Beranda Suara Rakyat UTOPIA PENGENTASAN KEMISKINAN

UTOPIA PENGENTASAN KEMISKINAN

106
0
BERBAGI

open-hand[1]

Kemiskinan tidak diragukan lagi merupakan permasalahan serius yang menghambat segala bentuk perbaikan kualitas di Indonesia. Kemiskinan mengakibatkan ratusan ribu generasi bangsa tak mampu bersekolah, bukan karena biaya sekolah yang mahal, namun karena biaya transportasi serta pungutan-pungutan liar yang tak mampu dibayar. Kemiskinan mengakibatkan orang tua tidak mampu memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Akibatnya, para anak yang tak tega dengan kesusahan orang tuanya lebih memilih putus sekolah dan membantu mencari biaya hidup. Karena kemiskinan, banyak orang harus berhutang pada lintah darat, terjebak dengan hutang melilit yang terus membayang hingga anak cucu.

Tidak ada satu orang pun yang ingin hidup miskin, serba kekurangan, dan terpinggirkan. Kemiskinan tidak disebabkan oleh kemalasan melainkan oleh terbatasnya akses dan pengetahuan. Tidak ada orang yang tidak punya keterampilan, hanya saja mereka tidak punya tempat yang tepat untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Muhammad Yunus-seorang ekonom asal Bangladesh-membuktikan hal tersebut dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Bangladesh.

Kala itu masyarakat miskin Bangladesh terpaksa harus menjadikan lintah darat sebagai tempat mereka meminjam modal. Akibatnya, segala bentuk dagangan yang mereka produksi diatur oleh para lintah darat sebagai syarat peminjaman. Bunga yang terlampau tinggi juga tak lupa dikenakan pada para pedagang kecil peminjam uang ini. Semua berakhir ketika Muhammad Yunus datang menebus hutang mereka, kemudian membangun sebuah bank yang salah satu fungsinya adalah peminjaman tanpa agunan bagi para pedagang, tentu dengan tidak memeras seperti para lintah darat, bank inilah yang sekarang dikenal sebagai Grameen Bank.

Bukan Muhammad Yunus

Kisah heroik seorang Muhammad Yunus tidak diragukan harus menjadi teladan bagi seluruh manusia. Namun, kemiskinan seharusnya tidak perlu menunggu ‘Muhammad Yunus’ untuk datang dan memberikan jalan keluar. Karena sejak awal rakyat negeri ini telah bersepakat untuk menyerahkan urusan perwujudan kesejahteraan (baca: pengentasan kemiskinan) kepada satu entitas bernama Negara. Dalam konteks Indonesia hal ini tercantum dalam alinea ke-IV pembukaan UUD 1945 “membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum..”.

Dalam praktiknya tujuan ini nyatanya kerapkali tak dipedulikan dan hanya menjadi kata-kata indah di atas kertas. Negara yang dalam arti kecil bermakna pemerintah justru memberikan keuntungan bagi segelintir pihak, bukan bagi kepentingan umum. Mereka yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Pemilik perusahaan besar diberikan kemudahan untuk mengakses perizinan, bahkan meski berpotensi melanggar undang-undang. Sementara para pedagang kecil, PKL (Pedagang Kaki Lima) digusur tanpa diberi solusi bagaimana nasib usaha dagang mereka di masa depan. Sementara pengeboran sumur lapindo diizinkan meski telah nyata adanya dugaan pengerusakan lingkungan, para Pedagang Kaki Lima digusur dari pusat-pusat keramaian ‘hanya’ dengan alasan kumuh dan melanggar aturan.

