Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Wajah Kota Malang di Usia ke-103 tahun (Refleksi HUT Kota Malang)

Wajah Kota Malang di Usia ke-103 tahun (Refleksi HUT Kota Malang)

125
0
BERBAGI

 

(Malang. 20 April 2016) Ulang tahun Kota Malang ke-103 tahun patutnya tidak hanya diperingati dengan euforia semata. Akan tetapi harusnya dijadikan sebagai refleksi terhadap berjalannya roda pemerintahan. Keberhasilan sebuah daerah dapat dilihat dari beberapa indicator, Pertama, sejauh mana pemerintah daerah mampu memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, sosial dll), mengurangi tingginya kesenjangan ekonomi masyarakat. Kedua, kemandirian pemerintah daerah, yaitu dengan memaksimalkan seluruh potensi daerah tanpa mencederai dan merusak lingkungan hidup.  Ketiga, pembangunan dan penyediaan infrastuktur yang memadai dan berbasis kebutuhan. Keempat, berjalannya sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintah Daerah, salah satunya diwujudkan dengan keterbukaan informasi publik. Kelima, DPRD menjalankan fungsi Legislasi, pengawasan dan pengganggaran secara baik. Keenam, menguatnya partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan. Ketujuh, Buruknya pengelolaan Aset Daerah. Kedelapan, Penegakan hukum (law enforcement) terhadap adanya tindak pidana korupsi.

Berdasarkan catatan dan kajian yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch (MCW) bersama dengan masyarakat, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian:

  1. Kondisi Pelayanan Publik dasar

Pelayanan publik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat, oleh karena itu jika pemerintah daerah tidak mampu mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan adil. maka dapat disimpulkan pemerintah daerah Gagal.

  1. Pendidikan

Berikut beberapa persolan disektor pendidikan:

No Persoalan Uraian
1. Masih maraknya pungutan Liar pada satuan pendidikan dasar (SDN/SMPN) Setidaknya dalam kurun waktu 2016-2017 (hingga sekarang) Malang Corruption Wath mendapatkan 10 aduan terkait adanya pungutan liar; pungutan PPDB, pungutan untuk Tryout, Ekskul dll. Padahal jelas diatur bahwa program wajib belajar 9 tahun melarang pungutan liar.
2. Fasilitas pendidikan yang tidak merata Tidak meratanya fasilitas pendidikan di Kota Malang dapat dilihat dari tidak berimbangnya jumlah SDN sebanyak 195 dan SMPN sebanyak 26. pada jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) setidaknya terdapat 57.464 ribu siswa yang tercover oleh Biaya operasional sekolah daerah (BOSDA), sedangkan pada sekolah menengah pertama (SMP Negeri) hanya 22.552 ribu siswa yang tercover oleh BOSDA. Artinya bahwa terdapat 34.912 ribu siswa lulusan SDN yang tidak mempunyai kejelasan masa depan pendidikan, pilihannya adalah meneruskan ke sekolah swasta dengan biaya pribadi atau memilih untuk tidak meneruskan pendidikan. kondisi tersebut tentu berdampak pada angka jumlah putus sekolah di Kota Malang.
3. Anggaran Pendidikan belum mampu mencukupi kebutuhan Siswa Anggaran di dinas Pendidikan Kota Malang pada tahun 2017 sebesar 133 Milyar mengalami penuruan dari tahun 2016 sebesar 154 Miliar. Berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh MCW bersama dengan masyarakat salah satu alasan Sekolah melakukan pungutan liar adalah kekuarangan anggaran. Hal ini seharusnya dapat ditindaklanjuti dengan melakukan penambahan anggaran di dinas pendidikan, apalagi sekarang SMA dan SMK anggaranya tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Malang
4. Dinas Pendidikan dan Unit pendidikan (Sekolah) tertutup terhadap Informasi Publik Tidak adanya transparansi terhadap informasi pendidikan, baik itu mengenai anggaran pendidikan yang dikelola oleh dinas pendidikan dan yang dikelola oleh satuan pendidikan (SD/SMP).

