Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Tumpang Tindih Persoalan APBD Kota Batu: PAK Harus Menjadi Penawar

Tumpang Tindih Persoalan APBD Kota Batu: PAK Harus Menjadi Penawar

353
0
BERBAGI
alun-alun-batu-750x5621
Kota Batu. Gambar dari wisatajatim.info

Minggu,16/Agustus/2015_ Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang akan disahkan pada pertengahan agustus ini. Sebenarnya ada banyak persoalan yang terjadi di Kota Batu dan belum di selelsasikan oleh DPRD, namun sebenarnya dengan adanya DPRD bukan sebagai tempat untuk menampung persoalan yang terjadi, namu DPRD harus menuntaskan persoalan-persoalan tersebut, salah satunya PAK yang akan di hadapi oleh DPRD pada pertengahan agustus ini. Hasil kajian dan analisa Malang Corruption Watch (MCW), terhadap APBD Kota Batu T.A 2015 menemukan beberapa mata anggaran yang perlu di kurangi bahkan di hapus penganggarannya. Hal tersebut dapat di lihat sebagai berikut:

  1. Hapus Pengalokasian Anggaran untuk PT. BWR Rp2.500.000.000. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Kota Batu T.A 2013 Nomor 88.B/LHP/XVIII.JATIM/05/2014 tanggal 30 Mei 2014, BPK mengungkapkan bahwa PT. BWR sudah tidak beroperasi dan tidak menyusun laporan keuangan, seihingga tidak dapat di lakukan penilaian atas kewajaran saldo Investasi Permanen pada tanggal 31 Desember 2013 dengan metode ekuitas. Dan dana yang telah disertakan oleh Pemerintah Kota Batu pada PT. BWR saat pendiriannya pada Tahun 2010 sebesar Rp2.000.000.000 berpotensi tidak akan kembali karena ketidakjelasan going concern PT. BWR, untuk itu alokasi anggaran pada T.A 2015 diharapkan slot anggaran tersebut dihapuskan saja dan dialokasikan pada slot anggaran yang memang benar digunakan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, karena tidak menutupi kemungkinan ketika tetap di anggarkan pada PT. BWR maka sangat berpotensi akan menambah tingkat kerugian keuangan Negara lebih besar lagi.
  2. Menekan Belanja Hibah. Pemerintah Kota Batu pada T.A 2014 untuk belanja hibah sebesar Rp61.671.275.164, namun didalam pengelolaannya masih belum maksimal karena terdapat beberapa penerima yang tidak di dukung oleh by name by address sehingga terdapat kerugian Negara sebesar Rp8.707.800.000 maka secara tidak lansung Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku PPKD dan (Bagian Kesra) selaku leading sector harus bertanggung jawab atas kerugian Negara tersebut, dan persoalan ini sebenarnya bisa di jadikan sebagai entry point oleh DPRD dalam pembahasan PAK untuk menekan belanja hibah pada T.A 2015 karena jumlahnya masih relative sangat besar Rp56.004.196.400 dan sangat rawan akan terjadi hal yang sama bahkan lebih para lagi dari T.A 2014.
  3. Harus di Seriusi Pengelolaan Pajak. Pajak pada T.A 2014 terdapat Rp42.500.000.000 sedangkan pada T.A 2015 terdapat kenaikan sebesar Rp57.210.881.803, dari kenaikan tersebut apakah sudah mencerminan kinerja Dinas Pendapatan baik. Menurut MCW dari hasil kajian dan analisa terdapat penunggakan pajak sebesar Rp10.389.120.997 pada 13 hotel WP, dan terdapat pula penugakan pajak hiburan sebesar Rp24.555.376.610 di 5 tempat hiburan WP, persoalan tersebut berangkat dari berbagai persoalan salah satunya di sebabkan kareana adanya putusan Walikota Nomor 973/93/KEP/422.012/2010 tentang Pemberian Keringanan Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Parkir di Lingkungan Museum Satwa Kota Batu, keputusuan ini sangat bertentangan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak sehingga keputusan tersebut telah di caput dengan keputusan Walikota Nomor 180/164/KEP/422.012/2011. Namun dengan adanya keputusan Walikota tersebut masih belum menjawab persoalan pajak yang terjadi karena terdapat penugakan pajak hiburan dan hotel pada 31 Desember 2014 sebesar Rp34.944.497.607. untuk DPRD dan Pemkot di dalam momentum PAK harus mempertimbangkan dengan sebaik mungkin ketika menargetan pajak daerah sehingga persoalan ini tidak akan terjadi lagi pada tahun-tahun berikutnya.

Rekomendasi

  1. DPRD dan Pemkot harus mempertimbangkan kembali untuk investasi pada PT. BWR karena tidak menutupi kemungkinan bahwa persoalan tersebut akan terjadi lagi bahkan lebih para lagi, untuk itu MCW mengharapkan agar anggaran tersebut bisa mengalihkan atau di hentikan penganggarannya.
  2. DPRD dan Pemkot harus menemakan dana hibah, karena diduga sangat berpotensi terjadi praktek korupsi yang dilakukan oleh mafia dana hibah, dan bisa di alokasikan dana tersebut untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesahatan masyarakat Kota Batu.
  3. DPRD dan Pemkot harus bisa meningkatkan lagi pajak daerah dalam tahun ini dengan mendesak para penunggak pajak agar dapat menyelesaikan tunggakannya, dan kalau hal tersebut masih terulang lagi maka MCW berharap agar DPRD dan Pemkot dampat memberikan sangksi seperti mencabut izin usaha dan sebagainya.
  4. Momentum PAK jangan di jadikan sebagai lahan basa bagi DRPD dan Pemkot dalam mencari-cari keuntungan pribadi atau kelompok. Momentum PAK di harapkan dapat menyelesaikan persoalan-pesoalan yang terdapat pada proses penganggaran pada APBD T.A 2015 dan dapat menjawab persoalan masyarakat Kota Batu selama ini.

Kepala Divisi Korupsi Politik : M. Taher Bugis
Nomor Telepon : 085243143102

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.