Beranda Suara Rakyat Opini TOLAK REVISI UU KPK!

TOLAK REVISI UU KPK!

98
0
BERBAGI

 

Aksi menolak UU KPK - 10 Februari 2016
Aksi menolak UU KPK – 10 Februari 2016 – Dokumentasi MCW

Sejarah mencatat upaya pelemahan KPK sejak lama telah dilakukan oleh berbagai pihak dengan berbagai cara. Sebut saja kriminalisasi terhadap pimpinan KPK terjadi pada dua periode terakhir, bahkan seluruh pimpinan KPK mendapat status sebagai tersangka dan terlapor pada periode paling belakang. Beberapa upaya penarikan personil KPK oleh berbagai institusi Negara nyatanya terus berulang, bahkan pada tahun 2015 lalu legitimasinya sempat digugat dan dipertanyakan. Secara khusus, upaya untuk melakukan revisi atas undang-undang KPK pun beberapa kali sempat diajukan, baik oleh DPR maupun atas inisiasi pemerintah. Poin-poin revisi pun sejatinya berkutat pada substansi yang serupa, seperti pembatasan penyadapan, status penyelidik dan penyidik, yang pada intinya berupaya menghilangkan kekhususan dari institusi ini.

Koalisi melihat terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam upaya revisi kali ini. Hal-hal inilah yang menjadi poin penting mengapa revisi undang-undang KPK perlu untuk ditolak.

  1. Sepanjang berdirinya, KPK mencatat telah menindak 101 anggota legislatif baik pada tingkatan daerah maupun nasional, 66 kepala daerah setingkat bupati dan gubernur, dan 23 pimpinan lembaga setingkat kemeterian. ketiga jenis koruptor tersebut dapat dipastikan sebagian besar berasal dari tempat yang sama dengan para legislator kita saat ini yaitu partai politik. (acch.kpk.go.id)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia merupakan insttusi terbesar ke-3 yang paling banyak dipetisi oleh masyarakat sepanjang tahun 2015. Posisi pertama dan kedua ditempati oleh polis dan pemerintahan jokowi-jk. (change.org)
  3. Poin-Poin revisi yang memuat peran besar institusi di luar KPK yang turut serta hingga berpotensi mengintervensi independensi dan kualitas kerja KPK. Pertama ialah dewan pengawas yang fungsinya bahkan mencakup perizinan sadap dan sita. Kedua ialah menguatnya peran polisi, baik sebagai pihak yang berhak melakukan pendidikan kepada penyelidik dan penyidik polri hingga ditempatkan sebagai pengawas KPK. (pasal 12A-12E, 37A-37D, 38, 47 Draft Revisi UU KPK)
  4. Posisi KPK yang berpotensi disamakan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui revisi ini. Hal ini dapat terlihat dengan dihapusnya pasal 38 ayat (2) UU 30 tahun 2002 dalam draft revisi ini.

Berlandaskan ke-empat poin tersebut koalisi anti-korupsi Malang raya dengan tegas MENOLAK upaya revisi ini. Kami MEREKOMENDASIKAN UNTUK MEREVISI TERLEBIH DAHULU INTEGRITAS SERTA MENTALITAS PARA PEJABAT INDONESIA sebelum berfikir untuk merevisi undang-undang KPK.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.