Beranda Suara Rakyat Rilis Pers TOLAK LKPJ WALIKOTA BATU AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015

TOLAK LKPJ WALIKOTA BATU AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015

92
0
BERBAGI

Kamis, 19 Mei 2016 – Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintah selama 1 tahun anggaran. Berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah daerah.  LKPJ akhir tahun anggaran dan LKPJ akhir masa jabatan sesuai degan pasal 16 PP No 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat.  Sejak pengesahan peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah dari pasca orde baru hingga yang terakhir peraturan perundang-undangan No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Cita-cita dari peraturan tersebut, sebenarnya untuk mempermudah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan letak geografis dan sumber daya manusianya. Sehingga daerah tersebut dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan keinginan kepala daerah. Maka dari itu penting untuk melihat efektivitas dari pelimpahan kewenangan tersebut, dalam hal ini meninjau laporan keterangan pertanggungjawaban yang dibuat oleh kepala daerah selama 1 tahun anggaran.

Pada tahun 2015 Malang Corruption Watch (MCW) memberikan catatan terkait LKPJ kepala daerah kota Batu. MCW melihat bahwa LKPJ Kota Batu tahun anggaran 2015 masih belum maksimal dalam serapan anggaran program maupun kegiatan serta tidak ada satupun catatan dari kepala daerah terkait problem korupsi yang melibatkan pejabat daerah. Serta pengusaha-pengusaha nakal yang tidak pro terhadap kenaikan PAD Kota Batu. Sesuai dengan pasal 18 PP No 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat, menjelaskan bahwa muatan LKPJ sekurang-kurang meliputi arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Dalam setiap muatan tersebut terdapat pengelolaan pendapatan daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah, realisasi program, serta permasalahan dan solusi. Hal itu harus diuraikan secara detail dalam LKPJ kota Batu ATA 2015.

Molornya Jadwal Penyerahan

Jadwal penyerahan LKPJ seharusnya merujuk pada pasal 17 ayat (1) PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Pasal 17 ayat (1) telah menyebutkan bahwa LKPJ disampaikan kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir sehingga jadwal penyerahan LKPJ ke DPRD idealnya 31 Maret 2016.

Penyerahan LKPJ oleh Walikota kepada DPRD Batu terjadi kegagalan selama 5 kali, kelebihan waktu ini menunjukan ketidaktaatan Walikota Batu terhadap PP No 3 Tahun 2007 sekaligus menunjukan ketidakdisiplinan terhadap jadwal penganggaran daerah. Bagaimanapun ketetapan waktu penyerahan dokumen LKPJ sangat penting untuk menjaga konsistensi jadwal pembahasan setiap tahapan-tahapan penganggaran dokumen.

Mengingat bahwa pengalokasian anggaran Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)sebesar Rp. 150.000.000 belum lagi anggaran-anggaran lainnya misalnya: Honorarium ketika rapat, makan minum, cetak dokumen LKPJ dll. Tentu hal ini akan memakan  anggaran yang sangat besar dan berdampak terhadap kinerja pemerintah daerah.

Buruknya realisasi anggaran pada sektor pendidikan dan kesahatan

            Realisasi Anggaran Pendidikan Pemerintah kota Batu mengalokasikan anggaran untuk pendidikan untuk Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Realisasi Anggaran sebagaimana yang terdapat pada LKPJ Akhir Tahun Anggaran (ATA) 2015 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini;

Belanja Tidak Langsung

Rp.161,175,757,024

 

 

Rp.16,167,457,440

 

Realisasi Belanja Tidak Langsung Rp.145,008,299,584
Belanja Langsung Rp.42,420,831,178  

Rp.1,394,215,746

 

Realisasi Belanja Langsung Rp.41,026,615,432
Tidak Terserap

Tabel 1: Realisasi Belanja Pendidikan TA 2015

Sumber: LKPJ Kota Batu ATA 2015

Tabel 1 diatas adalah Gambaran Total Belanja Pendidikan pada tahun 2015 sebesar Rp. 203.5 Miliar. Untuk Belanja tidak langsung sebesar Rp.161,1 Miliar, dan Belanja langsung sebesar Rp. 42,4 Miliar. Artinya bahwa Pertamapemkot batu lebih cenderung memprioritaskan kesejahteraan internal pemerintah ketimbang kualitas program pendidikan, sebagaimana terdapat pada pasal 4 (ayat 1-6) prinsip penyelenggara pendidikan, dan kewajiban pemerintah didalam menyelenggarakan pendidikan pasal 10-11 UU No 20 Tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan. Kedua,dari Total belanja Rp. 161,1 Miliar, yang tidak terserap sebesar Rp. 17,5 Miliar. MCW menduga bahwa anggaran yang tidak terserap akibat dari perencanaan pemerintah yang lemah, minim kreativitas dan inovasi, dan juga terdapat alasan klasik yang berkaitan dengan syarat-syarat administrasi.

