Beranda Suara Rakyat Opini Virus Itu Bernama Korupsi

Virus Itu Bernama Korupsi

177
0
BERBAGI
Sumber gambar : dokumentasi MCW

Kasus korupsi saat pandemi belum lama dikabarkan di media sosial misalnya korupsi bantuan sosial yang menjerat Mentri Sosial yakni Juliari P Batubara yang tentunya hal tersebut membuat publik terkejut. Semua elemen masyarakat mengetahui pandemi memicu krisis daya tahan masyarakat mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya. Kondisi tersebut tidak menjamin kasus korupsi usang di Negeri ini malah sebaliknya Corona Virus Disease seakan berganti nama menjadi Corruption Virus Disease (Virus Korupsi).

Prinsip kerja virus korupsi sama dengan virus lainnya yakni sama-sama menjadi parasit makhluk hidup. Jika virus lainnya hanya merusak organ dalam tubuh makhluk hidup sebaliknya virus korupsi yang paling fundamentalis adalah merusak kesadaran makhluk hidup itu sendiri hingga mengakibatkan ketimpangan sosial.

Tentunya situasi tersebut merupakah hasil jerih payah nenek moyang yang korup. Pada hakikatnya kasus korupsi memang terjadi di semua peradaban manusia sejak dulu hingga saat ini. Barangkali itulah yang diungkapkan dalam buku “Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia” karya Cerey & Suhardiyanto (2016) .

Virus Korupsi itu Menular

Virus korupsi itu tidak akan pernah menciptakan kesejahteraan dan keadilan bahkan hal tersebut merupakan cita-cita Indonesia yang suram. SaskiaWieringa dalam diskusi bedah buku yang berjudul Kejahatan dalam Hukuman menjelaskan Indonesia tidak akan pernah mencapai kesejahteraan ketika peristiwa masa lalu belum dapat dituntaskan bahkan hal tersebut berpotensi menciptakan kejahatan baru.

Perkataan Saskia tentunya dapat diimplimentasikan pada sejarah korupsi di mana Pangeran Diponegoro menampar patih di hadapan para kerabatan sultan di Keraton Yogya disebabkan karena isu korupsi. Bahkan tamparan itu tidak mengubah perilaku yang korup. Ditambah dengan kebijakan penyewa tanah dari Eropa setelah Agustus 1816 di Pulau Jawa berbarengan dengan berakhirnya kekuasaan Raffles (1811-1816) dan Hindia Timur dikembalikan kepada Belanda dalam membuka jalan bagi para pejabat pribumi bertindak korup. Danureja IV di Yogya untuk cepat memperkaya diri adalah contohnya.

Simpulnya secara sadar sejak dulu bangsa ini telah menghadapi virus korupsi yang begitu ganas. Pada akhirnya virus ini semakin hari merampas kesejahteraan, keadilan, dan kebenaran. Virus yang setiap harinya berfregmentasi dan menjalankan konsep sebagai racun kehidupan malah diaminkan oleh Penjabat kita. Parahnya virus korupsi ini memperbanyak anakannya dengan hubungan romantisme yang dijalankan oleh elit politik dengan karabat yang baik itu yakni Oligarki.

Satu virus korupsi yang terjangkit kapada penjabat kita akan merusak integritasnya misalnya kualitas kebijakan yang dibuat. Kebijakan itu merupakan cerminan bagaimana wajah wakil rakyat.  Sebagaimana telah diutarakan dalam buku Oligarki  terbitan dari Marjin Kiri bahwa kesuksesaan oligarki dalam menjalin hubungan yang begitu mesra dapat mempengaruhi kebijakan publik melalui lobi-lobi politik, pembentukan opini, maupun mobalisasi suara dalam pemilu melalui berbagai manipulasi kampanye, sangat ditentukan oleh kekuatan sumber daya materil yang dimilikinya.

Konsep itulah yang diciptakan pada tahun 2020 sebagai hasi dari kemenangan elektoral yang berkedok oligaki. Salah satunya adalah kebijakan yang lebih dominan pada kebijakan yang kontradiktif dibanding pro rakyat di antaranya UU Omnibus Law dan Minerba.

Virus Korupsi itu Ada di Kota Batu

Virus Korupsi ini memang terjangkit pada semua kalangan mulai induk dan anakannya. Mungkin karena konsep hidup virus yang hidup di organisme lainnya menjadikannya merebut hak yang bukan miliknya. Itulah yang diterapkan oleh koruptur mulai dari kelas kakap hingga biasa. Misalnya Korupsi yang terjadi di Kota Batu.