 

  1. Kesehatan

Berikut beberapa persoalan di sektor Kesehatan:

No Persoalan Uraian
1. Buruknya pelayanan Kesehatan Pada kurun waktu 2016-2017 MCW medapatkan 32 pengaduan terkait dengan buruknya layanan kesehatan di Kota Malang,  misalnya terkait dengan lamanya layanan kesehatan dll
2. Buruknya pendataan Penerima Bantuan Iuaran MCW bersama dengan masyarakat menemukan fakta bahwa banyak sekali masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan (PBI), justru orang mampu yang mendapatkan PBI (Salah sasaran)
3. Anggaran Kesehatan yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat Harus diakui dari tahun ketahun peserta PBI yang dibiayai oleh APBD meningkat dan terdapat SPM. Akan tetapi hingga hari ini masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum tercover (PBI).

Selain itu anggaran kesehatan pada tahun 2017 juga belum mencapai minimal 10% dari total APBD. Pada tahun 2017 Anggaran kesehatan diluar gaji sekitar 120 M sedangkan APBD 2017 sebesar 1.8 T. serta Kecurangan Rumah Sakit dalam pengelolaan dana BPJS (90,000,000,000)

 

  1. Jaminan Kesejahteraan

Angka kemiskinan di Kota Malang masih cukup tinggi yaitu sejumlah 292.870 jiwa atau sejumlah 11.53 % (Kota Malang Dalam Angka 2016). Hal ini  tentunya perlu disikapi secara serius oleh pemerintah Kota Malang mulai dari integrase pendataan hingga program pengentasan kemiskinannya. Karena selama ini selalu saja kita temui kerancuan data terutama perihal kependudukam yang dapat berakibat fatal bagi mamsyarakat. Semisal pada persoalan jaminan kesehatan, banyak warga yang semestinya mendapat bantuan namun tidak terdata, sehingga ihak warga miskin atas kesehatan teramputasi. Hal ini juga akan berdampak pada penyusunan program pengentasan kemiskinannya. Belum lagi apabila kita tilik pada sektor Pendidikan hingga pelayanan air bersih (LAKIP BPKAD 2015 atau 47.680 warga belum mendapatkan pelayanan air bersih)

 

  1. Potensi Daerah tidak dimaksimal

Jika pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi daerah maka akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

No Sumber Pendapatan Daerah 2016 2017
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 379 Miliar 409 Miliar
2. Dana Perimbangan 1 T 1.2 Triliun
3. Lain-lain pendapatan yang sah 427 Miliar 177 Miliar

 

Data diatas menunjukan bahwa besaran target PAD dari tahun 2016 ke 2017 tidak mengalami kenaikan yang signifikan. hanya bertambah 30 M. padahal jika kita lihat banyak sekali potensi pendapatan yang dapat dimaksimalkann melalui Pajak dan retribusi, (reklame, Hotel, tempat hiburan, parkir), persolannya pajak dan retribusi tidak dapat dikelola secara baik dan mengalami kebocoran dimana-mana. Jika melihat data diatas, terlihat bahwa Dana perimbangan mendominasi pendapatan daerah daripada PAD sehingga kemandirian kota malang dalam konteks otonomi daerah patut dipertanyakan.

Persoalan lain yang juga menjadi sorotan adalah terkait dengan semakin maraknya pembangunan tanpa memperhatikan tata ruang dan tata wilayah, dimana hal ini akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Faktanya hingga hari ini RTH publik di Kota Malang tidak sampai 5% dari luas wilayah.

  1. Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur buruk

Daerah dikatakan berhasil jika infrastruktur memadai, sayangnya Kota Malang tidak demikian. Berikut beberapa persoalan infrastukur di Kota Malang:

No Persoalan Uraian
1. Transportasi Umum dan Fasilitas Umum Harus diakui bahwa transportasi umum di Kota Malang belum memadai. Pertama, angkutan belum mampu menjangkau seluruh ruas jalan sampai dalam gang. Kedua, Fasilitas angkutan umum yang kurang layak (dari tahun ketahun tidak ada peningkatan). Ketiga, Biaya akses angkutan umum masih dirasa mahal. Hal inilah yang mengakibatkan masyarakat enggan menggunakan jasa angkutan umum dan memilih menggunakan angkutan pribadi, sehingga menyebabkan kemacetan yang semakin parah.

