Beranda Suara Rakyat TIDAK MENJADI BAGIAN DARI MASALAH KOTA BATU

TIDAK MENJADI BAGIAN DARI MASALAH KOTA BATU

601
0
BERBAGI

images

Oleh Akmal Adi Cahya (Badan Pekerja MCW)

Tidak banyak yang mengetahui bahwa kota wisata batu mengalami permasalahan-permasalahan serius dalam pemerintahannya. Publik mengenal kota ini sebagai rujukan wisata, tempat puluhan objek rekreasi tersedia dan dinikmati oleh ratusan bahkan ribuan keluarga seantero Indonesia. Kota ini berkali-kali disebut sebagai icon pariwisata Indonesia setelah pulau dewata bali. Hanya sedikit yang tahu, bahwa kota ini dilanda korupsi, krisis lingkungan, serta tunggakan pajak milyaran rupiah.

BPK-RI (Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia) mencatat 38 permasalahan dalam sistem pengelolaan keuangan di pemerintahan Kota Batu sepanjang tahun 2012-2014. Pada tahun yang sama, BPK-RI juga menemukan 22 indikasi pelanggaran hukum yang terjadi dalam pengelolan anggaran di Kota Batu. Dari sekian masalah yang tercatat oleh BPK-RI, setidaknya terdapat 3 kasus yang menyeret nama walikota batu di dalamnya.

Pertama, dugaan korupsi dana BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) bernama PT BWR yang menjerat sang direktur, Dwi Martono Arlianto alias Anto. Anto diduga melakukan tindak pidana korupsi karena telah memberikan pinjaman-pinjaman kepada beberapa pihak tanpa sepersetujuan dewan komisaris. Dalam putusan pengadilan tipikor tingkat pertama, tercatat bahwa beberapa pinjaman bermasalah tersebut tidak murni diberikan berdasarkan inisiasinya, melainkan berdasarkan perintah kepala daerah. Kasus ini masih berproses pada tingkatan kasasi di Mahkamah Agung

Kedua, dugaan korupsi dalam pelaksanaan Shining Batu Investment 2014 atau lebih dikenal dengan sebutan korupsi roadshow Kota Batu. Kasus ini telah menyeret tiga terdakwa yaitu Samsul Bahri selaku Kepala Badan Penanaman Modal, Uddy Saifuddin selaku ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Kota Batu, dan Santonio selaku Pimpinan dari event organizer. Jejak keterlibatan walikota batu terlihat dalam penerbitan SK berisi penunjukan pelaksana kegiatan ini yang diduga kuat menyalahi aturan pengadaan barang dan jasa.

Ketiga, absennya Pemerintah Kota Batu dalam upaya pengelolaan pajak daerah yang baik. Hal ini terlihat dengan terus meningkatnya nilai tunggakan pajak daerah tak tertagih di Kota Batu. terakhir, pada tahun 2014 angka tunggakan pajak daerah mencapai nilai 54 Miliar dan penunggak terbesar-nyaris setengahnya-justru berasal dari sektor pajak hiburan. BPK-RI mencatat setidaknya terdapat 5 SK Walikota yang memberikan keringanan serta pengurangan kepada para wajib pajak di bidang hiburan. Salah satu nilai pengurangan bahkan mencapai angka 2,2 Miliar.

Peran Wakil Rakyat

Pesatnya kunjungan wisata Kota Batu nyatanya tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Hal ini terlihat dari indeks rasio gini kota batu yang naik turun berada pada angka 0.29-0.32 sepanjang tahun 2011-2014. Angka ini menunjukkan distribusi kesejahteraan di Kota Batu kian tidak merata. Kesejahteraan hanya dinikmati oleh segelintir golongan, sementara golongan sisanya kian terpuruk dalam kemiskinan. Bahkan, terdapat kelompok masyarakat asli batu yang justru menjadi korban dari proyek kota pariwisata ini.

Sedikitnya 9000 warga tiga desa terancam oleh upaya pembangunan hotel yang diduga akan merusak sumber mata air gemulo. Konflik yang terjadi sejak akhir tahun 2011 hingga sekarang ini melibatkan warga desa Bumiaji, Bulukerto, dan Sidomulyo yang notabene berprofesi sebagai petani dan peternak, berhadapan dengan investor pengembang hotel. Tragisnya, pemerintah Kota Batu seakan absen dari upaya penyelesaian konflik. Padahal, pemerintah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas keluarnya izin pembangunan hotel tersebut.

Deretan masalah ini diyakini hanyalah fenomena gunung es yang masih menyimpan permasalahan besar dan mendasar. Sayangnya, pihak aparat penegak hukum turut memperkeruh suasana dengan proses penyidikan yang setengah-setengah. Hingga kini, tidak sekalipun Kejaksaan Negeri Kota Batu selaku penyidik pada kasus dugaan korupsi PT BWR dan kasus dugaan korupsi roadshow memanggil dan memeriksa walikota batu meski terdapat petunjuk-petunjuk yang mengarah pada keterlibatan sang pemimpin daerah. Dalam kasus tunggakan pajak, tidak satupun PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) pajak tersedia untuk melakukan upaya-upaya paksa. Polisi maupun jaksa tak satupun mengambil inisiatif untuk memproses perkara yang sangat gamblang adanya indikasi pelanggaran ini.

Pada saat seperti inilah sejatinya DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Batu harus mengambil peran dan menjernihkan keadaan. Karena hakikat dari keberadaan dewan ialah memperjuangkan aspirasi serta menjamin perwujudan kesejahteraan rakyat. Ketika eksekutif terus menerus melakukan pelanggaran dan mengecewakan masyarakat, serta institusi yudisial absen dari upaya penegakan hukum yang seharusnya mereka lakukan, hanya institusi legislatif yang dapat diharapkan mengambil tindakan.

Mengajukan Hak Angket

Demi memenuhi tugasnya sebagai wakil rakyat, para anggota dewan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Salah satunya ialah hak angket yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum. Melalui penggunaan hak ini, DPRD dapat memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait atau yang dianggap kompeten untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Batu. Penggunaan hak ini setidaknya akan memperjelas akar pemasalahan dan menjadi landasan bagi pembentukan rekomendasi perbaikan. Hak ini tentu menjadi senjata yang sangat efektif bagi DPRD dalam menjalankan fungsi control atas kinerja pemerintah. Sayang, belum ada tanda-tanda DPRD akan memaksimalkan penggunaan hak ini.

Dalam konteks Kota Batu, tentunya tidaklah sulit untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang harus diselidiki. Sehingga, tidak masuk akal bila inisiatif penggunaan hak ini nantinya ditolak dengan alasan ketiadaan permasalahan. Artinya, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk tidak mengajukan atau menolak pengajuan hak ini. Bila hak angket diajukan, kemudian terjadi penolakan, atau tidak satupun anggota dewan yang berusaha mengajukan hak angket, dapat dipastikan para anggota dewan merupakan bagian dari kroni penebar masalah di Kota Batu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.