Wacana Penundaan Pemilu 2024: Bahaya Laten Legalisme Otokratik

BERBAGI
Sumber foto: Republika

Riuh penundaan pemilu tahun 2024 kiat menjadi perbincangan hangat oleh publik. Wacana itu mulai muncul ke permukaan dan ramai menjadi perbincangan ketika elit politisi ketua umum PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Muhaimin Iskandar menyinggung soal setujunya pemilu ditunda satu hingga dua tahun kedepan (suara/15 Maret 2022). Meskipun wacana ini bukan kali pertama menjadi perbincangan, namun wacana kali ini nampak menjadi persoalan ketatanegaraan serius, yang secara otomatis diikuti oleh wacana penambahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden karena kekosongan kekuasaan jika pemilu ditunda. Topik ini semakin masif diperdebatkan ketika wacana ini mendapatkan dukungan politik oleh ketua umum Partai Politik lain, yakni Airlangga Hartarto dari Golkar dan Zulkifli Hasan dari PAN. Dari sekian pertimbangan yang menjadi alasan penundaan, beberapa alasan yang menyita perhatian publik adalah kondisi pandemi Covid-19 yang tak kunjung reda, dan permasalahan ekonomi atau beban anggaran pemilu yang tinggi di kondisi ekonomi yang lesu, atas alasan itulah mengundang banyak perdebatan yang bermuara pada proses secara legal formal konstitusional

Sekilas secara normatif memang penundaan pemilu ini inkonstitusional, dengan melihat baik dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilu tidak ditemukannya Pasal yang mengatur perihal bagaimana pemilu itu ditunda dengan dua alasan tersebut. Secara eksplisit Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 membatasi pemilu untuk ditunda, terkait masa jabatan, Pasal 7 UUD 1945 mengamanatkan untuk membatasi kekuasaan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yakni lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Maka dengan begitu, argumentasi dalam kondisi darurat pemilu dapat ditunda tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Jika kondisi darurat ini ditujukkan pada kondisi pandemi dan krisis ekonomi, tentu tidak cukup objektif untuk melakukan penundaan pemilu, sebab dalam situasi yang sama Pilkada 2020 tetap dilaksanakan, begitu juga dengan alasan ekonomi nasional nampak terlalu memaska untuk mencari pembenar jika melihat proyek-proyek pembangunan dengan anggaran yang besar, semisal proyek pemindahan Ibu Kota Negara yang menelan anggaran 466,9 Triliun (Kompas/22 Februari 2022), dan kebijakan pembangunan lainnya yang pada dasarnya dapat ditangguhkan dari pada menunda pemilu yang wajib diagendakan secara reguler (lima tahun sekali). Selain itu pengalaman pemilu tahun 2009 menjadi contoh nyata bahwa krisis ekonomi tidak bisa dijadikan sebagai alasan penundaan. Hematnya, dua alasan yang dipertimbangkan dalam wacana penundaan pemilu 2024 tidak cukup objektif dan inkonstitusional.

Amandemen Bukan Solusi

Dari situlah bau-bau busuk manuver politik hukum mulai tercium, memanfaatkan “kekosongan dasar hukum konstitusional” penundaan pemilu dengan menggunakan tafsir kekuasaan untuk mencari pembenar sebagai apa uang disebutnya “dalam kondisi darurat”: Amandemen UUD 1945. Bukan sangat tidak mungkin amandemen akan dilakukan dengan otak atik pasal-pasal yang mengganggu dan membatasi nafsu kekuasaan. Sebagai dugaan, barangkali koalisi parpol pemerintahan yang nampaknya menolak pemilu 2024 untuk ditunda hanya menunggu bom waktu dan proses konsolidasi politik yang lebih besar melalui proses transaksi untung-rugi. Dengan menggunakan upaya amandemen yang sebetulnya tidak cukup rumit dalam itung-itungan politik kekuasaan, hanya membutuhkan 1/3 anggota MPR untuk pengajuan, dan 2/3 anggota MPR untuk pembahasan dan terakhir harus didukung oleh 50 persen plus 1 anggota MPR untuk persetujuan amandemen (Pasal 37 UUD 1945). Tinggal kalkulasi saja dari 711 total anggota MPR secara keseluruhan. Jika itu benar terjadi maka hasrat untuk melanggengkan kekuasaan melalui penundaan pemilu 2024 akan menjadi konstitusional, siapapun berhak menyalahkan proses amandemen itu jika terjadi, namun tidak ada yang bisa membatalkan keputusan amandemen, dalam posisi itulah maka kondisi menjadi kacau (chaos) dan krisis politik menjadi keniscayaan. 