Akses terhadap pejalan kaki minim (trotoar)

2. Pembangunan Jalan dan Drainase/Gorong-gorong MCW telah melakukan monitoring terhadap pembangunan Jalan dan Drainase. Ditemukan fakta bahwa pembangunan jalan dan drainase dilakukan setiap tahun, padahal jalan yang dibangun lokasisnya sama. salah satunya diakibatkan kualitas material pembangunan jalan dan drainase buruk. Sehingga belum 6 bulan sudah rusak. Buruknya pengerjaan Drainase juga menyumbang persoalan banjir di Kota Malang
3. Pengerjaan Proyek Besar mangkrak dan tidak berhasil guna Terminal Hamid Rusdi menjadi citra buruk bagiaman pembangunan dan penyediaan infrastuktur tidak berhasil guna. Jembatan kedungkandang yang berhenti ditengah jalan (indikasi korupsi), dll

 

  1. Tidak berjalannya Sistem pengawasan, pengendalian internal pemerintah Daerah, Penyusunan anggaran berbasis elektronik dan Keterbukaan informasi.

 

Pertama, Independensi dan integritas dari Inspektorat Daerah sebagai lembaga yang melakukan fungsi pengawasan belum maksimal fungsi pengawasan dari Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kota Malang belum terlihat, hal ini termanifestasi oleh keluhan masyarakat tentang penyimpangan – terutama Korupsi, Kolusi, Nepotisme – yang terjadi pada sektor pelayanan publik. Kedua, dibandingkan dengan Kota Surabaya, Kota malang jauh tertinggal terutama dalam penyusunan anggaran. Kota Surabaya telah menjalankan electronic budgeting (e-budgeting). Ketiga, pengahargaan kota malang sebagai kota yang terbuka terhadap informasi publiknya rasa rasanya perlu dilihat kembali. Berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch dengan memohon beberapa dokumen publik, nyatanya pemerintah kota malang tidak mau terbuka terhadap dokumen tersebut (padahal dokumen yang diminta tidak termasuk yang dikecualikan), selain itu untuk mengukur apakah benar pemerintah kota malang terbuka adalah dengan melihat dokumen publik yang di Upload di Website. Faktanya penjabaran APBD kota Malang dari tahun 2016-2017 belum dipublish.

 

  1. Dewan Perwakilan Rakyat tidak menjalankan perannya secara maksimal

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas melakukan pengawasan, anggaran, dan legislasi. DPRD Kota Malang dinilai tidak menjalankan perannya secara maksimal. Pertama, dalam konteks pengawasan DPRD Kota Malang tidak mampu mengawasi secara serius program yang dijalankan oleh pemerintah kota malang. salah satu yang menjadi perhatian adalah terkait dengan banyaknya pembangunan Tower/Menara illegal. Kedua, dalam penganggaran, DPRD belum mampu meluruskan penggunaan anggaran untuk kepentingan publik, hal tersebut terlihat jelas dari presentase Belanja Lansung yang lebih kecil daripada belanja tidak langsung. Ketiga, rendahnya kualitas dan kuantitas legislasi yang dilakukan oleh DPRD terlihat dari tidak selesainya beberapa PERDA inisiatif dari DPRD misalnya terkait dengan pengendalian Menara. Kualitas Perda Retribusi Umum (parkir) yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

 

  1. Rendahnya partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch terkait dengan partisipasi masyarakat, utamanya dalam hal keterlibatan dalam penyusunan kebijakan disektor Pendidikan. Faktanya masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam perencanaan penyelenggaraan pendidikan dasar. Sebanyak 77 responden dari 100 responden mengatakan tidak pernah terlibat. Hal ini menunjukan bahwa selama ini kebijakan yang dikeluarkan lebih banyak didominasi melalui Top Down daripada Bottom Up. jika dari awal tidak dilibatkan dalam perencanaan penyusunan, tentu berpengaruh pada pengawasan kebijakan

 

  1. Buruknya pengelolaan Aset Daerah

Pertama, Sebanyak 56 kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, tidak diketahui keberadaannya. Hal ini terungkap berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun 2014. Nilai seluruh kendaraan itu cukup fantastis, mencapai Rp 7.460.857.000. Kedua, Sampai dengan tahun 2016 bidang lahan aset yang bersertifikasi sebanyak 900 dari 8256. Artinya baru 10.9 % lahan aset yang bersertifikat. Hal ini tentu berpontensi bermasalah, misalnya penghilangan aset, tukar guling dll

 

  1. Rendahnya Penegakan Hukum terhadap adanya tindak pidana korupsi

Hingga hari ini, MCW mengawal dan mengawasi kasus-kasus korupsi yang terjadi di Malang Raya, dan sebagian besar pengusutannya “mogok” di kejaksaan dan kepolisian. Diantaranya adalah kasus korupsi pengadaan lahan dan bangunan UIN, pengadaan LAB F-MIPA UM, korupsi pengadaan barang VEDC, pembangunan Jembatan Kedungkandang, dan lain-lain.

