Beranda Suara Rakyat Wajah Buram Masa Depan Pemberantasan Korupsi

Wajah Buram Masa Depan Pemberantasan Korupsi

70
0
BERBAGI
sumber: www.puisimenembussepi.wordpress.com
sumber: www.puisimenembussepi.wordpress.com

Gerakan pemberantasan korupsi memang sepatutnya didengungkan sekencang-kencangnya. Mengingat kondisi kritis politik praktis elit-elit politik negeri  ini—baik yang lahir dari rahim orde baru (Orba) maupun rezim reformasi saat ini. Jargon-jargon anti korupsi harus diproduksi lebih massif—dalam rangka mengakumulasi nilai-nilai positif dalam konteks gerakan pemberantasan korupsi di seantero negeri. Iklim posistif pemberantasan korupsi—yang dominan ditunjukkan komisi pemberantasan korupsi (KPK) beberapa tahun terakhir, setidaknya membangkitkan ekspektasi publik terhadap agenda pemberantasan korupsi. Namun demikian, kabar baik tersebut perlahan mulai terkikis menginjak awal tahun 2015. Di mana se-kelumit permasalahan yang menimpa lembaga KPK dalam agenda pemberantasan korupsi. Kondisi tersebut seakan-akan memberi isyarat kepada publik—bahwa gerakan pemberantasan korupsi tidak sepenuhnya mendapat restu. Kondisi tersebut tidak hanya tergambar dalam konteks nasional—daerah juga menampakkan kondisi yang memperihatinkan dalam agenda pemberantasan korupsi.

Berdasarkan kajian yang dilakukan MCW terhadap penanganan kasus-kasus korupsi ditingkat lokal Malang Raya dan Jawa Timur—terdapat beberapa isu terkait kondisi demokrasi lokal di Malang raya dan Jawa Timur. Berdasarkan pengamatan melalui media review, MCW mencatat setidaknya terdapat 203 indikasi kasus korupsi yang ada di Jawa Timur di tahun 2014. Perkiraan kerugian yang dihasilkan mencapai kurang lebih 513 milyar. Hasil permohonan informasi MCW kepada Pengadilan Tipikor Surabaya, hingga bulan Oktober 2014 pengadilan tipikor telah menangani 173 perkara korupsi, 95 perkara putus, 61 banding, 47 kasasi, peninjauan kembali 8. Di Malang Raya MCW mencatat selama tahun 2010-2014 potensi kerugian negara akibat indikasi korupsi mencapai 102 Milyar. Indikasi kasus yang mencuat seperti Dugaan korupsi pengadaan lahan kampus UIN, Jembatan Kedungkandang, Paku Jalan, RSUD, BWR merupakan kasus yang selalu menjadi Pekerjaan Rumah. Sehingga penegak hukum di daerah tidak bisa gerak cepat.

Hasil riset tuntutan dan putusan terhadap perkara korupsi di daerah menunjukkan kondisi yang memperihatinkan. Dari kurun waktu 2013-2014 (empat semester) terdapat 61 kasus korupsi dengan 94 terdakwa yang telah divonis pada pengadilan tingkat pertama. Dari 61 kasus tersebut Negara dirugikan sebesar Rp. 214.115.462.346 (214.1 M), semester 1 (Rp. 4.734.000.000), semester 2 (Rp. 53.716.011.520), semester 3 (Rp. 150.220.028.826), semester 4 (Rp. 5.445.422.000). Sedangkan denda yang dijatuhkan sebesar Rp. 3.525.000.000 (3.5 M) dan uang pengganti sebesar Rp 7.517.588.481 (7.5 M). Dimana untuk masing-masing semester, semester I (denda Rp. 400.000.000, Uang Pengganti Rp. 1.535.792.225), semester II (denda Rp. 550.000.000, uang pengganti Rp. 630.101.920), semester III (denda Rp. 1.825.000.000, uang pengganti Rp. 3.626.210.730), semester IV (denda Rp. 750.000.000, uang pengganti Rp. 1.725.483.606).

web
Gambar 1. Grafik perbandingan kerugian Negara, denda dan uang pengganti

 

 

 

 

 

 

 

Dari grafik diatas muncul perbedaan yang sangat besar antara jumlah kerugian Negara dengan jumlah akumulai dari denda dan uang pengganti. Jumlah kerugian Negara sebesar Rp. 214.115.462.346 dan Jumlah akumulasi denda, uang pengganti sebesar Rp. 11.042.588.481 atau hanya 5.1% dari jumlah kerugian negara.  Negara kehilangan uang yang sangat besar yaitu sejumlah Rp. 203.072.873.862 (203.1 M). Dari data tersebut terdapat kecenderungan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan TIPIKOR tidak mengarah pada usaha pemberantasan korupsi. Hal ini dibuktikan dengan putusan yang tidak mampu mengembalikan kerugian Negara.