Kondisi itu sekilas gambaran singkat dengan kemungkinan terburuk jika perdebatannya bermuara pada mekanisme prosedural formal konstitusional secara tertulis. Singkatnya, amandemen mampu merubah segalanya dan proses itu konstitusional. Bahaya legalisme otokratik ini akan terus menghantui jika norma hukum atau konstitusi dipahami sebatas sekumpulan teks aturan prosedural formal sekalipun objek yang akan diatur amburadul dan tidak bersandar pada legitimasi konstituen. Secara teoritis, konstitusi diakui sebagai pijakan hukum dasar yang mempengaruhi bagaimana kekuasaan beroperasi dalam sebuah negara (Isharyanto:2018). Sebab itu mestinya dalam konteks wacana penundaan pemilu ini lebih jauh harus dipahami berkaitan dengan sifat kekuasaan itu sendiri, yang sebetulnya dapat dilihat bagaimana belakangan kekuasaan memainkan politik hukum dalam memproduksi aturan dan isi aturan yang diproduksi (substansi), serta bagaimana kekuasaan cara menjalankan untuk “menghidupkan” konstitusi yang dibuatnya sendiri. Dari situlah para negarawan, akademisi, bahkan pakar hukum yang mengusulkan amandemen untuk penundaan pemilu 2024 menjadi problematik, sebab mengabaikan sifat rezim selama ini dalam memainkan peran kekuasaan dan substansi aturan yang hendak dibentuk oleh kekuasaan itu sendiri.

Pemilu Sebagai Kuasa Politik dan Ekonomi

Proses pembuatan hukum tidak bisa dilepaskan yang secara sadar dibentuk oleh pemangku kebijakan dengan sejumlah tarik menarik representasi kepentingan politik ekonomi dominan yang mempengaruhi keputusan (Herlambang Wiratraman: 2007). Hemat penulis, untuk melihat konfigurasi politik kekuasaan maka sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari hasil kebijakan elit politik sebelumnya dengan memanfaatkan kekuasaan politik yang ada, tarulah semisal Omnibus Law, Undang-Undang Minerba yang sarat dengan konflik kepentingan elit ekonom-politik (oligarki) guna melipatgandakan kekayaan, dan sederet aturan lainnya dalam konteks proyek pembangunan yang secara nyata mengabaikan akan keberlangsungan kehidupan sosio-ekologis dan mengancam hajat hidup orang banyak. Karena itu, untuk melihat skenario penundaan pemilu harus dilihat secara holistic, bagaimana selama ini sifat rezim menjalankan kekuasaan. Penundaan pemilu bukan sekedar hanya membatasi kekuasaan secara politik, wacana ini harus dimanfaatkan untuk membatasi putaran kekuasaan ekonomi yang mengancam kesejahteraan masyarakat sipil.

Fakta lain dalam konteks sejarah kekuasaan Indonesia, penundaan pemilu pernah dilakukan oleh rezim Orde Baru, Soeharto resmi menjadi Presiden tepat pada Maret 1968. Sebelum itu, ia menjadi pejabat Presiden melalui sidang istimewa MPRS dengan masa waktu sampai terpilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Pemilu yang seharusnya diselenggarakan pada bulan Juli 1968, namun oleh Soeharto ditunda dalam jangka empat tahun, lebih tepatnya pada 5 Juli 1971. Padahal kala itu MPRS telah membuat ketetapan Nomor XI/MPRS/1966 untuk penyelenggaraan pemilu yang akan diselenggarakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1968 atau beberapa bulan setelah Soeharto dipilih sebagai pejabat presiden. Skenario penundaan pemilu tersebut dilakukan sebab motif ketakutan Soeharto akan kegagalannya dalam kompetisi electoral, pemilu 1971 diselenggarakan setelah bung Karno disingkirkan dan kelompok koalisi pendukungnya dibantai habis-habisan, proses kompetisi politik itu dilakukan dengan cara kekerasan dan penuh manipulasi (Historia.id/2022).

Tepat ketika Soeharto memimpin tampuk kekuasaan politik, kemudian diikuti dengan proses liberalisasi ekonomi, proses dimana hukum dijalankan sebagai piranti kekuasaan ekonomi semata, dengan membuka semua akses dalam penguasaan sumber daya alam untuk kepentingan pasar. Kondisi dan motif bagaimana pemilu jika benar-benar ditunda bisa saja berbeda bila dibandingkan dengan masa Orde Baru, namun yang pasti, penguasaan secara politik tidak dapat dipisahkan dari penguasaan secara ekonomi. Skenario penundaan pemilu 2024 adalah sekelumit cara untuk menguasai kekuasaan politik dan ekonomi tersebut. Oleh sebab itu, kampanye penolakan penundaan pemilu 2024 tidak cukup hanya bersandar pada karena bertentangan dengan proses prosedural formal konstitusional yang mengaburkan sifat kekuasaan, justru harus diperluas dengan gerakan penolakan terhadap elit politik-ekonom untuk menguasai kekuasaan dengan cara menjarah pada keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Penulis: Ali Fikri Hamdhani, Pengamat Demokrasi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.