 

Kejari Kota Malang Tidak segera menuntaskan kasus-kasus dengan kerugian Negara besar yang jelas merugikan Negara. Seperti Korupsi Pengadaan Lahan RSUD Kota Malang (4,300,000,000) Korupsi Pengerjaan Jembatan Kedungkandang (9,700,000,000) Korupsi Pengerjaan Drainase (1,100,000,000) belum ada kejelasan hingga saat ini. Seperti tercantum pada table berikut ini:

 

Tahun ditemukan/diaduk an Nama Kasus Deskripsi Nominal Perkembangan
2012

 

Dugaan Korupsi Jembatan Kedungkandang

Kota Malang

 

Terdapat dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses pemilihan rekanan dan pelaksanaan proyek 9,700,000,000 Kepolisian Resort Kota Malang Telah Meminta ahli untuk melakukan Audit atas kerugian negara
2014 Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Drainase Jl. Tidar dan bondowoso-kalimetro Terdapat putusan perdata terkait kasus ini 1,100,000,000 Belum ada tindak lanjut dari penegak hukum
2013 Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan RSUD Kota Malang Terdapat dugaan penggelembungan harga dalam proses Pengadaan Lahan RSUD Kota Malang 4,300,000,000 Kejaksaan menghentikan penyelidikan karena menganggap proses penjualan telah dilaksanakan sesuai aturan

 

 

Selain itu, terdapat kasus-kasus yang belum menyeret pelaku intelektual dan pelaku lainnya. Pada poin ini, Malang Corruption Watch mencatat terdapat dua kasus yang ‘macet’ dan tidak segera memproses pelaku intelektual. Kasus korupsi pengadaan lahan UIN Malang merupakan salah satu kasus yang secara gamblang tidak memproses para pelaku intelektual. Padahal, Rektor UIN Malang telah berkali-kali disebut terlibat dalam putusan kasus ini.

Tahun ditemukan/diadukan  

Nama Kasus

 

Lokasi

 

Deskripsi

 

Sumber

 

Perkembangan

 

2015

Dugaan                Korupsi KUBE Kota Malang Diduga terjadi pungutan/pemotongan atas dana KUBE (Kelompok Usaha Bersama) oleh oknum Dinas Sosial.  

Pengaduan

 

Penyelidikan

 

2015

Gugatan Perdata atas 77 Mantan Karyawan PT ITIC Kota Malang 77 Mantan Karyawan PT ITIC digugat secara perdata sebesar 13 Miliar akibat aksi mogok kerja yang dilakukan.  

Pengaduan

 

Putusan

 

 

2015

 

Dugaan Korupsi Kendaraan Dinas Pada 4 SKPD

 

Kota Malang

 

Terdapat 56 Kendaraan dinas yang tidak terdeteksi  keberadaannya

 

Temuan MCW

 

Telah ditemukan 2 unit di Banyuwangi dan Blitar

 

 

2012

 

Dugaan                Korupsi Jembatan Kedungkandang

 

Kota Malang

 

Terdapat dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses pemilihan rekanan dan pelaksanaan proyek

 

Temuan MCW

Kepolisian Resort Kota Malang Telah Meminta ahli untuk melakukan Audit atas kerugian negara
 

 

 

2012

 

 

DugaanKorupsi Pembebasan Lahan UIN

 

 

 

Kota Batu

 

Terdapat keterlibatan makelar tanah, oknum pemkot, dan oknum universitas dalam            penyalahgunaan            dana pembebasan lahan

 

 

 

Pengaduan

2    Terpidana    telah dieksekusi,       2

Terdakwa telah mengajukan banding sejak      2014,     1

Tersangka belum ada tindak lanjut.

