Beranda Suara Rakyat Opini Tidak Memilih Cuti, Rendra “Kampanye” Berlabel Pembekalan Mudin

Tidak Memilih Cuti, Rendra “Kampanye” Berlabel Pembekalan Mudin

70
0
BERBAGI
gambar diambil dari: www.polhukam.rmol.co
gambar diambil dari: www.polhukam.rmol.co

Keputusan Bupati Malang Rendra Kresna untuk tidak mengambil cuti agaknya perlu ditinjau dan dikritisi kembali. Pasalnya di hari pertama kampanye Pilkada kemarin, Kamis, 10 Oktober 2015 Rendra sudah “menitip” agenda bagi-bagi bingkisan pada acara Pembinaan Pembantu Petugas Pencatatan Nikah Kabupaten Malang, di Pendopo Kabupaten Malang. Hal ini jelas bertentangan dengan pernyataan Rendra sebelumnya yang mengaku tidak akan menggunakan fasilitas negara dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan kampanye lantaran masih aktif sebagai kepala daerah.

Meskipun pihak Panwas menyatakan bahwa agenda bagi-bagi bingkisan ini tidak mengandung unsur kampanye secara materil, namun Malang Corruption Watch (MCW) menilai bahwa secara etik acara bagi-bagi bingkisan berisi sarung dan baju ini menciderai proses Pilkada. Telebih lagi, dalam bingkisan tersebut tertera foto Rendra dan tulisan semboyan “Madep Mantep”nya. Meskipun tidak ada tulisan nomor urut atau ajakan memilih yang tertera secara terang-terangan, namun hal ini sangat condong dan dekat dengan proses Pilkada, yang masa kampanye sudah dimulai hari itu juga.

Hasil analisa Divisi Monitoring Korupsi Politik MCW melihat ada beberapa ketidaksesuain berkenaan dengan status aktif Rendra sebagai Bupati Malang dan keengganannya untuk mengundurkan diri selama proses berlangsung, yakni sebagai berikut:

Pertama, Jika bingkisan yang dibagikan dalam acara Pembinaan Pembantu Petugas Pencatatan Nikah tersebut berasal dari dana pribadi Rendra, maka ia telah melakukan kampanye di masa aktifnya sebagai kepala daerah, sehingga ini termasuk pelanggaran administrasi. Namun, jika bingkisan tersebut berasal dari APBD dengan dalih faslitas peserta, maka Rendra telah menunggangi kegiatan pemerintahan untuk kepentingan pribadinya sebagai caon petahana.

Kedua, dalam pasal 71 UU No 8 Tahun 2015 perubahan UU No 1 Tahun 2015 tentang pemilukada disebutkan bahwa petahana dilarang  membuat keputusan dan/atau  tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye. Jangan sampai ada keributan tafsir atas mandat peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pilkada ini, sehingga selalu ada celah untuk memanipulasi makna dan interpretasi atas UU atau peraturan-peraturan lainnya.

Ketiga, sesuai pasal 61 PKPU 7/2015 tentang Kampanye, dijelaskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pejabat negara lainnya yang menjadi pasangan calon dalam melaksanakan kampanye wajib mengambil cuti saat proses kampanye. Karena akan menimbulkan konflik kepentingan selama proses kampanye berlangsung dan dia masih tetap menjabat.

Keempat, benar bahwa Petahana diperbolehkan cuti hanya saat hari dimana ia turun kampanye. Dan mengatur lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, hal ini tetaplah tidak rasional dan beretika. Tentu, ketika proses Pilkada sudah masuk pada tahap kampanye setiap gerak gerik petahan akan ditafsirkan secara umum sebagai aktifitas dalam merebut suara publik. Pertanyaannya adalah, siapa kemudian yang bisa menjamin dia tidak sedang melakukan kampanye ketika kunjungan kerja di beberapa desa maupun kecamatan yang itu didanai oleh APBD?. Menjadi sangat kabur bukan. Inilah yang kami katakan tidak rasional dan beretika.

Kelima, jangan sampai Petahana makan gaji buta. Logikanya, pasti orang akan mendayagunakan apa saja yang ada dalam dirinya selama proses Pilkada untuk menjadikan dirinya terpilih kembali. Padahal, selama proses itu juga ia sedang digaji oleh Negara untuk memikirkan kepentingan dan kebutuhan rakyat banyak. Bukankah akan sia-sia menggaji Pejabat Negara yang tengah tidak konsen dalam memikirkan kebutuhan dan kepentingan rakyat karena sedang berkonsentrasi untuk pemenangan dirinya.

Oleh karena itulah MCW merekomendasikan bahwa ;

  1. Petahana sudah selayaknya mengundurkan diri. Hal ini sekaligus untuk mengukur sejauh mana sebenarnya etika dan etiket juga moralitas pejabat negara dalam menjaga nilai selama proses demokratisasi melalui Pilkada
  2. Petahana sudah harus segera mengalihkan beban kerjanya kepada Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah. Nantinya biar diteruskan oleh Penjabat yang dipilih Oleh Gubernur pada Oktober depan.
  3. Penyelenggara, baik Panwas dan KPUD Kabupaten Malang sudah selayaknya menjadikan keengganan Petahan untuk cuti atau bahkan mundur sebagai potensi munculnya pelanggaran-pelanggaran. Terutama soal penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan serta konflik kepentingan. Misalnya : pemanfaatan sumber daya Negara (baik anggaran maupun struktur birokrasi) untuk pemenangan calon tertentu, kampanye berlabel kunjungan kerja, kampanye berlabel diskresi, kampanye berlabel iklan birokrasi, ataupun acara-acarakenegaraan lainnya.
  4. Selain petahan, MCW juga mengingatkan paslon lain yang maju dalam Pilkada untuk tidak melanggar peraturan, utamanya yang berhubungan dengan pendanaan kampanye. Karena selain petahana itu sendiri, paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3 juga merupakan orang-orang yang memiliki akses dekat terhadap kekuasaan. Dewanti Rumpoko merupakan istri Eddy Rumpoko, misalnya. Dalam mengawal Pilkada Mabupaten Malang ini MCW menekankan pemantauan dan pengawalan pada kinerja penyelenggara, agar tidak terjadi bias dan tiidak menguntungkan salah satu calon. Semua bentuk pelanggaran oleh para calon akan menjadi catatan mengenai kinerja penyelenggara.
  5. Netralitas dan independensi penyelenggaran Panwas serta KPUD Kabupaten Malang harus dibuktikan dengan menindak tegas sekecil apapun pelanggaran dalam Pilkada. Karena hal itu akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggara.

Nabila N  (Divisi Korupsi Politik MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.