Realisasi Anggaran  Kesehatan.

MCW melihat dalam Rencana pembangunan jangka menengah daerah 2012-2017 misi ke tujuh menyebutkan bahwa pemerintah dalam rencana pembangunan salah satunya meningkatkan kualitas kesehatan. Dalam capaian kinerja LKPJ 2015 menyebutkan, hasil yang dicapai yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kota Batu ditandai dengan pemenuhan layanan kesehatan dasar yaitu menurunnya angka kematian bayi dari 11 kasus menjadi 9 kasus. Hasil monitoring dan kajian MCW selama tahun 2015 menemukan bahwa terdapat beberapa permasalahan di kota Batu:

Pertama, pasien HIV/AIDS yang naik setiap tahun, hal itu dapat dilihat dari naiknya anggka pasien mencapai 25% di tahun 2015.

Kedua, kurangnya stock obat yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota Batu, padahal masih sangat banyak warga di kota Batu yang membutuhkan obat sebagai sarana perbekalan dalam kesehatan. Ketiga, masih banyaknya Gizi buruk dikota Batu ditunjukan dengan minimnya proteksi dari orang tua dan kurangnya pengawasan makanan bernutrisi oleh pemerintah. dan yang terakhir Masih banyaknya penyakit demam berdarah yang dialami oleh warga Kota Batu disebabkan kebijakan pemerintah dalam penyemprotan dan lingkungan yang tidak sehat kurang maksimal. Berikut ini tabel anggaran kesehatan terkait permasalahan tersebut.

Permasalahan Nama program/kegiatan Pagu
pasien HIV/AIDS yang naik hingga 25% Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seksual HIV/AIDS Rp.113.230.150
Kekurangan stock obat Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Rp.14.400.000
Gizi buruk Program perbaikan gizi masyarakat Rp.756.110.000
Penyakit demam berdarah 1.Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

2.peningkatan surveillance epidemiologi dan penganggulanagan wabah

Rp. 74.340.000

Rp.81.715.050

Tabel 2. Anggaran kesehatan APBD 2015

 

Pagu anggaran Prosentase(%)
2012 Rp.19,364,211,308.00 4.17 %
2013 Rp.24,192,545,821.00 4.53%
2014 Rp.26,244,395,033.00 4.22%
2015 Rp.725,754,000,000 4.30%

Tabel 3. alokasi anggaran kesehatan 2012-2015

Begitu juga dengan realisasi belanja langsung yang tidak maksimal pada Dinas Kesehatan Kota Batu. Seperti halnya pada total anggaran belanja langsung yang mencapai Rp. 17.614.480.209 dengan realisasi sebesar Rp. 13.356.709.067. Sehingga mengakibatkan anggaran yang telah direncanakan menjadi tidak produktif. Hal ini disebabkan karena besarnya sisa anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 4.257.771.142 pada Dinas Kesehatan. Oleh karena itu dalam LKPJ Kota Batu tahun 2015 harus mempertimbangkan perihal tersebut dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berikutnya. 

Adapun hasil kajian mengenai pro poor anggaran kesehatan yang setiap tahun tidak pernah mencapai 10% dari APBD kota Batu. Hal itu ditunjukan dengan total APBD 2015 Rp.725,754 Miliar  dan total anggaran Dinas Kesehatan Rp. 30.640.904.994 yang diprosentasekan untuk anggaran Dinas Kesehatan hanya sebesar 4,3 % dari total APBD.

Berikut akan digambarkan trend kenaikan dari tahun 2012-2015.

Pelibatan Pejabat Daerah dalam Kasus Korupsi

Pertama, Beberapa permasalahan di Kota Batu terkait dengan keterlibatan pejabat daerah dalam kasus korupsi yang selama ini meresahkan masyarakat. Seperti halnya kasus korupsi PT. Batu Wisata Resourch dan Kasus Korupsi Roadshow Kota Batu. Dua kasus tersebut dalam putusannnya menyebutkan adanya keterlibatan Walikota Batu.