 

 

2012

 

Dugaan Korupsi Proyek Paku Jalan Kota Malang

 

Kota Malang

 

Terdapat dugaan penggelembungan harga dalam proses pengadaan paku jalan Kota Malang

 

Temuan MCW

Dihentikan       oleh

kejaksaan   karena

dianggap                         tidak terdapat kerugian negara

 

 

2014

Dugaan             Korupsi Penggandaan Buku            Kurikulum 2013 di PPPPTK- BOE  

Kota Malang

 

Terdapat dugaan penggelembungan harga dalam proses penggandaan buku kurikulum 2013 di PPPPTK BOE

 

 

Pengaduan

 

 

Penyidikan

 

 

 

2013

 

Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan RSUD                     Kota Malang

 

 

Kota Malang

 

 

Terdapat dugaan penggelembungan harga dalam proses Pengadaan Lahan RSUD Kota Malang

 

 

Temuan MCW

Kejaksaan menghentikan penyelidikan karena menganggap proses penjualan                                              telah dilaksanakan                       sesuai aturan
 

 

 

 

2016

 

 

Dugaan Maladministrasi pendirian menara telekomunikasi jenis combat di Kota Malang

 

 

 

 

Kota Malang

 

 

 

Terdapat menara telekomuikasi berjenis combat berdiri di lokasi yang tidak seharusnya

 

 

 

 

Pengaduan

Pihak                  kominfo memberikan tanggapan                bahwa pendirian                   combat yang    tidak               pada tempatnya                seperti penjual bakso yang bisa saja berpindah tempat                        bergantung pada pelanggannya.

 

2014

Legalitas                   Perda Retribusi Kota Malang  

Terdapat dugaan inkonstitusionalitas  Perda

Temuan MCW Pemerintah Akan mengembalikan tarif awal
 

 

2014

Dugaan                Korupsi Proyek Pembangunan Drainase Jl. Tidar dan bondowoso- kalimetro  

 

Kota Malang

 

 

Terdapat putusan perdata terkait kasus ini

 

 

Temuan MCW

 

Belum ada tindak lanjut dari penegak hukum

 

 

2015

 

Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Lab FMIPA UM

 

 

Kota Malang

 

Terdapat dugaan penggelembungan harga, suap, serta monopoli dalam proses pengadaan alat lab F-MIPA UM

 

 

Pengaduan

3 Terdakwa telah divonis pada tingkat banding, sementara kerugian negara sebesar 14 Miliar belum kembali

 

 

Pemerintah Kota Malang pun seharusnya turut menekan aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi tersebut, karena jelas pihak yang dirugikan atas tindak korupsi tersebut adalah Pemkot Malang dan khususnya Warga Kota Malang, karena anggaran yang dikorupsi adalah anggaran milik Warga Kota Malang, dan juga korupsi tersebut berdampak kepada hak masyarakat atas akses fasilitas pubik tersebut.

 

Dalam rangka mengevaluasi Kota Malang pada suasana euphoria HUT Kota Malang ini dan berangkat dari persoalan di atas, maka dari itu kami menuntut:

  1. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kota Malang harus secara serius menjamin kebutuhan dasar warga Kota Malang, agar masyarakat dapat menjangkau dan mengakses sumber-sumber kesejahteraan secara optimal. Terutama kesehatan dan Pendidikan yang selama ini masih terdapat banyak problem.
  2. Membangun sistem pengendalian dan pengawasan yang optimal dan serius demi meminimalisir tindak korupsi skala kecil hingga besar. Dengan beberapa kasus korupsi yang terjadi sesungguhnya dapat menjadi penanda bahwa Kota Malang menjadi lahan subur bagi koruptor. Kasus-kasus diatas hanyalah sebagian kasus yang terlihat, tentunya masih banyak kasus korupsi lain yang terjadi, belum lagi apabila kita hitung kerugian dari sisi sosial.
  3. Transparansi informasi publik secara aktif. Selama ini Pemkot Malang dinilai lambat dan tidak terbuka terhadap public terkait anggaran dan kebijakan. informasi public hanya akan dibuka apabila diminta oleh masyarkat, itupun melalui proses yang panjang dan lamban.
  4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan daerah. Sudah menjadi kewajiban bagi eksekutif dan legislative untuk mengelola daerah sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Namun kenyataannya tidak demikian, “aspirasi masyarakat” bagi pemerintah dimaknai sebagai “aspirasi masyarakat tertentu” yang sekiranya pro kebijakan pemerintah. Sehingga masih banyak masyarakat yang tidak terpenuhi asirasnya, dampak hak Poleksosbud sebagian masyarakat Kota Malang tidak terpenuhi dengan baik.

CP:

Divisi Advokasi MCW

Mayedha Adifirsta 0821 4083 5339

Arif Ramadhan 0859 3445 1833

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.