Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Tinggalkan Catatan Merah

Tinggalkan Catatan Merah

71
0
BERBAGI

MALANG – Dana yang mengalir ke DPRD Kota Malang terbilang sangat besar. Sayangnya, hal ini tidak didukung dengan kinerja maksimal dari mereka. Sebab, di akhir masa jabatannya, mereka masih meninggalkan ‘catatan merah’. Hal ini didapat dari hasil evaluasi Malang Corruption Watch (MCW) mengenai kinerja para anggota dewan selama periode 2009-2014.


MCW mencatat, rata-rata gaji pokok tiap anggota dewan dalam satu bulan sebesar Rp 24 juta. Bahkan, dalam rentang 2011-2014, anggaran penunjang kinerja dewan besarannya cukup mengejutkan, yakni Rp 109 miliar. “Angka tersebut di luar biaya operasional mereka,” jelas Zein Ihya Ulumuddin, Kepala Divisi Riset MCW.
Meski dana untuk para dewan itu cukup besar, kinerja mereka justru mengecewakan. Bahkan, MCW menyimpulkan kinerja DPRD Kota Malang amburadul dan berantakan. Kesimpulan ini diambil berdasarkan indikator yang dikumpulkan MCW dalam beberapa tahun belakangan ini. “Tiga fungsi DPRD, yakni pengawasan, penganggaran dan legislasi tidak berjalan maksimal,” tegasnya kepada Malang Post kemarin siang.
Pertama, lanjutnya, fungsi pengawasan DPRD terhadap eksekutif  kurang responsif. Buktinya, dalam lima tahun belakangan kasus korupsi di Kota Malang mulai marak. Bahkan, MCW menemukan beberapa keganjalan di dua kasus yang menonjol di lingkungan Pemkot Malang. Di antaranya, proyek jembatan Kedungkandang senilai Rp 79 miliar dan pembangunan drainase Bondowoso-Kali Metro senilai Rp 40 miliar.
“Sampai sekarang, dewan belum juga membentuk panitia khusus untuk mengawal kasus tersebut. Padahal MCW sudah pernah mendesak mereka,” jelasnya. Lebih parah lagi, hasil investigasi MCW, ada keterlibatan oknum dewan dalam meloloskan anggaran di beberapa proyek.
Selain itu, dewan juga tidak teliti dalam melakukan penganggaran. Buktinya, ditemukan penganggaran ganda pada proyek di dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPU PPB) Kota Malang. Berdasarkan data MCW, terdapat lima proyek besar dari DPU PPB yang tercatat menerima anggaran ganda dengan besaran sekitar Rp 3,5 miliar. 
Dirinci, lima proyek DPU PBB yang dituduh menerima anggaran ganda diantaranya, pembangunan saluran air Jl Mawar Gg UU Rw 04 Kecamatan Lowokwaru dengan anggaran senilai Rp 540 juta. Pembangunan jembatan, pagar pengaman jalan dan peningkatan jalan hotmix kelurahan Kesatrian senilai Rp 617 juta. Pengaspalan wilayah RW 01 kelurahan Ciptomulyo senilai Rp 264 juta, lalu penyemiran RW 07 kelurahan Pandan Wangi senilai Rp 100 juta. Terakhir, penyusunan data perkembangan tata ruang senilai Rp 200 juta.
“Dalam setiap proyek itu, anggaran masuk ke dua rekening yang berbeda. Itu tandanya para dewan tidak teliti dalam melakukan fungsi budgeting,” ungkap Zein.
Sedangkan kinerja legislasinya, MCW juga menilai para dewan tidak maksimal dan mengecewakan. Sebab, dari 14 Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kota Malang tahun 2013, DPRD baru merealisasikan 2 Prolegda. “Ini harusnya jadi evaluasi besar untuk anggota dewan ke depan. Agar mereka bisa bekerja dengan lebih baik,” lanjutnya. Ditambahkan, masyarakat juga jangan menutup mata dan tinggal diam. Melainkan, masyarakat harus lebih aktif lagi dalam mengawal proses demokrasi di tingkat daerah. (erz/han)

http://malang-post.com/kota-malang/91079-tinggalkan-catatan-merah-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.