Kota yang bisa dibilang paling muda di Malang Raya telah terjangkit Virus Korupsi. MCW Malang dalam artikelnya yang berjudul Menyikapi Korupsi Politik di Lingkungan Birokrasi Kota Batu menyebutkan hal tersebut disebabkan oleh dosa lama Edy Rumpoko menerima gratifikasi tahun 2011 – 2017.  Mencoba memperkaya diri sendiri melawati kekuasaan yang dimiliki hingga merampas bahkan mengeksploitasi sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat Kota Batu.

Selain itu, perkawinan antara elit politik dan pembisnis pun nampak pada era penjabat yang korup itu yakni antara ER dan PS, dimana bapak penguasa lokal mencoba untuk mendikte sejumlah kebijakan daerah Kota Batu. Kebijakan itu tercermin dari pemberian kemudahan regulasi seperti pajak, izin penderian unit bisnis pariwisata seperti Jatim Park I, Jatim Park II, BNS, Predatir Fun Park III yang notabenenya milik PS.

Artinya, dalam kasus ini menujukkan bahwa dinamika kekuasaan di Kota Batu dekat dengan praktik kekuasaan yang oligarki. Pada akhirnya, kekuasaan yang desentralisasi seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Batu diahlikan kepada kesejahteraan dan kenyamanan pebisnis.

Ini hanya satu bagian dari permasalahan Mantan Wali Kota Korup. Namun, antek – anteknya mulai tercium pada tahun 2020 dimana, KPK mulai menggeledah Among Tani untuk mengungkap takbir kebenaran dan sisa dosa yang dilakukan oleh ER dalam kasus Gratifikasi. Korupsi yang berskala besar ini mencoba menelisik siapa saja aktor yang berada dibalik kejahartan yang terorganisir  ini.

Pendidikan Politik Warga sebagai Vaksin Virus Korupsi

Mimpi menjadi negara yang bersih dari virus korupsi merupakan harapan yang harus terus dirawat. Walaupun sifat pesimis terkadang muncul namun asa dan kepedulian harus terus ditingkatakan. Sebab itu, akan menjadi vaksin utama dalam membrantas virus korupsi.

Vaksin ini pada mulanya bekerja dengan melatih sistem pengetahuan warga untuk mengenali dampak korupsi dengan cara pendidikan politik warga. Pada akhirnya, dapat menumbuhakan perlawanan kecil sebab kesadaran yang telah dibangun. Walupun, kita menyadari proses itu tidak dapat dilakukan secara singkat bahkan membutuhkan waktu sangat panjang.

Menurut Fakih, dkk., (1999) Pendidikan politik sering dipergunakan sebagai alat untuk melegitimasi sistem dan strutuk sosial politik yang ada. Namun, sebaliknya pendidikan politik juga dapat memainkan perang yang penting dalam perubahan atau transformasi sosial politik menuju ke sistem yang lebih demokratis dan adil. 

Artinya, jika pendidikan politik terus dijalankan maka, harapan akan perubahan  tercapai. Ketika warga telah berdaya dan sadar bahwa dampak korupsi ini bukan persoalan kerugian keuangan negara saja akan tetapi, kerugian sosialpun terjadi. Barangkali, akan terjadi gerakan perlawanan yang timbul dari inisiasi warga. Sebab, telah lahir bibit aktor perlawan pemberantas anti korupsi. 

Pada saat itupun, akan terjadi konsilidasi gerakan anti korupsi masyarakat sipil. Penulis  menyakini bahwa virus ini adalah musuh kita bersama. Sebab, permasalahan yang kompleks itu tidak bisa dipecahkan oleh satu orang saja namun, iya butuh banyak kepala yang merasa gelisah dan rindu akan keadilan itu sendiri. Walaupun kita menyadari betul bahwa  virus itu telah lama divaksin dengan adanya KPK di Indonesia pasca reformasi. Nampaknya masih belum optimal dalam membrantas korupsi. Sebab-musabab barangkali tidak lepas dari restu politik dari satu partai dengan partai lainnya. Sudahlah, tidak usah membicarakan restu politik itu akan mengusik luka lama terkait pemilihan pimpinan KPK tempo dulu.

Penulis : Miri Pariyas (Badan Pekerja MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.