Dari 94 terdakwa, terdapat 90 terdakwa yang diputus bersalah (95.7%) dan 4 terdakwa yang diputus bebas (4.3%). Dari 90 terdakwa mayoritas dihukum dengan kategori ringan (95.7%). Pada semester 1 terdapat 8 terdakwa, dimana 7 terdakwa divonis ringan (87.5%) dan 1 terdakwa divonis sedang (12.5%). Semester 2 terdapat 14 terdakwa, dimana 12 terdakwa divonis ringan (87.5%) dan 2 terdakwa divonis berat (12.5%). Semester 3 terdapat 59 terdakwa, dimana 47 terdakwa divonis ringan (79.7%), 6 terdakwa divonis sedang 10.2%, 2 terdakwa divonis berat (3.3%) dan 4 terdakwa divonis bebas (6.8%). Semester 4 terdapat 13 terdakwa, dimana 11 terdakwa divonis ringan (84.6%) dan 2 terdakwa divonis sedang (15.4%).

Gambar 2. Grafik Perbandingan Vonis Terdakwa
Gambar 2. Grafik Perbandingan Vonis Terdakwa

Setidaknya dari semester I, semester II, semester III, semester IV, kategori vonis penjara tidak mengalami perubahan yaitu masih didominasi hukuman ringan. Total dari semua semester terdapat 77 terdakwa yang divonis ringan, hanya 9 terdakwa divonis sedang dan hanya 4 terdakwa yang divonis berat. Bahkan terdapat 4 terdakwa yang divonis bebas.

Gambar 3. Tabel presentase Vonis terdakwa
Gambar 3. Tabel presentase Vonis terdakwa

 

 

 

 

Hasil analisis yang dilakukan oleh MCW menunjukkan tidak ada prioritas untuk kasus korupsi dengan kerugian negara yang besar. Penegakan Hukum didaerah masih terkesan tumpul. Hal ini disebabkan aparat penegak hukum daerah kurang profesional dalam penegakan kasus korupsi. Tentunya hal ini menjadi sebuah kemunduran dalam penegakan hukum di lokal.

Kondisi di atas secara tidak langsung mengonfirmasi suatu bentuk ketidak seriusan pemerintah dalam agenda pemberantasan korupsi—baik dilevel daerah maupun tingkat nasional. Sehingga tidak salah penyataan tegas Bambang Widjoyanto (BW) pada (Senin, 26/2015) yang menjelaskan “Saya ingin mengatakan, ini penghancuran. Karena sistematik sekali. Ini bukan pelemahan lagi, tapi penghancuran” terhadap gerakan pemberantasan korupsi. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, mengingat agenda pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda reformasi yang prograesnya belum signifikan.

Berangkat dari argumentasi diatas—muncul beberapa tuntutan. Secara umum apa yang telah dilakukan oleh aparat hukum dalam hal ini kejaksaan dan pengadilan masih belum maksimal serta jauh dari harapan. Dakwaan dan vonis belum berpihak pada semangat pemberantasan korupsi yang berusaha untuk menghukum koruptor dengan seberat-beratnya. Dakwaan dan vonis masih masuk dalam kategori ringan, hal ini memberikan kesan dari masyrakat bahwa hukuman koruptor justru lebih ringan dari pada pencurian biasa. Selain putusan dan dakwaan yang masih ringan. Denda dan uang pengganti juga tidak mampu mengganti kerugian Negara akibat dari korupsi.

Berdasar penjabaran deretan persoalan di atas, ada beberapa rekomendasi. Pertama, aparat penegak hukum harus berperan aktif untuk mencari dan menelusi keberadaan korupsi, tidak ada lagi aparat penegak hukum yang hanya menunggu laporan korupsi dari masyarakat, atau bahkan hanya untuk memenuhi target yang diberikan oleh atasan. Keduat, Bahwa korupsi harus dipahami oleh semua penegak hukum sebagai musuh besar dan menyengsarakan rakyat, serta mencederai hak asasi manusia. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dalam penanganannya juga membutuhkan sesuatu yang luar biasa. Dakwaan harus mencerminkan semangat pemberantasan korupsi, yaitu dengan memberikan dakwaan maksimal bagi para koruptor. Begitupun vonis, vonis juga harus mampu memberikan efek jera bukan hanya bagi koruptor tetapi juga bagi calon koruptor, agar mereka tidak lagi berani melakukan korupsi. Ketiga, Dalam konteks ini pula, publik tidak bisa tinggal diam dan netral dalam perkara yang menyebabkan mandeknya pemberantasan korupsi. Peran masyarakat dalam menciptakan tekanan politik kepada pemerintah harus dilakukan agar kebijakan yang diambil dapat mewadahi keinginan publik. Peran publik yang dominan—dinilai mampu memberikan tekanan kepada pemerintah untuk kembali fokus dalam agenda pemberantasan korupsi.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.