Hukum kerapkali dipelintir untuk melegitimasi penyimpangan-penyimpangan yang diakukan oleh aparatur Negara. Pada kasus penggusuran PKL, aturan-aturan terkait tata ruang kerapkali dijadikan landasan untuk menggusur PKL. Padahal, tidak sedikit aturan-aturan yang mewajibkan agar PKL tidak digusur melainkan dikelola atau direlokasi. Sebut saja Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2012 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2012 yang mengatur soal pengelolaan PKL. Kedua aturan tersebut mengatur soal PKL yang berdagang tidak pada tempat yang seharusnya (baca: PKL liar) harus direlokasi. Artinya dicarikan tempat yang sesuai dengan peruntukannya agar mereka dapat menyalurkan keterampilannya dan menjual barang dagangannya. Sehingga upaya penertiban tidak menimbulkan pengangguran-pengangguran baru dan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan.

Bila upaya penertiban justru menimbulkan kemiskinan-kemiskinan baru, alih-alih menjadi Muhammad Yunus, Negara melalui aparatnya lebih mirip dengan lintah darat, bahkan lebih buruk. Pajak yang dibayarkan oleh rakyat sebagai bentuk ketundukan sekaligus diharapkan mampu membantu perwujudan kesejahteraan justru digunakan untuk memperparah kemiskinan. Bila dengan lintah darat relasi yang terjadi adalah kreditur dengan debitur, sehingga tidak heran tiada ikatan moral di dalamnya. Berbeda dengan Negara yang sejak keberadaannya diperuntukkan demi perwujudan kepentingan dan kebutuhan bersama, relasi yang terbangun adalah rakyat sebagai pemberi mandat dan negara sebagai penerima mandat. Segala perbuatan Negara harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, bukan menentangnya.

Maka menjadi sangat aneh ketika para penerima mandat ini harus berbentrokan dengan para pemberi mandat hanya disebabkan soal pencarian lahan untuk berdagang. Menjadi aneh bila Alun-Alun kota yang dibangun dengan uang rakyat justru tidak dapat dijadikan sarana untuk memperbaiki kehidupan oleh rakyat. Mungkin sudah waktunya aparat Negara ini berefleksi, sudahkah mereka mengetahui siapa itu rakyat dan bahwa mereka bekerja setiap harinya hanya demi kepentingan rakyat.

Mencabut Mandat

Argumen yang seringkali digunakan adalah soal bahwa penggusuran merupakan amanah hukum. Sementara relokasi adalah soal kemanusiaan yang memang harus dikorbankan ketika proses penegakan hukum. Argumen ini kerapkali dijadikan landasan pembenar oleh para pemegang kebijakan, menggambarkan seolah-oleh dalam pengambilan keputusan penggusuran tersebut terjadi dilema, antara mengedepankan hukum atau rasa kemanusiaan. Logika seperti ini sangatlah aneh bila digunakan pada kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang. Sebab, kehadiran hukum tidak lain adalah untuk mewujudkan kemanusiaan itu sendiri, keduanya tidak terpisahkan.

Kalaupun terjadi perbedaan, maka itu tidak lebih disebabkan para penyusun aturan-sebagai representasi hukum- atau para pelaksananya tidak memiliki pemahaman yang tepat terhadap nilai-nilai yang dijadikan dasar oleh hukum. Sederhananya, tidak perlu menggusur PKL melainkan sediakan mereka sentra dagang tersendiri yang berdekatan dan memiliki potensi ekonomi menguntungkan. Tidak perlu mengusir PKL dari alun-alun kota, cukup sediakan spot-spot khusus bagi mereka agar dapat menjajakan dagangannya. Strategi semacam ini bahkan sejatinya telah dipatenkan dalam berbagai peraturan, hanya pikiran serta nurani para pemegang kebijakan saja yang nampaknya lebih suka bila para pedagang kecil enyah dari muka bumi. Artinya, kaum miskin bukan dipandang sebagai pihak yang harus diselamatkan, melainkan sebagai objek yang harus dimusnahkan dengan cara dibunuh perlahan dengan meniadakan kesempatan mereka mencari penghasilan. Pada para pemimpin semacam ini, sudah waktunya rakyat mencabut mandat yang pernah mereka berikan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.