Beranda Suara Rakyat Rilis Pers WALIKOTA TERPILIH WAJIB TUNTASKAN SETUMPUK MASALAH DI KOTA MALANG

WALIKOTA TERPILIH WAJIB TUNTASKAN SETUMPUK MASALAH DI KOTA MALANG

87
0
BERBAGI

Malang 28 Juni 2018, Kontestasi Pilkada di Kota Malang telah menghasilkan pasangan calon terpilih, publik tentu berharap walikota terpilih dapat mengemban amanah dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang tak kunjung tuntas di Kota Malang. untuk menyelesaikan persoalan di Kota Malang membutuhkan ketegasan dan integritas seorang walikota. Jika pada akhirnya walikota terpilih tidak mampu memberikan perubahan tentu publik akan kembali dibuat kecewa.
Meskipun harus terus mengulang untuk disampaikan, publik tetap tidak boleh berhenti untuk menyampaikan persolan-persoalan yang belum diselesaikan di kota malang. Mengingat seringkali pemimpin daerah lupa ketika sudah menduduki kekuasaan dan jabatan.
Berikut 7 persoalan prioritas yang harus segera diselesaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota Terpilih;

1. Penuntasan Korupsi di Kota Malang
Kasus korupsi suap Perubahan APBD 2015 dan suap penganggaran kembali Jembatan Kedung kandang telah memperlihatkan bahwa Kota Malang menjadi zona merah wilayah dengan potensi korupsi cukup tinggi di Jawa Timur. Apalagi sebelumnya juga diperkuat dengan adanya sejumlah dugaan korupsi yang belum juga tertangani; Pertama, Dugaan Korupsi Murk up lahan RSUD, Dugaan Korupsi jacking System (jl Bondowoso), Dugaan Korupsi Hilangnya Kendaraan Dinas, dugaan korupsi pembangunan jembatan kedungkandang 2013-2014.
2. Buruknya Pengelolaan Aset Daerah
Berdasarkan Catatan atas hasil Audit BPK tahun 2016 dan monitoring MCW. Aset berupa tanah di Kota Malang banyak yang belum tercatat, dialihfungsikan dan bahkah dipindahtangankan (terdapat 182 bidang tanah dipindahtangankan pengelolaannya dengan transaksi illegal), hal ini tentu sangat rawan diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, misalnya dengan modus melakukan pemindahtanganan aset menjadi milik pribadi.
Selian itu, berdasarkan LHP BPK tahun 2014 terdapat 56 Kendaraan dinas yang diduga hilang dan tidak tercatat dengan potensi merugikan keuangan negara sebesar 7.4 M.

3. Tidak maksimalnya pengelolaan atas pendapatan asli daerah, terutama yang bersumber dari retribusi dan pajak daerah.
Pendapatan dari Retribusi parkir masih menjadi sektor yang mengalami kebocoran cukup tiggi, dengan kisaran ratusan miliyar. Berdasarkan Riset yang telah dilakukan MCW pada tahun 2016-2017, pontensi pendapatan dari retribusi parkir di Kota Malang lebih dari 100 M. sayangnya dalam targer pendapatan, pemerintah Kota Malang hanya menganggarkan tidak lebih dari 10 M. Dugaan kebocoran pendapatan retribusi parkir diperkuat dengan telah ditangkapnya kabid Parkir DISHUB Kota Malang terkait dugaan Korupsi Sektor Parkir.
Pemerintah Kota Malang harus membanguan sistem pengelolaan perparkiran yang memadai/baik dan sekaligus mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi tukang parkir.
4. Minim Keterbukaan Informasi Publik
Salah satu indicator untuk melihat apakah pemerintah mendukung upaya pencegahan korupsi adalah dengan ada atau tidaknya Policy dari pemerintah daerah untuk membuka seluas-luasnya dokumen publiknya. Mulai dari APDB, Dokumen Kontrak pengadaan barang dan jasa serta dokumen public lainnya. Sayangnya di Kota Malang Keterbukaan informasi belum sepenuhnya berjalan dengan optimal.
Riset Malang Corruption Watch pada tahun 2017 menunjukan bahwa PPID tidak optimal dalam mengelola sekaligus memberikan informasi kepada pemohonan informasi dan kepada masyarakat. PPID justru memberikan kategorisasi dokumen public wajib diberikan sebagai dokumen yang dikecualikan dan mempersulit akses untuk mendapatkannya.

