Terlalu Ringan, Majelis Hakim Perlu Pertimbangkan Ultra Petita!

BERBAGI
Eddy Rumpoko (ANTARA FOTO/Umarul Faruq)

Jaksa Penuntut Umum dari KPK, yakni Andri Lesmana dan rekannya Arief Usman membacakan tuntutan terhadap Terdakwa Eddy Rumpoko pada hari Kamis, 14 April 2022 lalu. Mereka menuntut Eddy Rumpoko dengan Pidana Pokok 8,5 tahun (delapan tahun enam bulan) penjara dan denda Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 4 bulan kurungan dan Uang Pengganti kerugian negara sebesar Rp 45,9 milyar subsider 3 tahun penjara.

Kasus Gratifikasi kali ini adalah kasus Korupsi kedua bagi Terdakwa Eddy Rumpoko. Adapun kasus pertama yang menyeret Eddy Rumpoko yaitu kasus Suap senilai Rp1,6 miliar berupa mobil Toyota Alphard dan uang sejumlah Rp 295 juta. Dari kasus korupsi pertamanya itu Eddy Rumpoko divonis 3 tahun penjara di PN Tipikor Surabaya pada tahun 2018. Beberapa bulan setelah pembacaan Vonis, kemudian diajukan banding dan hanya berubah menjadi 3,5 tahun penjara. Tidak puas dengan Putusan di tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dari KPK kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan akhirnya vonis Eddy Rumpoko diperberat menjadi 5,5 tahun (lima tahun enam bulan). Selama proses gelar perkara Gratifikasi digelar, Eddy Rumpoko tengah menjalani masa hukuman dari kasusnya yang pertama.

Tuntutan Masih Terlalu Ringan

Tuntutan 8,5 tahun (delapan tahun enam bulan) terbilang relatif terlalu ringan bila mempertimbangkan Mens Rea (unsur subjektif/sikap batin pelaku) dan Actus Reus (perbuatan) yang ada dalam kasus Gratifikasi kali ini. Apalagi bila mengkomparasikannya dengan Kasus Korupsi Suap yang sebelumnya dilakukan Eddy Rumpoko, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabulasi Perbandingan Kasus Korupsi Pertama dengan Kedua Eddy Rumpoko.

Mens Rea & Actus ReusKasus Suap (Kasus Korupsi Pertama ERKasus Gratifikasi (Kasus Korupsi Kedua ER)
Tempus DelictiHanya pada satu Event Proyek Pengadaan Barang & Jasa (Pengadaan Meubelair dan Pakaian Dinas)Mencakup seluruh Gratifikasi yang ada di Kota Batu selama dua periode jabatan ER (tahun 2007 s.d. 2017)
Nominal KorupsiRp.1,895 miliar (mobil Toyota Alphard senilai Rp.1,6 miliar + uang Rp.295 juta.Rp.46.873231.400,00
Sumber: Putusan Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby & Surat Dakwaan Eddy Rumpoko dalam Perkara Nomor Register 93/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby, diolah MCW

Selain data dari tabulasi di atas, selama MCW mengawal jalannya gelar perkara dari kasus gratifikasi ER ini, kami mendapati bahwa tidak ada perubahan perilaku Terdakwa dalam memberikan keterangan. Ia cenderung tidak mengakui bahkan berpura-pura lupa ketika ditanyai baik oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim, maupun Penasehat Hukumnya. Sikap tidak jujur dalam memberikan keterangan sesungguhnya termasuk kedalam pemberian keterangan palsu dan dapat menjadi poin atau hal-hal yang memberatkan Terdakwa sendiri. Ini juga menjadi hal yang disoroti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya.

Ultra Petita Jarang Terjadi dalam Vonis

Ultra Petita adalah kondisi dimana Vonis atau Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa lebih berat dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam praktiknya, dikarenakan Jaksa adalah perwakilan masyarakat yang tugasnya adalah menuntut kepentingan umum, yakni penjatuhan hukuman terhadap penjahat, maka berapapun beratnya hukuman yang dituntut oleh Jaksa, maka Majelis Hakim cenderung akan menjatuhkan hukuman yang setara atau lebih rendah daripada tuntutan. Oleh karena itu, apabila sejak Pembacaan Tuntutannya saja masih belum sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat, maka kemungkinan besar Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Eddy Rumpoko akan lebih ringan dari 8,5 tahun (delapan tahun enam bulan) yang dituntut oleh Jaksa. Kendati demikian, Ultra Petita bukanlah sebuah dosa, lantaran menjatuhkan Vonis adalah Hak dan perwujudan dari Independensi Hakim yang tidak boleh diintervensi.

Berdasarkan uraian di atas, maka MCW menilai dan merekomendasikan:

  1. Tuntutan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum masih terlalu ringan bila mempetimbangkan Mens Rea & Actus Reus yang terbukti di persidangan;
  2. MCW merekomendasikan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya mempertimbangkan mekanisme Ultra Petita yang ada.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.