Beranda Suara Rakyat Opini TOLAK POLITIK UANG DAN CALEG BONEKA

TOLAK POLITIK UANG DAN CALEG BONEKA

39
0
BERBAGI

 

Selain latar depan, dalam panggung terdapat Latar belakang / back stage dimana semua lakon di bentuk dan di rencanakan, inilah kenyataan sebenarnya dari sebuah drama yang sedang di mainkan oleh para aktor. Dalam konteks pemilu legislative, maka latar belakang adalah kenyataan yang sebenarnya dari caleg dan partainya untuk membangun relasi politik yang multi kepentingan dan multi tendensi baik kepentingan kekuasaan dan jabatan maupun ekonomi. Payahnya para audience atau konstituen pemilih jarang sekali yang mampu masuk ke latar belakang, karena terdapat elit yang berkepentingan saling mengamankan setingan drama dan konstelasi politik  di balik layar.

Apakah salah, jika para caleg dan partai politik memerankan peran yang baik sebagai usaha pencitraan diri untuk membangun image, dan apakah salah jika mereka di balik layar membuat strategi-strategi untuk memperjuangkan kepentingan?, bukankah ini hal yang wajar dilakukan. Memang wajar dilakukan selama pembuatan persepsi di lakukan sesuai  mekanisme dan aturan yang di buat oleh penyelenggara, misal menggunakan alat peraga seperti sticker, baliho yang di  telah di tentukan. Akan tetapi pembangunan image dilakukan dengan cara yang melanggar aturan, misalnya kampanye yang tidak sesuai aturan, menggunakan politik uang dengan modus pembagian uang, beras, kerudung, sarung  untuk mengarahkan suara, hal ini melanggar peraturan UU no 8 tahun 2011 pasal 89 tentang politik uang. Pelanggaran itu di perkuat dari laporan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur bersama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dari 38 kabupaten/Kota menemukan 92.119 pelanggaran, hal ini menunjukkan bahwa pencitraan diri oleh oknum caleg dilakukan dengan melanggar  aturan yang juga berujung pada pelanggaran pidana.

Disamping itu, menjadi wajar ketika di balik layar para caleg dan partai politik merancang agenda bersama untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat, akan tetapi realitasnya agenda dirancang untuk memperjuangkan kepentingan segelintir golongan yang ikut serta dalam pemberian modal untuk kampanye pada caleg, maupun penggunaan dana social birokrat oleh caleg untuk sarana kampanye calon petahan / incumbent. Hal ini akan memutus nilai-nilai ideology perjuangan partai yang dibangun, sehingga tidak ada lagi perilaku oposisi dalam pembangunan koalisi partai di legislative, sehingga fungsi check and balance antara lembaga tinggi Negara oleh legislative sebagai reoresentasi suara rakyat terhadap lembaga eksekutif dan yudikatif. Dalam kondisi demikian PILEG hanya menghasilkan anggota legislative yang bermental boneka, yang hanya menjadi objek mainan elit yang berkepentingan untuk melakukan penguasaan aset ekonomi, Sumberdaya alam daerah,dan penguasaan serta pengamanan kekuasaan birokrat atau elit pemimpin daerah.

Maka kami MCW bersama masyarakat kota Batu merekomendasikan :

1.Masyarakat

a.Masyarakat di himbau untuk mendatangi TPS untuk menyalurkan suaranya.

b.Masyarakat menolak praktik politik uang, karena uang / barang yang diterima saat ini akan berdampak pada kehidupan rakyat selama 5 tahun kedepan.

c.Masyarakat melaporkan segala pelanggaran pemilu di kota batu, kepada pengawas pemilu

2.Calon legislative

a.Tidak melakukan segala praktik kecurangan politik uang untuk membentuk image diri, karena hal ini akan mendorong perilaku koruptif yang berujung pada tindak pidana korupsi

b.Tidak menjadi boneka dari penguasa-penguasa local, dan pengusaha gelap yang mengincar aset sumber daya alam di Kota Batu.

Memprioritaskan suara masyarakat dalam merumuskan visi dan misinya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.