5. Pelayanan Dasar (Kesehatan dan pendidikan)
Kewajiban pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pelayan public dasar tentu tidak bisa ditawar lagi. Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran secara maksimal dan meningkatkan kualiatas pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan.
Berdasarkan catatan MCW masih banyak pengaduan dari 2 (dua) sektor tersebut, misalnya dalam hal pendidikan, masih ditemukan pungutan yang dilakukan oleh sekolah kepada wali murid, sekolah masih tertutup terhadap pengelolaan anggaran sekolah etc. Sedangkan di sektor kesehatan warga masih kesulitan untuk mendapatkan askes informasi dan pelayanan yang baik dari unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan, termasuk anggaran kesehatan yang dirasa masih tidak cukup.

6. Infrastruktur Transportasi dan penataan Ruang
Problem yang hari ini dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh publik kota malang adalah soal kemacetan. Belum ada solusi kongkrit dari pemerintah kota malang untuk menyelesaikan persoalan ini. Misalnya dengan membangun sistem transportasi masal yang murah dan berkualiatas. Boleh dikatakan ruang dikota malang telah mengalami overload, ditambah dengan terus menyempitnya ruang terbuka hijau Private. Ruang terbuka hijau public (RTH Publik) juga mengalami stagnasi atau tidak bertambah. Disisi lain pembangunan pusat bisnis (Hotel, Mall) dan perumahan terus berjalan secara massif. Sayangnya masih ditemukan banyak bangunan yang belum memiliki izin (IMB dll) dan melanggar Peraturan Daerah tentang Tata Ruang tapi sudah berdiri dan beroprasi. Sejauh ini pemerintah Kota Malang tidak bertindak tegas dan cenderung membiarkan. Kondisi tersebut tentu dapat diduga terjadi kongkalikong antara kedua belah pihak yang mengarah pada adanya dugaan korupsi di sektor perizinan.

7. Pengadaan Barang dan Jasa
Lebih dari 40% total anggaran belanja daerah dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa, sayangnya pengadaan barang dan jasa belum dikelola secara transparan dan akuntabel. Permainan
Pengadaan Barang dan Jasa sudah dimulai ketika penyusunan kebijakan (APBD). Artinya pemenang tender sudah dapat diketahui sebelum proses pengadaan baran dan jasa dimulai. hal terebut menimbulkan sejumlah persoalan berikutnya terutama terkait dengan kualitas hasil pengadaan barang dan jasa. Misalnya dalam LHP BPK dari tahun 2014-2016 selalu ditemukan pengerjaan dengan kekurangan volume pada jalan dan bangunan lainnya. Jika hal tersebut terus dibiarkan maka tentu akan sangat merugikan warga. Anggaran yang seharusnya dapat dimaksimalkan atau dialokasikan untuk program kesejahteraan warga justru terus terpakai untuk pemborosan program pembangunan yang tidak terukur.

Malang Corruption Watch bersama dengan warga Kota Malang mendesak:
1. Walikota dan Wakil Walikota terpilih dapat segera menyelesaikan persoalan-persoalan warisan yang tidak kunjung diselesaikan sebagai dijelaskan di atas sekaligus berani mengundurkan diri dari jabatan ketika gagal menyelesaikannya dan gagal memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga Kota Malang.
2. Walikota dan Wakil Walikota terpilih wajib merealisasikan janji politik dan menjalankan visi misi yang telah dibuat sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral kepada warga Kota Malang.
3. Pemerintah Kota Malang membuat kebijakan dengan membangun sistem pencegahan korupsi dalam proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi yang membuka ruang warga ikut terlibat (partisipatif).
4. Malang Corruption Watch bersama dengan Warga akan terus melakukan pengawasan dan mendorong agar pemerintah Kota Malang dapat melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada warga Kota Malang.

CP: M. Fahrudin A (081554633373) /Koordinator Malang Corruption Watch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.