumen Tindak Pidana Pencucian Uang apabila ditemukan penambahan kekayaan secara tidak wajar dari hasil korupsi.
2. Mendesak KPK Memberikan sanksi yang tegas terhadap penyelenggara negara yang tidak patuh melaporkan harta kekayaannya.
3. Mendorong KPK untuk mengembangkan aktor yang terlibat dalam kasus korupsi DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.