Usut Tuntas Dugaan Kecurangan Penyelenggaraan Pemilu 2024  

BERBAGI
Sumber: Banwaslu kabupaten Wonosobo

Pada 2023 sudah berlangsung selama dua bulan lamanya dan tahun ini diprediksi akan menjadi “tahun pemanasan” bagi Pemilu Serentak yang akan dilaksanakan pada 2024 mendatang. Frasa tahun pemanasan ini memang tidak bisa dielak sebagaimana dinamika sosial-politik Indonesia saat ini yang sudah memperlihatkan frasa di atas, terutama melalui skema bongkar-pasang koalisi oleh beberapa partai politik. Bongkar-pasang koalisi ini memang sudah dilakukan sejak 2022 dengan munculnya Koalisi Perubahan yang diusung oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS serta Koalisi Bersatu yang diusung oleh Golkar, PPP, dan PAN.

Kabarnya keberadaan koalisi ini sedari awal hanya diorientasikan untuk memenangkan Pemilu 2024 baik dari pemilihan presiden hingga pemilihan legislatif. Pembentukan koalisi ini memang tidak bisa dipungkiri merupakan efek langsung dari penerapan sistem demokrasi multipartai. Selain itu, demokrasi multipartai yang diterapkan oleh Indonesia dalam praktiknya dikombinasikan dengan sistem presidensialisme dan kombinasi ini secara tidak langsung membuat pembentukan koalisi menjadi hal yang tidak terelakkan untuk memenangkan pemilu hingga membentuk pemerintahan.

Koalisi sebagaimana pengertiannya yang berarti himpunan partai politik dalam satu wadah, memang tidak bisa dipungkiri akan selalu ada dalam setiap negara yang menerapkan sistem demokrasi. Sebab, pembentukan koalisi juga tidak lepas dari pragmatisme elite politik untuk mencapai kedua tujuan yang disebutkan di atas. Namun demikian, koalisi partai sering kali juga bersifat dinamis sebagai akibat dari iklim politik yang selalu berubah setiap detiknya. Dengan demikian, koalisi partai juga bisa bertahan lama ataupun bubar dengan cepat. Mengenai kasus Koalisi Perubahan dan Koalisi Bersatu, pembentukan koalisi menjadi hal yang lumrah bagi masing-masing partai untuk mendapatkan porsi semaksimal mungkin.

Dengan demikian, posisi pemerintahan dan keberadaan dua koalisi yang disebutkan di atas bukan tidak mungkin akan semakin cair kedepan, baik itu  bubar ataupun semakin solid. Dinamika koalisi yang akan berlangsung cair, dengan situasi saat ini yang mendekati Pemilu 2024, maka manuver bongkar-pasang koalisi pasti dilakukan untuk mempercepat persiapan mereka dalam mengusung presiden dan melanjutkannya dengan negosiasi mengenai visi-misi presiden hingga kebijakan yang ditelurkan.

Tidak hanya manuver partai politik yang semakin kencang dalam mempersiapkan Pemilu 2024, KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu juga sudah melakukan manuver yang cepat dalam mempersiapkan pemilu kedepan. Salah satunya diawali dengan pendaftaran partai politik yang dilakukan pada Juli 2022 lalu, KPU sudah membuka pendaftaran bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu dan proses tersebut dilangsungkan sejak bulan Juli hingga Desember 2022 kemarin. Sejak pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi parpol selesai dilaksanakan, tercatat sekitar 23 partai resmi terdaftar sebagai peserta Pemilu 2024 dan sebagian besar partai yang terdaftar ini terdiri atas 17 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. Semua partai yang terdaftar ini akan bersaing dalam Pemilu Serentak 2024 mendatang dan mereka ini pula akan berebut posisi strategis mulai dari Walikota, Bupati, DPRD, hingga DPR.  

Namun demikian, proses yang sebenarnya seringkali dianggap remeh oleh publik pada kenyataannya justru memicu polemik pada tahun ini dan polemik tersebut merujuk pada dugaan kecurangan verifikasi faktual dari KPU. Seperti yang diberitakan oleh beberapa media, dugaan kecurangan ini dimulai dengan adanya pengiriman pesan koersif oleh KPU kepada KPUD Sulawesi Selatan untuk mengubah status verifikasi parpol yang dikategorikan sebagai TMS (Tidak Memenuhi Syarat) menjadi MS (Memenuhi Syarat). Salah satu kasus yang paling ketara tertuju pada pernyataan Idham Holik kepada seseorang anggota KPUD Sulawesi Selatan, Idham dituduh menyerukan pesan berupa ancaman dan intimidasi kepada KPUD, yang tidak mematuhi prosedur dan pesan ini sebagian besar merujuk pada pesan terkait pengubahan status parpol. Kasus ini kemudian menjadi viral di media massa dan dugaan kecurangan pemilu mulai menyeruak di mata publik. Dugaan kecurangan ini masih belum menemukan titik terang dengan dugaan kecurangan sudah dilaporkan kepada DKPP dan koalisi masyarakat sipil mendesak adanya transparansi dalam penyelesaian kasus ini.

Kasus intimidasi kepada anggota KPUD menjadi cerminan bahwa dugaan kecurangan pemilu sudah berhembus di telinga publik. Dengan demikian, kabar mengenai dugaan kecurangan ini pada kenyataannya jauh berbeda dengan kabar kecurangan dalam Pemilu 2019 kemarin, yang berhembus pada tahapan rekapitulasi. Dugaan kecurangan yang belum terselesaikan pasti akan merusak kredibilitas penyelenggara pemilu apabila tidak segera dipertanggungjawabkan. Pemilu sebagai mekanisme kompetisi yang sah untuk sirkulasi kepemimpinan politik seharusnya dijalankan secara transparan dan akuntabel oleh penyelenggara pemilu, serta harus bersikap independen dalam mempersiapkan pemilu. Sehingga, tidak ada manipulasi dari penguasa dalam menentukan hasil pemilu. Namun dengan adanya dugaan intervensi KPU dalam verifikasi faktual parpol, bukan tidak mungkin bahwa Pemilu 2024 akan menguntungkan partai-partai yang “dipilih” oleh KPU dan pemilu akan dilangsungkan dengan penuh kecurangan.

Dengan demikian, kami bersama koalisi masyarakat sipil Kawal Pemilu Bersih mendesak Bawaslu untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU dan kami juga mendesak KPU untuk bersikap independen, akuntabel, adil, dan transparan dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu supaya Pemilu 2024, dapat berjalan secara adil bagi setiap peserta tanpa ada intervensi apapun. Sehingga, pemilu ke depannya akan menghasilkan kandidat yang berkualitas dalam menduduki jabatan publik.

Penulis: Dhien Favian A (Divisi Riset MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.