Beranda Suara Rakyat Rilis Pers “Warga Malang Menuntut”

“Warga Malang Menuntut”

32
0
BERBAGI
Doc. MCW
Doc. MCW

Malang-22/06/2015, Warga Kota Malang melakukan aksi simbolik “Warga Malang Menuntut” di depan kantor DPRD Kota Malang. Sejak tahun 2012 Pemerintah Kota Malang telah membangun RSUD Kota Malang untuk meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat di bidang kesehatan. pembangunan ini membutuhkan lahan seluas 12.800/m2, di mana 8.327 m2 diantaranya merupakan aset Kota Malang. Sisanya, 4.300 m2 merupakan tanah warga yang dibeli oleh Pemkot Malang. Pembebasan lahan yang dimiliki masyarakat inilah yang diduga bermasalah di mana luas lahan tersebut terletak di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Adapun anggaran pembangunannya mengunakan anggaran multiyears dengan jumlah total anggaran adalah Rp. 35 Milyar. Dana tersebut digunakan untuk membeli lahan tanah, pembangunan gedung dan perlengkapan rumah sakit lainnya. Dalam proses pembelian lahan tersebut terjadi penggelembungan harga/mark up lahan yang harganya lebih dari 100 % Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Dalam kasus tersebut, warga diresahkan dengan adanya kerugian negara yang diduga sebesar Rp. 3.870.000.000 (Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Kerugian negara ini dihitung berdasarkan harga tanah per m2 sesuai dengan surat Dinas Perumahan Kota Malang. Persekongkolan terjadi pada pembelian tanah yang diduga dilakukan oleh oknum Pemerintah Kota Malang yang mempunyai kewenangan sebagai pengguna anggaran (mantan Sekda Kota Malang) dan pejabat kuasa pengguna anggaran (mantan Kadinkes Kota Malang) sesuai dengan kewenangannya dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan Pejabat Pemkot Malang ini masuk dalam tindak pidana korupsi karena melanggar UU No. 31 Tahun 1999 pasal 2 dan pasal 3 dan sedang dalam proses penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara itu, eksekutif dan legislatif Kota Malang sedang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Retribusi yang sedang dalam proses evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur. Dalam materi Raperda tersebut salah satunya mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan setelah dikaji oleh warga dengan beberapa ahli hukum hasilnya tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Raperda ini tidak mencantumkan pertimbangan yuridis tentang Undang-Undang SJSN, UU JKN, PP, Peraturan menteri dan tidak mempunyai Naskah Akademik (NA), yang seharusnya dijadikan landasan untuk mengatur tata cara pemanfaatan layanan bagi orang-orang yang tidak mampu di Kota Malang. Artinya, pemerintah Kota Malang tidak memperhatikan semangat adanya Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat kurang mampu.

Aksi simbolik yang dilakukan oleh warga berupa “aksi diam” sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Pemerintah Kota Malang berkenaan dengan kasus korupsi mark up lahan RSUD Kota Malang. Bentuk aksi tersebut diperagakan dengan mempertunjukkan topeng wajah oknum dan pejabat Kota Malang yang bersinggungan dengan kasus tersebut dan disertai dengan serah terima tuntutan warga kepada pimpinan DPRD Kota Malang untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki kasus tersebut. Adapun massa aksi terdiri dari warga Kedungkandang dan beberapa perwakilah dari 4 Kecamatan lain se Kota Malang.

Rekomendasi/Tuntutan Warga:

1. Meminta KPK segera menuntaskan kasus korupsi lahan RSUD Kota Malang
2. DPRD Kota Malang segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menuntaskan kasus RSUD Kota Malang
3. Pemkot Malang harus menjelaskan kepada publik terkait posisi kasus RSUD Kota Malang
4. Gubernur Jawa Timur harus menolak/tidak menyetujui Raperda Retribusi yang diajukan oleh Pemkot Malang karena cacat hukum

Korlap Aksi: Imam Buchori (warga Kelurahan Madyopuro, Kedungkandang)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.