Misalnya, pada kasus PT.Wisata Batu Resourch yang melibatkan  direktur perusahaan yaitu Dwi Martono. Dalam pemeriksaan saksi di persidangan, menyebutkan bahwa Abdul Latief Chalid mengaku bahwa “saksi pernah membuat akta perjanjian atas peminjaman uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 antara saksi dan Walikota Batu Eddy Rumpoko”. Sedangkan keterangan saksi dari terdakwa Dwi Martono mengatakan bahwa Terdakwa meminjamkan uang perusahaan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 kepada sdr. Abdul Latief Chaled karena perintah lisan pemegang saham mayoritas yakni bapak Eddy Rumpoko kepada terdakwa”. Problem tersebut  seharusnya disampaikan dalam LKPJ agar tidak terulang kembali. Sebab PT. BWR merupakan Badan Usaha Milik daerah yang juga menopang fiskal daerah ke depannya.

Kedua, kasus Roadshow atau Shining Investment Batu yang dilakukan di Balikpapan pada tahun 2014 melibatkan tiga orang terdakwa yaitu Udy Saifudin selaku PHRI, Samsul Bahri selaku Kepala Badan Penanaman Modal, dan Santoni selaku EO dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan kajian kesaksian dipersidangan yang dikaji MCW melalui putusan, bahwa terdapat bunyi putusan yang menyebutkan “bahwa adanya persekongkolan Edy rumpoko, susetyo herawan, syamsul bahri, udy syaifudin (PHRI), reni dan dinas (BPM), dan istijono (PHRI)”.

Problem yang muncul pada kasus tersebut juga tidak diuraikan dalam laporan pertanggungjawaban kota Batu. Sehingga kami melihat bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban seakan-akan menyampaikan yang baik-baik saja.

Pembekakan Piutang Pajak di Kota Batu

MCW melihat dalam beberapa tahun silam hingga 2015. Banyaknya pengusaha nakal yang belum membayar pajak. Sehingga mengakibatkan pembengkakan dalam APBD Kota Batu setiap tahunnya. Misalnya yang terjadi pada seorang pengusaha yang mempunyai beberapa tempat wisata di Kota Batu. Selain itu terdapat tunggakan pajak hingga Rp. 54 Miliar yaitu Jatim Park Group. Pada poin ini MCW melihat pentingnya peran Dinas Pendapatan Daerah dalam melakukan penindakan kepada pengusaha-pengusaha yang selama ini  membuat keuangan Kota Batu tidak meningkat. Hal itu bisa dilihat dengan kenaikan Pajak Asli Daerah Kota Batu tiap tahunnya yang cukup minim yaitu sekitar Rp. 25 Miliar.

Berikut adalah tabel piutang pajak dari tahun 2012-2015 sesuai dengan jenis pendapatannya.

Jenis

Pendapatan

2012 2013 2014 2015 Jumlah
Pajak hotel     6.975.082.596 148.542.425 7.123.625.021
Pajak Restoran          
Pajak hiburan   2.576.152.545   2.576.152.545
Pajak Reklame 4.832.575 891.250 1.318.243 13.773.006 20.815.074
Pajak penerangan jalan
Pajak parkir
Pajak Air tanah 4.889.381 442.280 555.188.00 13.568.870.00 19.455.719
Pajak bumi dan bangunan 2.301.623.152 1.662.485.624 2.799.729.710 3.563.011.167 10.326.849.653
Pajak BPHTB
Total Rp.20.066.898.012

Tabel 4. Piutang pajak 2012-2015

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2012-2015 total piutang pajak mencapai Rp. 20.066.898.012.00. Dengan piutang pajak terbanyak yaitu pajak hiburan mencapai Rp.2.576.152.545.00 dan pajak bumi dan bangunan Rp. 10.326.849.653.00. Maka dari itu dalam laporan pertanggungjawaban tersebut, kepala daerah juga harus memberikan catatan terkait piutang pajak yang membengkak serta bagaimana solusi dari kepala daerah terkait hal tersebut.

 Sesuai dengan pemaparan diatas MCW melihat bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban diatas dari sisi realisasi program atau kegiatan tidak mampu menjawab persoalan di Kota Batu. Sehingga MCW merekomendasikan agar Fraksi DPRD Kota Batu menyatakan sikap “penolakan” secara tertulis pada pandangan umum fraksi. Walaupun secara yuridis formal tidak ada opsi lain selain menerima atau menerima dengan catatan, namun secara politik dan moral akan realitas yang tidak bisa disembunyikan. Maka dengan adanya penolakan tersebut diharapkan dapat menjadikan pelajaran berharga pada tahun yang akan datang.

CP: M. Taher Bugis (085243143102)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.